SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi pengendalian inflasi dan mempercepat transformasi digital daerah, telah dilaksanakan rapat koordinasi, capacity building, dan High Level Meeting (HLM) di Palembang pada 8 Juli 2025. Kegiatan tersebut didahului oleh rapat koordinasi bersama seluruh pemerintah kab/kota se-Sumsel dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Prov. Sumatera Selatan, Drs. H. Edward Chandra, MH. Dalam rapat koordinasi tersebut, sejumlah program kerja strategis disepakati untuk dilaksanakan hingga akhir tahun 2025.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Kepala BMKG Sumsel, Dr. Wandayantolis menyampaikan bahwa kondisi cuaca hingga akhir tahun diperkirakan akan cenderung bersahabat dengan musim kemarau yang lebih singkat, sehingga diharapkan dapat menunjang produktivitas sektor pertanian. Sementara itu Kepala BPS Sumsel, Moh. Wahyu Yulianto menekankan pentingnya menjaga kestabilan harga menjelang periode libur sekolah dan akhir tahun yang kerap memicu peningkatan permintaan.
Pada rapat koordinasi TPID, turut disampaikan evaluasi kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) selama Semester I tahun 2025. Evaluasi tersebut menyoroti sejumlah tantangan utama yang dihadapi oleh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, antara lain faktor cuaca, ketersediaan pasokan, serta keterbatasan anggaran. Selain menyoroti tantangan, rapat ini juga mengulas program kerja yang telah dilaksanakan sepanjang semester pertama serta rencana aksi yang akan dilakukan hingga akhir tahun. Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Mochamad Edy Yusuf, untuk memberikan pemahaman di capacity building kepada peserta. Rapat ditutup dengan menghasilkan beberapa rekomendasi yang kemudian dibawa ke HLM.
Dalam sesi High Level Meeting (HLM) TPID, Wakil Gubernur Prov. Sumatera Selatan, Bp. H. Cik Ujang, menyepakati beberapa program yang akan dilakukan hingga akhir tahun, yaitu (i) Melakukan peningkatan produksi pertanian dan KAD, (ii) Melakukan operasi pasar murah salah satunya menggunakan Bantuan Tak Terduga (BTT), melakukan sidak pasar dan analisis penyebab volatilitas harga serta koordinasi dengan distributor, (iii) Menciptakan jalur distribusi yang efisien, (iv) Mengendalikan permintaan dengan terus melakukan himbauan bijak belanja, serta (v) pembuatan kebijakan pendukung melalui pembuatan peraturan/keputusan/edaran untuk bantuan seperti subsidi ongkos angkut serta pendirian BUMD/Pasar Induk.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan, Bp. Bambang Pramono, juga menyampaikan bahwa terdapat empat kelompok komoditas yang perlu diwaspadai pada semester II 2025, yaitu: kelompok makanan, transportasi, pakaian dan alas kaki, serta pendidikan. Sementara itu, kelompok inflasi inti seperti emas dan kopi juga perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat harganya rentan naik akibat ketegangan geopolitik global dan gangguan cuaca.
Pada hari yang sama, turut dilaksanakan HLM TP2DD yang berfokus pada upaya percepatan digitalisasi di daerah. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat implementasi digitalisasi, yaitu (1) memperkuat koordinasi dan peningkatan kapasitas antar pihak terkait guna mempercepat implementasi digitalisasi serta pencapaian optimal untuk Indeks ETPD 2025, (2) mendorong perluasan elektronifikasi transaksi retribusi melalui pemanfaatan kanal non-tunai seperti QRIS, (3) melakukan penguatan infrastruktur digital dan peningkatan literasi keuangan masyarakat, dan (4) melakukan percepatan penyusunan roadmap digitalisasi daerah yang diiringi dengan adopsi strategi quick wins.
Sebagai tindak lanjut, kepala daerah dan TP2DD kab/kota diharapkan dapat (i) Melakukan percepatan penyusunan roadmap digitalisasi daerah, (ii) Mendorong penggunaan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), (iii) Memperkuat koordinasi dan peningkatan kapasitas antar pihak terkait, (iv) Mendorong perluasan elektronifikasi transaksi retribusi melalui pemanfaatan kanal non-tunai, serta (v) Melakukan peningkatan literasi keuangan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan kembali pentingnya sinergi dalam upaya mendorong kestabilan harga dan mengakselerasi digitalisasi daerah untuk mendukung ekonomi Sumsel yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan.
