KOMISI III DPRD SUMSEL PELAJARI STRATEGI OPTIMALISASI PAD DAN PENGELOLAAN FISKAL DI DPRD DIY

- Redaksi

Kamis, 21 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

YOGYAKARTA,SUARAPUBLIK.ID- Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka memperoleh informasi dan sharing terkait strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset daerah, serta penguatan kapasitas fiskal daerah di tengah penurunan transfer pusat dan kebijakan efisiensi anggaran.

Dalam diskusi bersama DPRD DIY yang juga dihadiri DPRD DKI Jakarta, dibahas berbagai tantangan fiskal daerah, termasuk dampak kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menyebabkan berkurangnya penerimaan pemerintah provinsi karena sebagian pendapatan langsung dibagikan ke kabupaten/kota.

DPRD DIY menyampaikan bahwa keterbatasan sumber daya alam membuat daerah lebih bergantung pada sektor pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, jasa, dan pariwisata sebagai sumber utama PAD.

Komisi III DPRD Sumsel juga menyampaikan upaya optimalisasi PAD yang tengah dilakukan melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah. Dari hasil pendalaman, ditemukan potensi PAD baru yang cukup besar, antara lain dari pajak alat berat, pajak air permukaan, retribusi daerah, dan sektor perusahaan berskala besar.

Selain itu, Komisi III juga mengungkap adanya potensi kebocoran pajak daerah, khususnya pada sektor alat berat dan pajak air permukaan. Oleh karena itu, pengawasan lapangan, sinkronisasi data, serta koordinasi antar perangkat daerah dinilai menjadi langkah penting dalam meningkatkan PAD daerah.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan menilai bahwa optimalisasi PAD tidak hanya bergantung pada peningkatan tarif pajak, tetapi juga memerlukan inovasi kebijakan, penguatan pengawasan, optimalisasi aset daerah, serta pemetaan potensi pendapatan secara lebih detail dan berbasis data lapangan.

Hasil kunjungan kerja ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan penguatan kebijakan dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kapasitas fiskal Provinsi Sumatera Selatan ke depan.

Penulis : Rilis

Editor : TIM REDAKSI

Sumber Berita: RILIS DPRD PROV SUMSEL

Berita Terkait

Kunjungan Kerja Pansus Perkebunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke Satgas PKH di Jakarta
Kunjungan Kerja Pansus Perkebunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke BPK RI
Komisi I DPRD Sumsel Diterima Bupati OKU Timur, Bapak Ir H Lanosin, ST.,MT., MM dalam Kunjungan Kerja Koordinasi Pemerintahan Daerah di OKU Timur
Perjuangan Masyarakat Banyuasin Berbuah Hasil, Komisi II DPR RI Desak Pencabutan HGU PT Melania Indonesia
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Ke-80 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026
Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hadiri Panen Raya Jagung Serentak di OKU Selatan
Ketua DPRD Sumsel dan Unsur Buruh Audiensi ke Kemenaker RI dan DPR RI Jakarta, 12–13 Mei 2026
Di Tengah Kabut Dieng, Terbangun Sinergi Bank Sumsel Babel dan Media Sumbagsel

Berita Terkait

Senin, 25 Mei 2026 - 20:38 WIB

Kunjungan Kerja Pansus Perkebunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke Satgas PKH di Jakarta

Senin, 25 Mei 2026 - 19:24 WIB

Kunjungan Kerja Pansus Perkebunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke BPK RI

Senin, 25 Mei 2026 - 18:45 WIB

Komisi I DPRD Sumsel Diterima Bupati OKU Timur, Bapak Ir H Lanosin, ST.,MT., MM dalam Kunjungan Kerja Koordinasi Pemerintahan Daerah di OKU Timur

Kamis, 21 Mei 2026 - 18:16 WIB

KOMISI III DPRD SUMSEL PELAJARI STRATEGI OPTIMALISASI PAD DAN PENGELOLAAN FISKAL DI DPRD DIY

Selasa, 19 Mei 2026 - 20:36 WIB

Perjuangan Masyarakat Banyuasin Berbuah Hasil, Komisi II DPR RI Desak Pencabutan HGU PT Melania Indonesia

Berita Terbaru

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru saat diwawancarai langsung, Senin (9/6/2026). Foto: Tia

Kota Palembang

Herman Deru Segera Usulkan Plt Bupati Muara Enim Pasca OTT KPK

Selasa, 9 Jun 2026 - 17:43 WIB