KPU Usul Pendaftaran Parpol Pemilu 2024 Mulai 1 Agustus 2022

- Redaksi

Senin, 28 Maret 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra

SUARAPUBLIK.ID, JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengusulkan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 dibuka pada 1 sampai 7 Agustus 2022. Usulan ini tertuang dalam Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.

“Tanggal 1 sampai 7 Agustus dalam rencana tahapan dan jadwal kita di PKPU,” kata Ilham kepada wartawan di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/3).

Ilham mengatakan masa kampanye Pemilu 2024 dalam rancangan PKPU tersebut selama 120 hari. Di sisi lain, DPR mengusulkan agar masa kampanye hanya 90 atau 75 hari.

“Kita usulkan waktu kampanye itu 120 hari. Kemudian DPR ajukan 90 atau 75 hari,” kata Ilham.

Ilham menjelaskan alasan utama KPU mengusulkan kampanye 120 hari karena pertimbangan persiapan pelbagai logistik untuk hari pencoblosan di Pemilu 2024.

Tak hanya itu, ia juga melihat adanya potensi perbedaan pendapat atau konflik di internal partai politik terkait daftar calon tetap (DCT) anggota parlemen.

“Hitungan kita 120 hari [kampanye] dari proses pengadaan, bidding hingga distribusi. Kenapa kita usulkan kampanye 120 hari,” ujarnya.

Ilham mengaku bakal bersurat ke DPR soal rancangan PKPU tersebut ke DPR hari ini. Ia berharap rancangan aturan itu bisa dibahas dan disepakati bersama dengan DPR di sisa masa jabatan KPU saat ini.

Diketahui, sisa masa jabatan KPU 2017-2022 akan habis pada 11 April 2022 mendatang.

“Kita harap akan dapat dibahas karena bisa jadi acuan dan bisa kita undangkan sebagai PKPU,” katanya.

Lebih lanjut, Ilham menjelaskan proses verifikasi parpol dalam pemilu 2024 akan dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, parpol yang berhasil lolos ke DPR dan partai yang tak lolos ke DPR atau parpol baru.

Bagi parpol yang lolos ke DPR, kata Ilham, hanya dilakukan verifikasi administrasi. Sementara parpol yang tidak lolos ke DPR dan baru akan melakukan verifikasi faktual dan administrasi.

“Yang administratif hanya dilihat dokumennya saja sementara yang verifikasi faktual kita liat berapa anggotanya, kantornya di mana, lalu perempuannya berapa dan sebagainya. Itu faktual itu diuji langsung,” ujarnya.

Pelaksanaan Pemilu 2024 bakal digelar pada tanggal 14 Februari. Masyarakat kembali memilih capres-cawapres, calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta DPD pada hari yang sama. (*)

Berita Terkait

Kunjungan Kerja Pansus Perkebunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke Satgas PKH di Jakarta
Kunjungan Kerja Pansus Perkebunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke BPK RI
Komisi I DPRD Sumsel Diterima Bupati OKU Timur, Bapak Ir H Lanosin, ST.,MT., MM dalam Kunjungan Kerja Koordinasi Pemerintahan Daerah di OKU Timur
KOMISI III DPRD SUMSEL PELAJARI STRATEGI OPTIMALISASI PAD DAN PENGELOLAAN FISKAL DI DPRD DIY
Perjuangan Masyarakat Banyuasin Berbuah Hasil, Komisi II DPR RI Desak Pencabutan HGU PT Melania Indonesia
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Ke-80 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026
Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hadiri Panen Raya Jagung Serentak di OKU Selatan
Ketua DPRD Sumsel dan Unsur Buruh Audiensi ke Kemenaker RI dan DPR RI Jakarta, 12–13 Mei 2026

Berita Terkait

Senin, 25 Mei 2026 - 20:38 WIB

Kunjungan Kerja Pansus Perkebunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke Satgas PKH di Jakarta

Senin, 25 Mei 2026 - 19:24 WIB

Kunjungan Kerja Pansus Perkebunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke BPK RI

Senin, 25 Mei 2026 - 18:45 WIB

Komisi I DPRD Sumsel Diterima Bupati OKU Timur, Bapak Ir H Lanosin, ST.,MT., MM dalam Kunjungan Kerja Koordinasi Pemerintahan Daerah di OKU Timur

Kamis, 21 Mei 2026 - 18:16 WIB

KOMISI III DPRD SUMSEL PELAJARI STRATEGI OPTIMALISASI PAD DAN PENGELOLAAN FISKAL DI DPRD DIY

Selasa, 19 Mei 2026 - 20:36 WIB

Perjuangan Masyarakat Banyuasin Berbuah Hasil, Komisi II DPR RI Desak Pencabutan HGU PT Melania Indonesia

Berita Terbaru