SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan informasi di Sumatera Selatan memasuki babak baru. Pada sebuah acara resmi di Grand Atyasa Convention Center Palembang, Senin (24/11/2025), Pemprov Sumsel meluncurkan platform verifikasi informasi ‘Sumsel Cek Fakta’ sekaligus memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra strategis, termasuk AMSI Sumsel.
Peluncuran platform tersebut menjadi sorotan utama karena hadir di tengah meningkatnya penyebaran hoaks dan disinformasi yang kian masif di ruang digital. Pemerintah menilai keberadaan wadah cek fakta sangat mendesak untuk menjaga ekosistem informasi tetap sehat dan akurat.
Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam sambutannya menekankan bahwa humas pemerintah harus berperan sebagai sumber informasi yang terpercaya. Menurutnya, penyampaian informasi yang benar harus diikuti dengan strategi komunikasi yang tepat agar mampu diterima publik secara utuh.
Ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam teknik penyampaian dapat berakibat fatal. “Informasi benar pun bisa diterima salah jika tidak disampaikan sesuai karakter publik,” ujarnya di hadapan para undangan.
Gubernur juga menyoroti tantangan baru di era digital, seperti maraknya akun anonim hingga penyebaran hoaks yang terorganisir. Situasi ini, katanya, membuat masyarakat semakin membutuhkan rujukan resmi untuk memvalidasi informasi yang beredar.
“Jika ingin mencari kebenaran, masyarakat harus mengakses humas pemerintah. Karena itu, platform cek fakta ini menjadi kebutuhan,” kata Herman Deru.
Ia juga berpesan agar Bakohumas Sumsel tidak hanya menjadi organisasi seremonial, melainkan perpanjangan tangan pemerintah dalam memastikan informasi publik tersaji dengan akurat. Selain itu, ia meminta Sekda selaku Ketua Umum Bakohumas memperhatikan skema honor berbasis produktivitas bagi pengurus agar kinerja mereka semakin optimal.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Sumsel sekaligus Ketua Pelaksana Bakohumas, Rika Efianti, menyebut peluncuran Sumsel Cek Fakta sebagai langkah konkret menghadapi “badai informasi” yang membanjiri masyarakat setiap harinya. Ia menilai, di tengah teknologi yang berkembang pesat, hoaks justru berevolusi dan menjadi lebih sulit dikenali.
Menurut Rika, website Sumsel Cek Fakta akan menjadi kanal resmi untuk memverifikasi isu publik, merilis klarifikasi, sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat. Platform ini juga menjadi acuan humas di seluruh OPD agar informasi yang disajikan seragam dan teruji kebenarannya.
Dalam kesempatan itu, Rika juga membacakan SK Gubernur Nomor 660-KPTS-DISKOMINFO-2025 yang menetapkan 72 anggota Bakohumas dari berbagai unsur, mulai dari OPD, instansi vertikal, hingga perguruan tinggi dan perwakilan kabupaten/kota.
Ketua Umum Bakohumas Sumsel, Dr H Edward Candra, menegaskan bahwa verifikasi adalah inti dari seluruh proses komunikasi publik. Tanpa verifikasi, katanya, informasi sangat mudah menjadi bias dan berpotensi menimbulkan keresahan.
Ia menambahkan bahwa tantangan saat ini adalah kecenderungan masyarakat yang semakin enggan membaca panjang, sehingga humas perlu menyiapkan informasi yang ringkas, jelas, dan terstruktur. Ia juga menyinggung pentingnya humas menjadi rujukan kredibel di tengah beragamnya sumber berita.
Edward menekankan perlunya respons cepat untuk meredam potensi penyebaran isu palsu. “Begitu sebuah informasi salah muncul, kita harus segera menyiapkan klarifikasi agar tidak menghabiskan energi publik,” tegasnya.
Dalam rangkaian acara tersebut, Pemprov Sumsel juga memberikan penghargaan kepada para mitra media dan organisasi yang aktif menjaga ekosistem informasi sehat. AMSI Sumsel yang diwakili Ketua Ardhy Fitriansyah (Anang) menjadi salah satu penerima penghargaan tersebut. Penghargaan serupa juga diberikan kepada AJI Palembang serta para trainer cek fakta seperti Nila Ertina dan Baim Arsyad atas kontribusi mereka dalam melawan hoaks dan disinformasi.
