Suarapublik.id, PALEMBANG –
Puluhan masa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Selamatkan Sumsel mendatangi kantor Gubernur Sumsel Senin (18/7/2022). Mereka menyuarakan Kawasan Jakabaring Sport City (JSC) menjadi salah satu tujuan wisatawan berkunjung ke Sumatera Selatan. Memiliki banyak keluhan terkait pemeliharaan kawasan olahraga itu. Bahkan, beberapa fasilitas juga tak teraway dengan baik.
Kordinator Aksi Deni Tegar menjelaskan salah tuntutan yang mereka sampaikan mengenai pengelolaan PT JSC sebagai BUMD milik Pemprov Sumsel tidak memiliki perkembangan serta tidak mandiri sebagai perusahaan.
“Banyak Venue yang terlihat tanpa perawatan dan cenderung terbengkalai. Meski telah mendapatkan Subsidi dari Pemprov Sumsel. PT JSC tak mampu berkembang sebagai perusahaan sehingga menjadi beban Pemprov Sumsel,” jelasnya.
Untuk itu pihaknya juga menuntut agar Pemerintah Provinsi Sumsel mengevaluasi jajaran PT JSC. “Kami meminta Gubernur Sumsel sebagai pemegang kendali untuk mengevaluasi menyeluruh PT JSC karena tak ada inovasi dan kemajuan terhadap JSC,”.tegasnya
Dalam aksi itu, juga disebut adanya indikasi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ia menyebut ada penggunaan kas kantor sejak Februari 2019-Februari 2021 sebesar Rp1,12 miliar, meski telah dicicil Rp970 juta yang termuat dalam surat pernyataan pada 1 April 2021 lalu.
Masalah terakhir soal sikap arogansi oknum petugas JSC saat penertiban pelaku UMKM jelang Fornas VI 1-7 Juli lalu. “Kami minta pada Gubernur agar memecat Dirut PT JSC, Meina Fitriani Paloh dari jabatannya. Kita berharap ditunjuk orang yang cakap, putra daerah yang dapat mengelola PT JSC sebagai BUMD yang lebih baik di masa akan datang dan sehat,” tukasnya.
Gubernur Sumsel, Herman Deru mendatangi para Aksi menyebut, dirinya telah menerima beberapa kali laporan terkait keluhan pedagang di JSC.
Kata Deru, pedagang disana harus diberikan tempat khusus dan disusun secara rapi agar lebih tertata. Sebab lanjut Deru, sayang kalau JSC yang diandalkan terlihat tidak rapi.
“Kita harus duduk bersama membahas ini, para pedagang Harus kita petakan, pedagang kuliner dimana, tempat mainan anak dimana, sehingga kesannya bisa rapi dan teratur,” ungkapnya.
” Untuk tuntutan evaluasi dan mundur harus adanya evaluasi dan mekanisme yang harus di lalui,” tambahnya.
