SUARAPUBLIK.ID, MUSI BANYUASIN – Setelah dilakukan penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK) Tahap I pada April lalu, hari ini, Kamis (2/9/2021), Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan Kejaksaan Negeri kembali melakukan penandatanganan SKK Tahap II.
Kepala BPPRD Muba Riki Junaidi mengatakan, penyerahan SKK ini merupakan tindaklanjut dari nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) Pemkab dengan Kejari beberapa waktu lalu.
“Dengan ditandatanganinya SKK ini, Kejari melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) akan membantu kami, terutama dalam penagihan utang pajak daerah, khususnya pajak restoran,” ungkap Riki.
Riki menerangkan, SKK Tahap II untuk penagihan piutang Pajak Daerah (Pajak Restoran) sebesar Rp2.968.521.713,86. Sedangkan SKK Tahap I sebesar Rp3.735.799.786.
“SKK tahap I sudah ada pembayaran dari wajib pajak atau pemulihan uang negara sebesar Rp2.686.826.942,” jelasnya.
Kajari Muba Marcos MM Simare-mare mengatakan, tujuan kesepakatan MoU itu adalah untuk menangani bersama penyelesaian permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi BPPRD, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
Dalam hal bantuan hukum non litigasi, bantuan yang diberikan Kejari, salah satunya melakukan penagihan kepada wajib pajak, yang menjadi salah satu item penerimaan pajak daerah.
“Jadi pemberian bantuan atau pendampingan hukum, pemberian pertimbangan, tindakan hukum lainnya. Pastinya dalam penagihan bisa kita dampingi, bisa mediasi. Intinya Kejari membantu BPPRD sekaligus memulihkan tunggakan pajak daerah,” tegasnya.
Terpisah, Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin mengatakan, kegiatan ini adalah kolaborasi yang baik antara Pemkab dan Kejaksaan Muba. Dalam hal ini BPPRD merupakan tindak lanjut MoU, yang telah dilakukan antara Bupati dan Kajari Muba. Lalu turunannya Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diberikan OPD kepada jaksa pengacara negara untuk melaksanakan tugas yang telah dikuasakan.
“Atas nama Pemkab, saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri Muba. Meski di tengah pandemi COVID-19 tetap menjalankan tugas dengan baik. Hal tersebut bisa meningkatkan PAD,” kata Dodi. (ANA)
