SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Herman Deru menerima aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi demo dari berbagai organisasi seperti HMI, BEM PGRI, LMBD dan lain-lain terkait 12 poin tuntutan dunia pendidikan.
“Terimakasih. Saya terima aspirasi ini, akan kita tindak lanjut terkait dengan poin-poin yang disampaikan adik-adik mahasiswa,” ujar Deru di depan puluhan massa aksi demo pada, Selasa (6/5/2025).
Deru menyebut apa yang disampaikan massa aksi demo itu adalah hal positif, dan beberapa hal dalam aspirasi itu sudah on progres.
“Seperti sekolah rakyat, PPDB termasuk juga akan mencabut produk 2024,” katanya.
Sebelumnya, puluhan massa aksi demo dari gabungan tersebut menggeruduk kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) guna menyoroti dunia pendidikan di Sumsel yang bertepatan di Hari Pendidikan Nasional, pada Jum’at 2 Mei 2025.
Dalam aksi yang dilakukan, para pendemo datang dengan suasana yang kondusif dan ingin bertemu langsung dengan Gubernur Sumsel, Herman Deru untuk menyampaikan langsung seluruh aspirasi terkait dunia pendidikan.
Dari pantauan di lapangan, sejumlah massa membakar ban di halaman kantor Gubernur Sumsel sekitar pukul 17.00 WIB sembari menyampaikan orasi.
Kemudian, di tengah aksi berjalan hadir langsung Kepala Bidang SMK Andi Bobby Wahyudi untuk menemui massa aksi demo. Namun, para massa tetap menginginkan Gubernur turun langsung menemui mereka.
“Kami menyoroti dunia pendidikan yang sekarang menjadi ajang komersialisasi, di mulai dari uang iuran komite, penyalahgunaan dana bos, serta bobrok nya aturan PPDB,” kata Koordinasi Aksi Ade Syawal saat Aksi.
Berikut tuntutan yang disampaikan massa aksi demo kepada pemerintahan provinsi selambat-lambatnya satu bulan pasca aksi hari ini.
1. Segera realisasikan sekolah rakyat di Sumatera Selatan
2. Hapus komite sekolah serta kembalikan sekolah gratis
3. Segera realisasikan perbaikan fasilitas secara menyeluruh dari tingkatan SD, SMP dan SMA/SMK/MA di Sumatera Selatan
4. Transparansi seluruh anggaran Bos sekolah di Sumatera Selatan yang diduga tidak jelas pemakaiannya
5. Percepat pelantikan seluruh PPPK di Sumatera Selatan minimal paling lambat 1 bulan ini
6. Copot seluruh jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel yang terlibat dalam kegagalan PPDB 2024
7. Mempertanyakan program pemerintah PSB selama 5 tahun yang tidak terealisasikan
8. Perjelas aturan PPDB 2025 yang pro terhadap masyarakat dan batalkan aturan PPDB 2024
9. Bentuk satgas pencegahan tindakan asusila di seluruh ruang lingkup pendidikan Sumsel
10. Tolak militerisme masuk kedalam ruang lingkup dunia pendidikan Sumsel
11. Lawan liberalisasi dan komersialisasi pendidikan
12. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis
Setelah satu jam aksi berlangsung, keadaan mulai memanas dan berujung ricuh. Para personel polisi yang bertugas mengamankan terpaksa mendorong paksa massa untuk keluar dan menutup pagar.
Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol. Harryo Sugihhartono menyebut sebanyak 450 personel diturunkan untuk pengamanan aksi demo yang dilakukan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi tersebut.
“Kami menurunkan 450 personel, termasuk brimob dari Polda Sumsel untuk mengamankan aksi demo yang berjumlah kurang lebih 30 orang,” kata Haryo saat dibincangi usai demo.
Ia mengungkapkan tidak ada insiden pemukulan dalam aksi demo tersebut. “Hanya ada dorongan untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. Dua orang yang sempat diamankan juga sudah dilepas,” jelasnya.
Haryo mengimbau agar para pendemo tetap kondusif saat menjalankan aksi dan dapat bekerjasama dengan baik.
“Kami mengimbau kepada rekan tolong jangan mendadak penyampaian minimal tiga hari karena kita dapat mempersiapkan menjanjikan untuk nanti menjumpai aspirasi kepada siapa. Sehingga aspirasinya setidak-tidaknya tersampaikan. Seperti hari ini, mereka menyampaikan akan melakukan aksi saat subuh tadi. Kan kami semua ini pasti ada kegiatan,” tegas dia.
