SUARAPUBLIK.ID, MUARA ENIM- Aksi demo puluhan massa di Kantor Gubernur Sumsel meminta penundaan pelantikan Wakil Bupati Muara Enim terpilih Ahmad Usmarwi Kaffah menjadi sorotan publik.
Pasalnya, para peserta aksi demo tersebut diduga menggunakan fasilitas kendaraan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim.
Hal itu pun sudah dibenarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Muara Enim, Junaidi saat diwawancarai, Senin (9/1/2023).
Junaidi membenarkan beberapa hari yang lalu ada sekelompok masyarakat akan menyewa kendaraan milik dinas perhubungan Muara Enim sebanyak 5 unit kendaraan.
“Nah kalau untuk perihal Demo aku dak tahu itu, memang waktu itu ada sejumlah mayarakat ingin menyewa kendaraan Bis Dishub, tapi aku dak tahu kalau untuk di gunakan aksi demo di kantor Gubernur ,” bebernya.
Lanjutnya, Ia menjelaskan, terkait penyewaan kendaraan mini bus tersebut pihaknya mematok harga senilai Rp. 250 ribu per unit kendaraannya.
” Kalau untuk di gunakan untuk aksi Demo aku idak tahu itu, kalau pun tahu untuk digunakan untuk aksi tersebut, pastinya tidak akan di sewakan. Dan untuk penyewaan tersebut memang benar ada masyarakat ingin menyewa kendaraan bus tersebut ,” tukasnya.
Sementara itu, Pengamat Politik Hukum Tata Negara Universitas Sriwijaya, Dr Febrian, menilai sebuah aksi demo itu wajar dilakukan karena ada pro dan kontra sesuai dengan demokrasi.
“Yang jadi pertanyaan itu demo tadi mewakilini rakyat Muara Enim seluruhnya atau tidak? Yang menilainya bisa masyarakat,” kata Dr Febrian, Senin (9/1/2023).
Namun dia menyayangkan aksi peserta demo di Kantor Gubernur Sumsel tersebut yang menggunakan kendaraan milik Pemkab Muara Enim.
“Kalau fasilitas negara digunakan untuk demo itu tidak boleh. Berarti demo itu ada yang menungganginya, ada yang membiayainya,” tegasnya.
Febrian menilai Pemkab Muara Enim telah kecolongan terkait penggunaan fasilitas negara yang dipakai oleh kelompok masyarakat yang melakukan aksi demo.
