Suarapublik.id, PALEMBANG – Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi diseluruh Indonesia masih menjadi persoalan berat bagi kalangan masyarakat, tak terkecuali para Komunitas Ojek Online Palembang. Oleh karena itu beberapa perwakilan mendatangi Pemprov Sumsel untuk menyampaikan beberapa permintaan kepada Gubernur Sumsel.
Ada beberapa hal yang diminta, berkaitan dengan imbas naiknya harga BBM yang berdampak terhadap pendapatan Ojol. Penyesuaian tarif per daerah, khususnya di Sumsel menjadi salah satunya.
“Kita berharap yang mengatur tarif Ojol per daerah dari Pemda, menjadi kewenangan masing-masing daerah. Sebab, selama ini tarif diatur oleh pusat, disamaratakan. Padahal, kondisi di Jakarta dan Palembang berbeda, mulai dari jarak tempuhnya, jumlah penumpang dan lainnya. Setidaknya ada Pergub yang mengaturnya,” ujar Sandi Aulia, Ketua Paguyuban Berkembang, Senin (19/9/2022)
Sementara itu Wakidi selaku Ketua Umum PDOS Sumsel, menyampaikan sejumlah aspirasi para pengendara driver online terkait dampak kenaikan harga BBM. Diantaranya berkurangnya pendapatan sehari-hari, dan terhalang pengisian BBM yang banyak memakan waktu mengakibatkan pelayanan kepada customer menurun.
Karena itu, dirinya meminta kebijakan kepala daerah untuk menindak lanjuti persoalan yang terjadi dikalangan driver online.
“Kehadiran kami disini minta bantuan kepada pak Gubernur untuk buatkan solusi terkait antrian BBM yang panjang di SPBU karena ini memakan waktu membuat pelayanaan kami kepada customer menurun dan mengakibatkan customer ini memberikan penilaian yang jelek,” katanya.
Menyikapi persoalan yang dialami oleh para driver online di Sumsel Herman Deru mengintuksikan Biro Ekonomi Setda Prov Sumsel untuk melayangkan surat kepada pihak Pertamina terkait jalur khusus untuk para roda dua komersial.
“Persoalan antri BBM yang panjang dirasakan para pengguna roda dua. Nanti saya akan intruksikan biro ekonomi melayangkan surat ke Pertamina karena ini menyangkut soal pelayanan dan saya yang akan teken langsung suratnya,” kata Herman Deru.
Disamping itu, menyikapi terkait tarif potongan bagi yang sudah di patok aplikasi orang nomor satu di Sumsel itu intruksikan Dinas Perhubungan melayangkan surat kepada Kementerian Perhubungan agar persoalan tersebut dapat menemukan titik terang.
“Seharusnya memang potongan yang telah ditentukan aplikator harus disesuai dengan daerah masing-masing, karena persoalan ini tidak sama disetiap daerah nanti melalui Dishub kita nanti kita kirim surat di Kementrian Perhubungan,” ujarnya.
Menurutnya, para driver online adalah salah satu mitra pemerintah dalam mengurangi pengangguran di Sumsel.
“Saya sangat berterimakasih kepada para driver online secara tidak langsung ojol ini membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran,” ungkapnya.
