SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, mengingatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai potensi tekanan inflasi pada semester kedua tahun 2025. Ia menyebut empat kelompok komoditas yang berpotensi menjadi penyumbang inflasi adalah makanan, transportasi, pakaian dan alas kaki, serta pendidikan.
Hal itu disampaikan Bambang dalam Rapat Koordinasi, Capacity Building, dan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumatera Selatan yang digelar di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Selasa (8/7/2025).
Selain itu, Bambang juga menekankan pentingnya mengantisipasi inflasi inti yang berasal dari komoditas seperti emas dan kopi, serta pangan strategis seperti beras, cabai, dan daging ayam. Ia mengatakan, diperlukan langkah kolaboratif untuk menjaga stabilitas harga di tengah fluktuasi pasokan.
“Strategi jangka menengah dan panjang perlu diperkuat, seperti pemanfaatan teknologi pertanian termasuk padi terapung, pengembangan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), dan penguatan kelembagaan petani,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, mengapresiasi sinergi yang dibangun antar lembaga dan pemerintah daerah. Ia menyatakan bahwa inflasi Sumsel semester pertama 2025 tercatat sebesar 1,88% (year to date), masih dalam rentang target nasional sebesar 2,5% ±1%.
Meski demikian, Cik Ujang mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tidak lengah terhadap potensi gejolak harga, khususnya pada komoditas pangan pokok. Ia menilai bahwa Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan GSMP merupakan strategi utama yang efektif menekan laju inflasi.
“Upaya ini bukan hanya untuk jangka pendek, tetapi membangun ketahanan pangan berkelanjutan. Kolaborasi lintas wilayah sangat penting untuk menjamin ketersediaan dan distribusi bahan pangan,” tegasnya.
Tak hanya itu, Cik Ujang juga menegaskan pentingnya digitalisasi keuangan daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). “Kalau masyarakat nyaman dan percaya membayar secara digital, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat, dan manfaatnya akan kembali ke masyarakat,” tambahnya.
Acara tersebut turut dihadiri pejabat Kemenko Perekonomian, kepala daerah se-Sumsel, serta perwakilan dari OJK, BPS, BMKG, dan OPD Pemprov Sumsel. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat di tengah tantangan global yang dinamis.
