JAKARTA,SUARAPUBLIK.ID- Panitia Khusus (Pansus) Perkebunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Jakarta dalam rangka memperoleh data, informasi, serta penjelasan terkait penertiban perusahaan perkebunan yang beroperasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU) dan penggunaan kawasan hutan untuk aktivitas perkebunan tanpa legalitas yang lengkap.
Kunjungan ini juga bertujuan untuk melakukan koordinasi dan pendalaman terhadap persoalan legalitas lahan perkebunan, potensi pelanggaran tata kelola kawasan hutan, serta langkah-langkah penyelesaian yang dapat mendukung terciptanya kepastian hukum dan tata kelola perkebunan yang lebih tertib dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, Satgas PKH menyampaikan bahwa pihaknya memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mengajukan sanggahan atas penyegelan lahan yang diduga melanggar ketentuan hukum. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang tetap mengedepankan prinsip keadilan dan mekanisme klarifikasi.
Satgas PKH juga menjelaskan bahwa penertiban terhadap kebun yang belum memiliki HGU, hanya mengantongi izin lokasi, maupun yang beroperasi di kawasan hutan tanpa legalitas lengkap dilakukan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 Tahun 2015.
Selain itu, Satgas PKH telah melakukan penertiban terhadap penguasaan lahan di kawasan hutan, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan kawasan konservasi di wilayah Sumatera Selatan dengan total luas mencapai 212.967 hektare.
Dalam diskusi, Satgas PKH turut menyoroti adanya modus penguasaan lahan kawasan hutan oleh perusahaan dengan menggunakan nama perorangan dalam jumlah besar hingga ratusan hektare. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan persepsi seolah-olah tindakan penertiban tidak memperhatikan kepentingan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Pansus Perkebunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada prinsipnya berharap agar pelaksanaan penertiban kawasan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat adat, khususnya Suku Anak Dalam (SAD), yang selama ini hidup dan bergantung pada kawasan tersebut.
Melalui kunjungan kerja ini, Pansus Perkebunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan Satgas PKH dalam mewujudkan tata kelola perkebunan yang legal, tertib, berkeadilan, serta berorientasi pada perlindungan lingkungan dan hak masyarakat.
Penulis : Rilis
Editor : TIM REDAKSI
Sumber Berita: RILIS DPRD PROV SUMSEL
