SUARAPUBLIK.ID, OKI – Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE menyebut daerahnya berkomitmen dan siap untuk mengikuti arahan Presiden RI Joko Widodo. Pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023 di Sentul International Convention Center, Selasa, (17/1/2023).
Bupati Iskandar mengatakan, pesan presiden sejalan dengan program pembangunan serta visi, misi dan program prioritas Kabupaten OKI.
“Bahwa antara pemerintah pusat dan daerah itu tegak lurus, satu visi dan misi seperti tadi penurunan kemiskinan, stunting, kemudahan berusaha, reformasi birokrasi, keamanan dan ketertiban masyarakat kita jaga,” pungkas Iskandar.
Pada Rakornas yang mengusung tema penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi itu Presiden Jokowi mengingatkan 6 hal penting, kepada para pimpinan daerah, antara lain tentang pengendalian Inflasi, penanganan Kemiskinan Ekstrim, Stunting, Kemudahan Investasi, perbaikan Birokrasi dan APBD serta penggunaan produk dalam negeri, branding kota, juga Stabilitas Politik, Keamanan, serta Toleransi antar Umat Beragama.
Soal Inflasi, Kepala Negara menekankan kepada seluruh Kepala Daerah untuk berhati-hati. Presiden menuturkan di tahun 2023, satu per tiga ekonomi di dunia diprediksi mengalami resesi.
“Meskipun sebuah negara tidak terdampak resesi, tapi satu per tiga masyarakat di negaranya akan merasakan seperti resesi. Untuk itu semua harus hati-hati,” ucapnya.
Jokowi juga meminta kepada Kepala Daerah untuk turun langsung memantau harga barang jasa di lapangan, sehingga semua bisa terdeteksi agar kita bisa cepat melakukan antisipasi dan mencari solusinya.
“Jadi jangan cuma terima lapran, semuanya harus sering-sering ke pasar, cek harga pangan,.” Pesan presiden.
Kemudian, terkait kemiskinan ekstrim, sambung Presiden, setiap daerah pasti sudah memiliki data terkait hal tersebut. Targetnya tahun 2024 kemiskinan ekstrim harus berada di 0 persen.
“Terkait stunting juga sama, semua sudah memiliki data pastinya, dan tentunya cara mengatasi nya juga sudah tahu, makanya ini harus kita tekankan kepada masyarakat baik kepada ibu hamil maupun keluarganya. Kader posyandu juga harus aktif dalam penanganan ini,” ucapnya.
Presiden juga menambahkan kemudahan Investasi, merupakan kunci pertumbuhan ekonomi.
“Investasi menjadi rebutan semua negara. Untuk itu, jangan pernah persulit soal izin, semua harus bisa selesai dalam hitungan hari jangan berbulan-bulan” pungkasnya.
“Kemudian terkait birokrasi semua kerja-kerja birokrasi sudah ada indikatornya, ada target-targetnya. Keseluruhannya mesti sesuai prioritas pemerintah yakni investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi dan belanja produk lokal, ” ucapnya.
Tidak hanya itu, Presiden juga menyinggung soal branding daerah. Beliau menginginkan, setiap daerah memiliki brandnya sendiri, berdasarkan potensi, dan cirikhas kota tersebut, agar kedepan daerah di Indonesia dapat memaksimalkan potensi, demi pencapaian visi daerahnya.
Terkait tahun politik, presiden meminta semua pihak bisa menjaga stabilitas politik dan keamanan.
“Apalagi tahun ini sudah masuk tahun politik, kita harus menjaga masyarakat agar tidak menjadi korban politik. Semua harus hati-hati,” ujarnya.
Selanjutnya, presiden juga menyampaikan toleransi umat beragama di tiap daerah. “Jangan kita larang, masyarakat untuk beribadah. Berikan kebebasan kepada mereka dalam melaksanakan ibadahnya,” katanya. (*)
