SUARAPUBLIK.ID, OKI – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel) mulai melakukan pendataan awal terhadap lahan masyarakat yang terdampak pembangunan akses Tol Mataram Jaya di Kecamatan Mesuji Raya.
“Pendataan dilakukan sebagai langkah awal sebelum penetapan lokasi (penlok) pembangunan dilakukan oleh pemerintah pusat,” ujar Asisten I Sekretariat Daerah OKI, Alamsyah pada, Kamis (30/1/2025).
Alamsyah mengatakan tim gabungan dari berbagai instansi telah diterjunkan ke lapangan untuk mendata lahan, bangunan, serta tanaman tumbuh yang berada di sepanjang rencana trase jalan.
Petugas juga memverifikasi dokumen kepemilikan tanah guna memastikan status dan batas lahan terdampak.
“Prinsipnya, kami bekerja secara cermat dan hati-hati agar tidak ada persoalan di kemudian hari,” katanya.
Ia menyebut berdasarkan hasil sementara terdapat 121 persil tanah dengan luas total sekitar 16 hektare yang akan digunakan untuk pembangunan trase jalan.
“Akses tersebut nantinya akan diperlebar di kedua sisi agar mampu menampung kendaraan besar yang keluar-masuk dari Tol Terbanggi–Pematang Panggang–Kayuagung (Terpeka),” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan OKI, Alexsander Bustomi menjelaskan bahwa pendataan mencakup inventarisasi dan identifikasi awal terhadap subjek maupun objek tanah yang terdampak, termasuk status kepemilikan dan penggunaannya.
“Kami juga melakukan verifikasi dan pencocokan data antara dokumen administrasi seperti Daftar Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (DPPT) dengan kondisi riil di lapangan,” jelasnya.
Ia menuturkan, hasil pendataan akan menjadi dasar pelaksanaan konsultasi publik sebelum penetapan lokasi pembangunan dilakukan.
“Setelah penetapan lokasi disahkan dan tidak ada keberatan signifikan dari masyarakat, maka proses pengadaan tanah dapat segera dimulai,” tuturnya.
Sebelumnya, Bupati OKI Muchendi Mahzareki mengatakan bahwa pembangunan akses Tol Mataram Jaya memiliki nilai strategis bagi peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah lintas timur OKI.
“Akses tol ini tidak hanya menghubungkan wilayah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta menarik investasi,” kata Muchendi.
Ia menegaskan pemerintah daerah (pemda) akan memastikan seluruh hak masyarakat yang terdampak proyek pembangunan tersebut tetap terlindungi.
“Dukungan masyarakat sangat penting agar proyek strategis ini berjalan lancar dan memberi manfaat nyata bagi daerah,” tegas dia.
