SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Anggota DPRD Kabupaten Lahat, Nopran Marjani menyebut, APBD Kabupaten Lahat tahun 2023, menyentuh angka Rp 2 triliun 390 miliar, diharapkan mampu membawa Bumi Seganti Setungguan keluar dari urutan ke dua termiskin di Sumsel.
Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Lahat, Dia menginginkan, program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2023 sejalur untuk mengentaskan kemiskinan.
Nopran menyebut, jika saat ini kemiskinan di Lahat berada diangka 16,56 persen, tahun 2023 nanti diharapkan bisa turun jadi 10 persen. Untuk menurunkan angka tersebut, tidak bisa dilakukan oleh satu OPD saja. Karena Kemiskinan merupakan isu kompleks, yang harus dilakukan secara gotong royong. “Rapat Banggar ini sangat penting, kita inginkan program pengentasan kemiskinan itu benar dimasukkan di anggaran tahun 2023,” tegas Nopran, Jumat (25/11/2022).
Ketua Fraksi Partai Gerindra Lahat mengatakan, kantong-kantong kemiskinan ini berkelompok. Karena itu cara pengentasannya pun berbeda-beda. Seperti untuk di Dapil III dan Dapil IV yang mayoritas petani kopi. Kondisi itu jelas berbeda dengan Dapil V yang mayoritas petani sawit.
“Kalau petani sawit, tidak masuk kategori miskin. Tapi coba petani kopi, untuk dapat 1 ton setahun saja sudah susah. Inilah namanya kelompok miskin. Belum lagi masyarakat yang tidak punya kebun, hanya upahan berkebun kopi,” katanya.
Untuk menjalankannya, Nopran mencontohkan, Dinas Sosial bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Lahat untuk mendapatkan data, kemudian OPD seperti Dinas Perkebunan memprogramkan penyaluran stek kopi, agar hasil kopi petani jadi meningkat.
“Datanya harus ada dahulu, siapa orangnya, dimana lokasinya, apa yang dibutuhkan. Dengan begitu, program peningkatan pendapatan masyarakat miskin, bisa tersalur tepat sasaran,” jelasnya.
