Istri Firli Bahuri Buat Lagu Mars dan Hymne KPK

- Redaksi

Kamis, 17 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Firly Bahuri dan istri.
Foto: net

Firly Bahuri dan istri. Foto: net

SUARAPUBLIK.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal merilis lagu mars dan hymne KPK. Istri  Ketua KPK Firli Bahuri, Ardina Safitri menjadi pengarang lagu tersebut. Kegiatan rilis lagu itu akan berlangsung di Gedung Penunjang KPK hari ini, Kamis (17/2/2022).

Dalam susunan acara, kegiatan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh paduan suara dan undangan.

Kemudian, Biro Hukum KPK akan membacakan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK tentang penetapan lagu Mars dan Hymne KPK.

Dina, sapaan istri Firli, juga akan memberikan sambutan dengan penayangan video di balik layar proses pembuatan lagu terlebih dahulu.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly disebut turut hadir dalam agenda itu. Secara simbolis ia akan menyerahkan hak cipta terkait lagu Mars dan Hymne KPK. 

“Penyerahan hak cipta dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Ketua KPK,” demikian salah satu bunyi poin dalam susunan acara dimaksud.

Yasonna Laoly mengonfirmasi agenda tersebut. “Iya,” ujarnya singkat dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (17/2/2022).

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan dari Ketua KPK kepada Dina selaku pencipta lagu. Paduan suara KPK dan paduan suara Gita Bahana Pertiwi selanjutnya menyanyikan lagu Mars dan Hymne KPK.

Salah satu pegawai KPK yang enggan disebut namanya membenarkan perihal agenda tersebut. Namun menurutnya tidak semua pegawai diminta hadir di acara tersebut. Ia termasuk yang tidak diminta hadir.

KPK Bukan Perusahaan Keluarga
Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute, Mochamad Praswad Nugraha, mengungkapkan tak habis pikir dengan tindakan Firli tersebut. Ia menilai kerja-kerja pemberantasan korupsi semestinya tidak memerlukan sebuah lagu ataupun hymne.

Ia lantas menyoroti dugaan konflik kepentingan di balik pemilihan lagu tersebut berikut terkait pemberian hak cipta.

“KPK bukan perusahaan keluarga dan pemberantasan korupsi tidak perlu hymne, sangat ironis sekali. Andai kita mau mendengar sedikit lebih jernih menggunakan hati nurani, tidak perlu sulit-sulit menciptakan lagu,” ucap Praswad, Kamis (17/2).

Karena hymne pemberantasan korupsi yang sejati ada di dalam jerit tangis derita rakyat korban bansos yang sampai saat ini tidak dituntaskan oleh KPK, tangis ribuan mahasiswa yang menjadi korban aksi Reformasi Dikorupsi 2019, tangisan warga Desa Wadas,” tambahnya. (*)

Berita Terkait

Kunjungan Kerja Pansus Perkebunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke Satgas PKH di Jakarta
Kunjungan Kerja Pansus Perkebunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke BPK RI
Komisi I DPRD Sumsel Diterima Bupati OKU Timur, Bapak Ir H Lanosin, ST.,MT., MM dalam Kunjungan Kerja Koordinasi Pemerintahan Daerah di OKU Timur
KOMISI III DPRD SUMSEL PELAJARI STRATEGI OPTIMALISASI PAD DAN PENGELOLAAN FISKAL DI DPRD DIY
Perjuangan Masyarakat Banyuasin Berbuah Hasil, Komisi II DPR RI Desak Pencabutan HGU PT Melania Indonesia
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Ke-80 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026
Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hadiri Panen Raya Jagung Serentak di OKU Selatan
Ketua DPRD Sumsel dan Unsur Buruh Audiensi ke Kemenaker RI dan DPR RI Jakarta, 12–13 Mei 2026

Berita Terkait

Senin, 25 Mei 2026 - 20:38 WIB

Kunjungan Kerja Pansus Perkebunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke Satgas PKH di Jakarta

Senin, 25 Mei 2026 - 19:24 WIB

Kunjungan Kerja Pansus Perkebunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke BPK RI

Senin, 25 Mei 2026 - 18:45 WIB

Komisi I DPRD Sumsel Diterima Bupati OKU Timur, Bapak Ir H Lanosin, ST.,MT., MM dalam Kunjungan Kerja Koordinasi Pemerintahan Daerah di OKU Timur

Kamis, 21 Mei 2026 - 18:16 WIB

KOMISI III DPRD SUMSEL PELAJARI STRATEGI OPTIMALISASI PAD DAN PENGELOLAAN FISKAL DI DPRD DIY

Selasa, 19 Mei 2026 - 20:36 WIB

Perjuangan Masyarakat Banyuasin Berbuah Hasil, Komisi II DPR RI Desak Pencabutan HGU PT Melania Indonesia

Berita Terbaru