SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Reses yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, untuk daerah pemilihan (dapil) 5, yang mempertemukan perusahaan PT Sawit Mas Sejahtera (PT SMS) dan juga beberapa kepala desa (Kades) diwilayah Kecamatan Kikim Tengah.
Hasil pembahasan tersebut, banyak sekali keluhan ataupun laporan dari masyarakat, kecamatan maupun kades, bahwasanya perusahaan bergerak di bidang perkebunan ini, enggan berpihak kepada penduduk.
“Misalnya, mengenai kebun plasma, Coorporate Social Responsibility (CSR) maupun lahan itu sendiri, sehingga warga selalu dirugikan,” ungkap Anggota DPRD Lahat, Lion Faisal SE MM, Selasa 7 Februari 2023.
Politisi Partai Hanura ini menyebutkan, dari konflik yang timbul ke permukaan inilah, berinisiatif membentuk tim panitia khusus (Pansus) Perkebunan, untuk mengetahui sejauh mana keberpihakan mereka terhadap kepentingan masyarakat.
“Di Kabupaten Lahat ini, banyak sekali perusahaan baik di sektor perkebunan kelapa sawit maupun batu bara, yang disebutkan pertama akan segera kita bentuk,” sebut Ketua Fraksi Gabungan Delapan (G-8).
Ia menyebutkan, hanya beberapa perusahaan saja telah melakukan kebun plasma, sedangkan PT SMS belum ada sedikitpun pergerakan baru sebatas perencanaan.
“Kasihan warga yang memiliki lahan di kawasan perkebunan perusahaan, bahkan mereka harus seminggu sekali diperbolehkan memanen sawit,” tandas Lion Faisal.
Senada, Anggota DPRD Lahat Dapil 5 lainnya, Nizaruddin SH menyampaikan, agar kiranya pihak perusahaan dapat meninjau kembali jadwal warga melakukan panen sawit.
“Apabila selama ini seminggu sekali, tolong dipertimbangkan menjadi 2 atau 3 kali dalam seminggu, kasihan kalau buahnya jadi busuk dan tidak akan mungkin memanen dalam satu hari,” bebernya.
Sementara itu, Koordinator Reses Dapil 5, Drs H Chozali Hanan MM menerangkan, dari hasil reses kali ini, kemungkinan besar akan membentuk Tim pansus perkebunan.
“Seperti halnya dengan batu bara, sehingga masyarakat menjadi makmur dan sejahtera, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat pun ikut imbas dari segi pendapatan asli daerah (PAD),” tukasnya.
