SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG-Pemerintah Kota Palembang bersama stakeholder terkait membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, di ruang Parameswara Kantor Walikota Palembang, Selasa (12/12/2023).
Selain visi misi Palembang Musi 2045, Pemkot Palembang juga membahas soal pertumbuhan ekonomi, pengangguran hingga kemiskinan.
Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang, Harrey Hadi mengatakan, RPJPD 2025-2045 harus dilakukan karena RPJPD berakhir di 2025.
“Maka RPJPD periode berikutnya harus disusun yang akan menjadi acuan untuk RPJMD 5 tahun ke depan. Ini juga akan jadi acuan kepala daerah yang akan menyampaikan visi misinya nanti,” katanya.
Harrey Hadi mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), capaian pembangunan Makro kota Palembang selama 20 tahun ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi menurun.
“Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi sebesar 7,06 persen menjadi 5,25 persen di tahun 2022,” katanya.
Pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan ini menjadi tantangan Kota Palembang kedepannya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi menurun juga bukan patokan bahwa kemiskinan bertambah, dan pengangguran bertambah.
“RPJPD kita sampai 2025 berada di angka 90,39 persen secara umum capaian RPJPD sudah bagus,” katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ir. Gunawan, MTP mengatakan, forum konsultasi publik rancangan awal RPJPD ini untuk menyatukan ide bagi pembangunan Kota Palembang untuk kurun waktu 20 tahun ke depan.
“Ide-ide inilah yang akan jadi manifestasi dalam visi misi pembangunan Kota Palembang 2025-2045,” katanya.
Gunawan mengatakan, secara keseluruhan Palembang bukan tanpa Catatan. Sebab dari sisi pertumbuhan ekonomi walaupun naik belum signifikan.
Kemudian penurunan angka kemiskinan masih lambat, pengangguran masih tinggi dari nasional, isu penurunan lingkungan asap akibat kebakaran dan lahan, juga masih lemahnya tata kelola pemerintahan.
