SUARAPUBLIK.ID.MUBA- Polres Musi Banyuasin (Muba) berhasil memenangkan sidang praperadilan terkait permohonan pengujian atas dugaan penundaan penanganan perkara laporan polisi Nomor: LP/B/80/11/2025/SPKT/Polres Muba/Polda Sumsel, tentang dugaan tindak pidana penelantaran anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak.
Kemenangan tersebut ditandai dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang menolak seluruh permohonan praperadilan dari pihak pemohon.
Sidang putusan praperadilan tersebut dilaksanakan pada Senin (9/11/2026), sekitar pukul 16.00 WIB hingga selesai, bertempat di Pengadilan Negeri Sekayu.
Perkara tersebut berawal dari laporan DV melalui kuasa hukumnya, Novita Roy Lubis, S.H., M.H., terhadap JW terkait dugaan penelantaran anak. Dalam permohonannya, pihak pemohon mempersoalkan dugaan penundaan penanganan perkara oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Muba.
Sidang dipimpin oleh hakim tunggal Andi Setiawan, S.H., dengan Anwas, S.H., selaku panitera pengganti. Sementara itu, pihak pemohon diwakili Advokat Novita Roy Lubis, S.H., M.H., bersama rekan, sedangkan pihak termohon, Polres Muba, diwakili Pembina Ita Izzakah, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Hukum (Kasikum) Polres Muba.
Dalam amar putusannya, hakim mengadili Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya.
Dengan putusan tersebut, dalil permohonan mengenai dugaan penundaan penanganan perkara (undue delay) tidak dikabulkan oleh hakim.
Hasil putusan ini menjadi penegasan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan pihak pemohon tidak dapat diterima sebagai alasan untuk menyatakan penanganan perkara oleh Unit PPA Satreskrim Polres Muba sebagai penundaan yang tidak semestinya.
Polres Muba menegaskan bahwa penanganan perkara oleh Unit PPA dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP), petunjuk pelaksanaan (Juklak), petunjuk teknis (Juknis), serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Iya jadi Proses penanganan perkara juga mengedepankan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyelidikan maupun penyidikan”Kata Kasi Humas Polres Muba AKP Hutahaean. Jumat.
Sementara itu, Pembina Ita Izzakah, S.H., M.H., selaku Kasi Hukum Polres Muba yang bertindak sebagai kuasa hukum pihak termohon, berhasil mempertahankan argumentasi hukum Polres Muba hingga permohonan praperadilan tersebut ditolak seluruhnya oleh hakim.
“Perlu diketahui, istilah undue delay merupakan penundaan penanganan perkara yang tidak wajar, misalnya akibat kelalaian, ketidakkompetenan aparat, penyalahgunaan wewenang, ataupun kesengajaan mengulur waktu”Ujar Ita Izakah saat ditemui.
Dengan ditolaknya seluruh permohonan tersebut, Polres Muba menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, serta tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak anak.
