SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Puluhan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bersatu yang mengatasnamakan Pasukan Hitam, mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (10/12/2021).
Kedatangan Aliansi Pasukan Hitam menuntut Gubernur Sumsel, Herman Deru, terkait hak asasi masyarakat agar bisa memilih sendiri vaksin yang digunakan, serta hak untuk dilayani secara administratif dalam pelayanan publik tanpa persyaratan vaksin.
“Kami meminta agar vaksin itu bisa dipilih dengan apa yang kami inginkan, tidak langsung dipilihkan pihak Puskesmas,” kata Koordinator Lapangan (Korlap), Medi Susanto, di depan Gubernur Sumsel, Herman Deru.
Medi juga mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel tidak boleh memaksa agar masyarakat melakukan vaksinasi. “Jika ada masyarakat yang sakit dan tidak bisa melaksanakan vaksin, tidak mungkin dia dipaksa,” tegasnya.
Tak hanya itu, Aliansi Pasukan Hitam juga meminta usut tuntas dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri BUMN Erick Thohir atas dugaan bisnis tes polymerase chain reaction (PCR).
“Pemerintah itu tidak boleh berbisnis dengan masyarakatnya sendiri,” jelasnya.
Menangapi hal itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengatakan vaksinasi itu adalah hak dari masyakarat Indonesia untuk melakukannya. “Jika tidak vaksinasi bisa saja merugikan yang sudah melakukan, karena tidak herd immunity di tempat keramaian,” terang Deru.
Terkait, usut tuntas dugaan KKN yang dilakukan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri BUMN Erick Thohir, atas dugaan bisnis tes PCR, Herman Deru tidak bisa bercomentar karena itu adaah wewenang Pemerintah Pusat.
“Kalau masalah itu, saya tidak bisa berkomentar karena itu adalah wewenang pemerintah pusat. Jadi saya tidak bisa berkomentar,” tegasnya. (ANA)
