PAGAR ALAM, SUARAPUBLIK.ID -Pemerintah kota Pagar Alam tidak akan menerapkan anjuran Pemerintah Pusat untuk memberlakukan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah sehari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkot Pagar Alam usai lebaran ini. Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda kota) Zaily Oktosab Fitri Abidin, Senin (30/03/06).
Beberapa alasan kenapa Pemkot Pagar Alam tidak memberlakukan hal tersebut, Kata Sekda, karakter pekerjaan ASN daerah khususnya Kota Pagar Alam yang masih bersifat pelayanan langsung ke masyarakat.
“Sebagian besar tugas ASN di pemerintah Kota Pagar Alam masih bersifat pelayanan langsung ke masyarakat,” terang Zaily.
Dirinya mencontohkan, misalnya Administrasi kependudukan, Perizinan, Pelayanan kesehatan dan pendidikan yang pekerjaan ini sulit dilakukan secara penuh dari jarak jauh,”imbuhnya.
Demi menjaga kualitas pelayanan publik lanjut Zaily, Pemkot cenderung mengutamakan kehadiran fisik ASN agar pelayanan tetap cepat dan responsif ,tidak terjadi penumpukan pelayanan.
“Jangan sampai masyarakat tidak kesulitan mengakses layanan pertimbangan kami WFH dikhawatirkan justru memperlambat layanan jika belum didukung sistem yang matang,”kata dia lagi.
Untuk menerapkan WFH, ungkap Zaily di perlukan kesiapan infrastruktur digital yang membutuhkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang kuat dan jaringan internet stabil di semua OPD serta keamanan data.
Namun sebaliknya jika infrastruktur belum optimal, WFH berisiko mengganggu kinerja dan di lain sisi Kebijakan pusat tersebut masih bersifat situasional.
“WFH diberlakukan oleh pemerintah pusat dalam kondisi tertentu, misalnya antisipasi kemacetan seperti mudik bersama di hari raya idul Fitri atau kondisi darurat bencana dan Alhamdulillah kita bersyukur tidak ada bencana,”imbuhnya.
Ia juga menegaskan jika tidak ada instruksi khusus dari pusat, daerah boleh memilih tetap WFO (Work From Office) dengan pertimbangan disiplin dan pengawasan.
“Sebagian daerah masih mempertimbangkan aspek pengawasan kinerja,disiplin kerja dan produktivitas dan WFO dianggap lebih mudah dikontrol dibanding WFH,”pungkasnya.
Sebagaimana diketahui jika Sebelumnya, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH mulai diterapkan setelah Lebaran sebagai upaya penghematan energi di tengah kenaikan harga minyak dunia.
Penulis : Delta Handoko
Editor : Jaks
