PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Bank Indonesia menggelar High Level Meeting(HLM) TPID dan TP2DD se-Sumatera Selatan pada, Selasa (24/2/2026) untuk menekan potensi lonjakan harga pangan menjelang Idulfitri serta mendesak percepatan digitalisasi keuangan daerah yang dinilai masih lambat di beberapa wilayah.
Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi peringatan bagi bupati dan wali kota agar tidak abai terhadap pergerakan harga komoditas di lapangan.
Pemerintah menuntut aksi responsif melalui sidak pasar secara rutin guna memutus rantai spekulasi harga dan memastikan kelancaran distribusi pangan di tengah risiko cuaca ekstrem yang dapat mengganggu produksi.
“Menjelang hari besar keagamaan hampir selalu terjadi kenaikan harga. Kepala daerah jangan hanya menerima laporan, harus rutin turun ke pasar dan segera mengambil langkah responsif,” tegas Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, saat memberikan arahan kepada seluruh Ketua TPID Kabupaten/Kota.
Selain masalah perut, digitalisasi transaksi pemerintah daerah juga menjadi sorotan tajam. Meski tren transaksi non-tunai di Sumsel diklaim positif, realitasnya serapan pajak melalui kanal digital dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di sejumlah kabupaten/kota masih jauh dari optimal.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, menekankan bahwa stabilitas harga harus berbasis data akurat, bukan sekadar perkiraan.
Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan BMKG dan BPS untuk memantau Indeks Perkembangan Harga (IPH) setiap minggunya.
“Kepala daerah diharapkan melakukan pemantauan langsung ke pasar untuk memastikan stabilitas harga dan kecukupan stok. Bank Indonesia akan terus mendorong kebijakan yang responsif dan berbasis data agar stabilitas tetap terjaga,” ujar Bambang Pramono.
Sebagai penutup, seluruh kepala daerah diberikan mandat untuk melakukan operasi pasar secara masif dan memperluas implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna mencegah kebocoran anggaran.
“Percepatan implementasi ETPD secara menyeluruh menjadi agenda prioritas untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Komitmen ini harus dibuktikan melalui hasil sidak pasar dan langkah strategis saat terjadi gejolak harga,” pungkasnya.
Penulis : Tia
Editor : Jaks
