SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Dua perusahaan Batubara yang beroperasi di Kabupaten Lahat, yakni PT Aman Toebilah Putra (ATP) dan PT Dian Raja Petrojasa (DRP) tak lagi produksi. ATP sebelumnya beroperasi di wilayah Kecamatan Merapi Barat, dan DPJ di Kecamatan Kota Lahat. Bagian SDA Setda Lahat menklaim, faktor tidak ada lagi cadangan, menjadi alasan perusahaan selesai beroperasi. Kemudian cadangan itu dalam keadaan tidak ekonomis lagi.
Bupati Lahat Cik Ujang SH, melalui Kabag SDA Setda Lahat Syaiffullah mengatakan, PT ATP memiliki izin operasi produksi tahun 2010-2018. Sedangkan PT DRP tahun 2010-2024. Dua perusahaan ini telah melakukan reklamasi, yakni PT ATP melakukan penimbunan lokasi tambang seperti normal dengan tanah lalu penanaman pepohonan. Sementara PT DRP yakni dengan reklamasi air.
“ATP benar tidak beroperasi lagi. Begitu juga PT DRP memang izin operasi produksi masih aktif, namun itu tadi terkait faktor umur tambang telah selesai,” kata Syaiffulah, Selasa (13/12/2022) di DPRD Lahat.
Menurutnya, reklamasi itu ada tingkatan, ada yang ditimbun lalu ditanami pepohonan, kemudian adapun air yang sudah dinetralisasi dari asam tambang. “Seperti PT DRP itu harus ditindaklanjut untuk dikelola, lantaran air dalam kawah tambang itu ada asam. Harus diapakan lagi dan paling penting aman,” ujarnya.
Sementara, saat ini PT ATP dalam penyelesaian pasca tambang. Pihak SDA mencatat saat ini ada 33 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan rincian 24 aktif dan sisanya belum bergerak karena permasalahan lahan, jalan dan pembebasan lahan. “Kalau masih ada cadangan dan IUP akan habis, maka perusahaan melakukan perpanjangan IUP ke pusat,” ujarnya.
Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi ST MSi MM menjelaskan rencana penutupan itu harus melengkapi dokumen seperti kajian lingkungan, studi kelayakan dan dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). “Untuk reklamasi air pada asam tambang bisa di kasih kapur dan besi yang dinetralkan,” katanya.
