SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Puluhan massa mayoritas perempuan yang tergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi menggelar aksi damai kantor KPU Palembang, Jum’at (11/10/2024). Peserta aksi diterima langsung Ketua KPU Kota Palembang, Syawaludin.
Aksi damai ini untuk menuntut, menyuarakan serta menolak segala bentuk diskriminasi gender dalam pelaksanaan Pilkada kota Palembang.
Dalam aksi damai ini massa membentangkan spanduk yang berisi tulisan menolak segala bentuk diskriminasi gender dalam pelaksanaan Pilkada serta kecaman kepada pihak yang mendiskreditkan perempuan yang ikut dalam kontestasi Pilkada kota Palembang.
Ketua KPU Kota Palembang Syawaludin SHi MH mengungkapkan tuntutan dan laporan yang disampaikan massa dari Aliansi Peduli Demokrasi kota Palembang ke KPU Kota Palembang menolak diskriminasi kesetaraan gender dalam Pilkada kota Palembang.
“Tuntutan maupun yang disampaikan massa dari Aliansi Peduli Demokrasi ini akan menjadi acuan kami, kalau memang ini pada dasarnya aduan dan lain sebagainya bisa ke ranah Bawaslu,” ungkap Syawaludin, saat ditemui usai aksi.
Meski begitu kata Syawaludin, KPU Kota Palembang akan tetap mengkaji laporan yang disampaikan Aliansi Peduli Demokrasi Kota Palembang.
“Selama massa kampanye kami sudah memberikan imbauan kepada semua peserta calon wali Kota Palembang terkait juknis dalam berkampanye,” kata Syawaludin.
Aktivis Aliansi Peduli Demokrasi Kota Palembang Muhammad Bilal Akbar mengungkapkan bahwa diskriminasi gender dalam pelaksanaan Pilkada Kota Palembang tidak baik dalam demokrasi, karena perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan dalam semua bidang termasuk dalam kontestasi politik.
“Karena adanya diskriminasi inilah kami melakukan aksi damai ke KPU Kota Palembang untuk menolak segala bentuk diskriminasi perempuan dalam Pilkada Kota Palembang,” ungkap Bilal.
Dikatakan Bilal beberapa poin tuntutan yang disampaikan ke KPU dan Bawaslu Kota Palembang, diantaranya stop diskriminasi terhadap Calon wali Kota Palembang yang dari perempuan, stop memandang dan menganggap perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dan perempuan hanya bisa mengurus rumah tangga saja.
“Kalau isu diskriminasi gender ini dimainkan dalam Pilkada Kota Palembang, akan membuat iklim demokrasi tidak sehat dan persaingan politik yang tidak sehat,” kata Bilal. (ANA)
