SUARAPUBLIK.ID, OKI—Bupati Ogan Komering Iir (OKI), H. Iskandar, SE, berupaya menjaga stabilisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun 2022 dan Tahun 2023 mendatang. Kebijakan APBD berimbang antara rencana pendapatan dan belanja menjadi pilihan untuk mewujudkan APBD OKI yang sehat.
“Kemampuan keuangan daerah pada tahun 2022 mengalami penurunan, karena adanya pengurangan pendapatan transfer pusat akibat wabah Covid-19, sehingga pada APBD Perubahan kami perlu menyesuaikan antara pendapatan dengan belanja daerah. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir akan tetap memfokuskan pembangunan pada program prioritas,” ungkap Bupati Iskandar saat menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan 2022 dan APBD Kabupaten tahun anggaran 2023, pada Rapat Paripurna XXIII, Pembicaraan Tingkat I, DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayuagung, Senin (25/7/2022).
Perubahan komponen transfer pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH) atau Dana Alokasi Khusus (DAK), menurut Iskandar, berpengaruh besar terhadap pembiayaan daerah.
“Oleh karena itu kita membutuhkan pengelola keuangan yang mampu menjaga APBD saat menghadapi tekanan lonjakan harga komoditas dan penurunan penerimaan pajak daerah,” terang dia.
Adapun rencana struktur APBD Perubahan OKI Tahun Anggaran 2022 terdiri dari, Pendapatan Daerah yang diperkirakan sebesar Rp. 2.5 Triliun dan Belanja Daerah sebesar Rp. 2.7 Triliun. Sementara Pembiayaan Netto Daerah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 160 Miliar. Angka ini mampu menutupi defisit antara pendapatan dan belanja APBD Perubahan OKI tahun anggaran 2022 sebesar Rp 160 Miliar.
“Mulai di APBD Perubahan 2022 kami menekan defisit melalui pembiayaan netto (penerimaan setelah dikurangi pengeluaran), sehingga rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi berimbang,” jelas Iskandar.
Sementara rencana struktur APBD Tahun Anggaran 2023, disusun dengan komponen Pendapatan Daerah yang diperkirakan sebesar Rp. 2.21 triliun, dan belanja diperkirakan sebesar Rp. Rp. 2.23 Triliun dan Pembiayaan Netto daerah sebesar Rp. 28,470 miliar.
“Artinya ada defisit sekitar Rp28.470 miliar yang akan kami tutupi dengan pembiayaan netto sebesar Rp 28.470 miliar, sehingga rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah di tahun 2023 mendatang menjadi berimbang,” jelas Iskandar.
Lebih lanjut, Iskandar mengajak eksekutif bersama legislatif meningkatkan kemampuan daerah, di dalam menciptakan kualitas spending better yang berorientasi pada target.
“Jadi memang masih perlu terus ditingkatkan kapasitas dan pengelolaan keuangan daerahnya. Tentu kerja sama, komitmen dari seluruh pemerintah daerah, eksekutif dan legislatif akan sangat penting untuk kita bisa bersama-sama menjaga ekonomi, menjaga masyarakat, dan menjaga APBD,” tutupnya. (Dhi)
