SUARAPUBLIK.ID,MUBA- Kabupaten Musi Banyuasin kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pada Penilaian Tahap I Perencanaan Pembangunan dan Program Unggulan Daerah dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026, Kabupaten Musi Banyuasin berhasil meraih predikat Kabupaten Terbaik I Provinsi Sumatera Selatan untuk kategori Program Prioritas Kepala Daerah melalui Program Keluarga Maju (PKM).
Capaian tersebut menjadi bukti bahwa perencanaan pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dinilai mampu menghadirkan program unggulan yang terarah, inovatif, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program Keluarga Maju (PKM) menjadi salah satu inovasi yang mendapat apresiasi karena dinilai selaras dengan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.
Keberhasilan meraih predikat terbaik di tingkat Provinsi Sumatera Selatan juga membuka peluang lebih besar bagi Kabupaten Musi Banyuasin untuk menunjukkan kualitas perencanaan pembangunannya di tingkat yang lebih tinggi. Atas pencapaian tersebut, Kabupaten Musi Banyuasin resmi ditetapkan sebagai wakil Provinsi Sumatera Selatan dalam proses penilaian lanjutan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026 di tingkat nasional.
Bupati Toha Tohet menyampaikan keberhasilan PKM meraih predikat terbaik satu di tingkat Provinsi Sumatera Selatan patut disyukuri.
“Prestasi ini patut disyukuri tapi jangan dibanggakan, yang kita banggakan jika PKM ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Musi Banyuasin. Melalui PKM ini bertambah pelaku usaha , bertambah warga yang bekerja di perusahaan, bertambah anak-anak kita yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi,” jelasnya.
PKM merupakan janji politik Bupati Toha Tohet yang selanjutnya tertuang dalam RPJMD dan RKPD lalu didukung oleh peraturan bupati dan juknis tiap perangkat daerah dalam pelaksanaan, sehingga pelaksanaannya lebih terarah dan berdampak.
Mekanisme penyaluran PKM melalui tahapan perencanaan yang matang dimana data warga calon penerima dilakukan pengecekan DTSEN yang masuk kategori desil 1-5 lalu di input ke sistem informasi pemerintah daerah.
Selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi melalui door to door di lapangan untuk memastikan kelayakan penerima bantuan.
Bantuan yang telah diterima akan dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi PKM dengan melibatkan berbagai stakeholder.
