PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerima laporan capaian serta sejumlah dokumen perencanaan hasil proyek Land4Lives dari ICRAF Indonesia di Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (29/10). Penyerahan ini menutup lima tahun kerja Land4Lives di Sumatera Selatan (Sumsel) dalam membangun kapasitas daerah menghadapi perubahan iklim, melalui pelatihan dan pendampingan petani serta dukungan pada perencanaan daerah.
Dokumen yang diserahkan mencakup Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumsel 2025–2045, rencana pengelolaan ekosistem gambut di Kabupaten Banyuasin, dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Lalan Mendis.
Mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Plt. Kepala Bappeda Dody Eko Prasetyo berkata akan melanjutkan berbagai inisiatif dan praktik baik yang telah dibangun bersama Land4Lives, termasuk menjadikannya bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). “Jangan sampai proyek selesai, capaiannya selesai juga,” ujarnya.
Dody menegaskan komitmen Pemprov Sumsel pada pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek sosial ekonomi, tetapi juga lingkungan. “Dalam hal ini Land4Lives sudah memberikan kontribusi penting, yaitu riset dan kegiatan di tingkat tapak yang dikaitkan dengan kebijakan di tingkat daerah,” dia menambahkan.
Land4Lives (Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia) dilaksanakan ICRAF Indonesia, yang kini memakai nama operasional Landscape Alliance, dengan dukungan Global Affairs Canada dan arahan Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas. Di Sumsel, proyek ini bekerja sama dengan pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Banyuasin, dan KPH Lalan Mendis sejak 2021.
Sepanjang proyek berjalan, Land4Lives mendampingi pemerintah daerah memasukkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta indikator peka gender ke dalam lima dokumen daerah: RTRW 2024–2044, RPJPD 2025–2045, RPJMD 2025–2029, RAD-KSB 2022–2024, dan RPPEG Provinsi 2024–2053.
Proyek ini juga mendampingi penyusunan studi kelayakan pembayaran berbasis hasil REDD+ dari Green Climate Fund, dengan alokasi bagi Sumatera Selatan senilai Rp10,8 miliar untuk 41 kelompok masyarakat.
*Ketangguhan iklim*
Perhatian besar diberikan pada lahan gambut, yang meliputi hampir seperempat wilayah provinsi. Land4Lives mendukung penyusunan RPPEG Kabupaten Banyuasin, yang telah disahkan, dan rencana pengelolaan Kesatuan Hidrologis Gambut Sungai Saleh–Sungai Sugihan, serta memfasilitasi pembentukan Forum Kolaborasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kabupaten Banyuasin untuk mengawal pelaksanaannya.
Direktur ICRAF Indonesia Andree Ekadinata menekankan bahwa bentang lahan Sumsel adalah modal utama untuk membangun ketangguhan iklim, yaitu kemampuan untuk bangkit dengan cepat dan tetap tumbuh di tengah tantangan iklim. “Bila bentang lahan ini rusak, makin lemah kemampuan untuk menghadapi tantangan iklim di masa depan,” ujarnya.
Di desa-desa dampingan di Banyuasin dan Musi Banyuasin, 660 orang, 62 persen di antaranya perempuan, mengikuti pelatihan pertanian cerdas iklim. Pembelajaran mereka dihimpun dalam enam Tapak Percontohan Pertanian Cerdas Iklim yang dikelola lebih dari 120 petani pelopor, dan telah direplikasi mitra lokal Konsorsium HaKI di 24 desa lain. Warga juga mengelola 21 kebun pangan komunal dan 347 kebun pekarangan keluarga.
Sejumlah hasil kini berpijak pada aturan resmi. Kurikulum muatan lokal “Pangan Lokal untuk Ketahanan Iklim” untuk SMA, SMK, dan SLB disahkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 822/KPTS/DISDIK/2025 dan telah disosialisasikan ke lebih dari 500 sekolah. Desa Pelaju di Banyuasin menetapkan Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2025 sebagai dasar program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
Sistem Informasi Akses Lahan Perhutanan Sosial (SiALAM) kini berjalan di server mandiri Pemerintah Provinsi, dan panduannya diserahkan kepada Dinas Kehutanan dalam acara ini. Laporan capaian Land4Lives merekomendasikan agar Pemprov menetapkan unit pengelola SiALAM, memasukkan pendekatan ekonomi hijau ke RKPD dan rencana kerja perangkat daerah, serta agar pemerintah desa memelihara kebun pangan dan kelompok usaha melalui APBDes.
Diseminasi ini menutup rangkaian Land4Lives di Sumatera Selatan, setelah konferensi ilmiah Simpul Pangan Nusantara di Palembang sehari sebelumnya. Rangkaian penutupan Land4Lives akan berakhir di tingkat nasional pada Desember mendatang. Pada momen tersebut, pembelajaran dari Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan akan diangkat sebagai masukan untuk strategi iklim nasional.
*Bacaan lebih lanjut*
Rincian capaian Land4Lives:
TP2CI:
*Tentang Landscape Alliance*
Landscape Alliance adalah nama operasional dari Center for International Forestry Research (CIFOR) dan International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF). CIFOR dan ICRAF adalah organisasi internasional independen dan pusat riset CGIAR.
*Tentang Land4Lives*
Land4Lives (Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia) adalah proyek kerja sama untuk perubahan iklim antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC).
Proyek ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan, pengelolaan bentang lahan yang peka gender, dan penghidupan berketahanan iklim, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan, termasuk perempuan dan anak perempuan.
Land4Lives berjalan sejak Maret 2021 di tiga provinsi: Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Di Sumatera Selatan, Land4Lives bekerja di Kabupaten Banyuasin dan wilayah KPH Lalan Mendis bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Banyuasin, serta mitra lokal Konsorsium HaKI.
Editor : Jaks
