SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Ratusan tenaga honorer dari berbagai sektor di Kabupaten Lahat berkumpul dalam Forum Honorer Kabupaten Lahat untuk menyampaikan tuntutan penting kepada Pemerintah Kabupaten Lahat, DPRD Lahat, dan instansi terkait. Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat DPRD Lahat pada Senin (13/1) dan menghasilkan sejumlah kesimpulan strategis.
Salah satu keputusan penting dalam pertemuan tersebut adalah membawa permasalahan tenaga honorer ini ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Forum Honorer Kabupaten Lahat menuntut pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, mengingat banyak honorer telah mengabdi selama bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah memasuki usia lanjut.
Forum ini juga mendesak Pemkab Lahat untuk lebih transparan dalam memberikan informasi dan sosialisasi terkait proses pengangkatan honorer menjadi PPPK. Mereka menyoroti adanya kebingungan di kalangan honorer akibat kurangnya kejelasan prosedur.
Isu lain yang mencuat adalah dugaan adanya “honorer siluman” yang lulus tes PPPK meski tidak memenuhi persyaratan. Anggota DPRD Lahat dari Partai Gerindra, Nopran Marjani, menyoroti kasus di mana tenaga honorer yang sudah lama mengabdi kalah bersaing dengan honorer baru. Nopran menegaskan agar Pemkab Lahat memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum tertentu dan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran.
Fauzi Azwar, perwakilan Forum Honorer Kabupaten Lahat, mengapresiasi langkah DPRD Lahat dan Pemkab Lahat yang mendengarkan aspirasi mereka. Ia berharap pertemuan ini menjadi awal solusi bagi para honorer yang merasa terabaikan, sehingga seluruh honorer di Kabupaten Lahat dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu, bukan paruh waktu.
Dengan langkah ini, Forum Honorer Kabupaten Lahat berharap kejelasan status dan penghargaan atas dedikasi mereka selama bertahun-tahun dapat segera terwujud. (sm)
