SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan mengeluarkan keterangan Pers jika Inflasi di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tetap terkendali pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Pada bulan Desember 2024, Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumsel mencatatkan inflasi sebesar 0,50% (mtm), sedikit menurun dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang tercatat 0,58%. Secara tahunan, inflasi Sumsel meningkat menjadi 1,20% (yoy) dari sebelumnya yang tercatat 0,73%. Tren ini sejalan dengan inflasi nasional yang mengalami sedikit kenaikan menjadi 1,57% (yoy) dari 1,55% pada bulan sebelumnya.
Lima komoditas utama yang menyumbang inflasi di bulan Desember ini antara lain cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit, bawang merah, dan minyak goreng. Masing-masing komoditas memberikan andil inflasi sebesar 0,21% (mtm), 0,10% (mtm), 0,06% (mtm), 0,04% (mtm), dan 0,03% (mtm). Kenaikan harga cabai, cabai rawit, dan bawang merah dipengaruhi oleh penurunan pasokan dari daerah penghasil akibat cuaca ekstrem akibat fenomena La Niña yang mengganggu musim tanam dan panen. Sementara itu, harga telur ayam ras dipengaruhi oleh melonjaknya harga jagung sebagai bahan utama pakan ternak, yang terjadi di tengah permintaan tinggi. Tekanan harga minyak goreng juga terus berlanjut, dipicu oleh kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) global serta kebijakan terkait minyak goreng curah.
Meskipun ada tekanan harga pada beberapa komoditas, inflasi di Sumsel tetap terkendali berkat peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). TPID Sumsel menerapkan strategi 4K, yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif untuk mengendalikan inflasi. Operasi pasar murah yang rutin dilaksanakan bersama TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumsel menjadi salah satu langkah untuk menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, upaya memastikan kelancaran distribusi pangan melalui subsidi harga, subsidi angkutan, dan subsidi operasional lainnya turut memperkuat pengendalian inflasi. Kerjasama antar daerah dalam penanggulangan pasokan bahan pangan juga menjadi fokus, seperti penandatanganan kerjasama cabai dan bawang merah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Enrekang.
Komunikasi yang efektif antara para pemangku kebijakan juga tidak kalah penting dalam pengendalian inflasi. TPID Sumsel terus mengadakan rapat koordinasi, mengeluarkan siaran pers inflasi, dan mempublikasikan informasi jadwal pasar murah melalui media sosial serta media lainnya. Dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga telah melaksanakan rapat koordinasi khusus pada 18 Desember 2024 bersama Pj. Gubernur Sumsel untuk merumuskan langkah-langkah pengendalian harga.
Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendorong transformasi ekonomi. Program-program seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumsel (GPISS) akan terus dijalankan. Selain itu, keberlanjutan program Sumsel Mandiri Pangan Goes to School dan Goes to Office juga diharapkan mampu mempercepat pengentasan kemiskinan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Semua langkah ini bertujuan untuk mencapai sasaran inflasi yang terkendali pada tahun 2025 dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi Sumatera Selatan.
Komentar