SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar serangkaian kegiatan strategis berupa Rapat Koordinasi, Capacity Building, dan High Level Meeting (HLM) guna memperkuat sinergi pengendalian inflasi serta mempercepat transformasi digital di daerah. Kegiatan ini berlangsung di Palembang, pada 8 Juli 2025, dan dihadiri oleh seluruh perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sumsel.
Rangkaian kegiatan diawali dengan Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Drs. H. Edward Chandra, M.H. Dalam forum tersebut, sejumlah program kerja strategis disepakati untuk direalisasikan hingga akhir tahun 2025.
Kepala BMKG Sumsel, Dr. Wandayantolis, dalam paparannya menyampaikan bahwa kondisi cuaca diperkirakan akan bersahabat dengan musim kemarau yang lebih singkat, sehingga mendukung produktivitas sektor pertanian. Sementara itu, Kepala BPS Sumsel, Moh. Wahyu Yulianto, mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas harga menjelang libur sekolah dan akhir tahun yang biasanya diikuti lonjakan permintaan.
Evaluasi kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) selama Semester I 2025 turut dibahas, dengan menyoroti tantangan seperti faktor cuaca, ketersediaan pasokan, serta keterbatasan anggaran. Program kerja yang telah dilaksanakan dan rencana aksi untuk semester II 2025 juga dievaluasi dalam forum ini. Kapasitas peserta diperkuat melalui sesi capacity building yang diisi oleh Asisten Deputi Kemenko Perekonomian RI, Mochamad Edy Yusuf.
Forum dilanjutkan dengan High Level Meeting TPID yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Sumsel, H. Cik Ujang. Dalam HLM tersebut, disepakati lima langkah strategis pengendalian inflasi:
1. Peningkatan produksi pertanian dan optimalisasi KAD.
2. Pelaksanaan operasi pasar murah dengan memanfaatkan dana Bantuan Tak Terduga (BTT), sidak pasar, serta analisis penyebab volatilitas harga.
3. Penciptaan jalur distribusi yang efisien.
4. Pengendalian permintaan melalui kampanye belanja bijak.
5. Penyusunan kebijakan pendukung seperti subsidi ongkos angkut dan pendirian BUMD/Pasar Induk.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Bambang Pramono, mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap empat kelompok komoditas utama yang berpotensi memicu inflasi pada semester II 2025, yaitu makanan, transportasi, pakaian dan alas kaki, serta pendidikan. Kelompok inflasi inti seperti emas dan kopi juga harus menjadi perhatian karena sensitif terhadap ketegangan geopolitik dan gangguan cuaca.
Masih di hari yang sama, juga digelar HLM Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pertemuan ini berfokus pada percepatan digitalisasi, dengan beberapa rekomendasi strategis, antara lain:
1. Penguatan koordinasi dan kapasitas pihak terkait untuk mempercepat implementasi digitalisasi dan capaian Indeks ETPD 2025.
2. Perluasan elektronifikasi transaksi retribusi menggunakan kanal non-tunai seperti QRIS.
3. Penguatan infrastruktur digital dan peningkatan literasi keuangan masyarakat.
4. Penyusunan roadmap digitalisasi daerah disertai strategi quick wins.
Sebagai tindak lanjut, kepala daerah dan TP2DD kabupaten/kota diminta mempercepat penyusunan roadmap digitalisasi, mengadopsi implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), serta memperluas kanal pembayaran non-tunai dan memperkuat edukasi literasi keuangan.
Melalui rangkaian kegiatan ini, Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumsel kembali menegaskan komitmen mereka dalam menjaga kestabilan harga dan mempercepat digitalisasi daerah, demi mewujudkan perekonomian Sumsel yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan.
Komentar