SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) bekerja sama dengan Perkumpulan Inisiatif dan Seknas Fitra dalam koalisi PRIMA (Peningkatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran), yang didukung oleh International Budget Partnership (IBP) selama tahun 2024–2025.
Dalam periode tersebut, koalisi telah melakukan penelitian tentang Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), analisis ekonomi-politik, serta tata kelola anggaran kesehatan reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas. Koalisi juga telah melakukan asesmen sosial terhadap fasilitas layanan kesehatan melalui survei di 48 puskesmas yang tersebar di beberapa daerah, satu diantaranya kota Palembang (Sumatera Selatan).
Ketua HWDI Sumsel Hikma Meliana di hadapan para peserta rabu (13/8). menerangkan pelaksanaan yang dilakukan bersama koalisi ini merupakan bagian dari upaya perbaikan sistemik pasca audit sosial, HWDI akan menyelenggarakan dua kegiatan utama, yaitu Pelatihan Perspektif Disabilitas dan Etika Interaksi dengan Ragam Disabilitas, dan Review dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Puskesmas, khususnya di enam puskesmas yang telah menjadi lokasi audit sosial.
“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan terhadap perspektif disabilitas dan etika interaksi dengan pasien penyandang disabilitas, serta meninjau dan menyempurnakan SOP pelayanan puskesmas agar lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, berdasarkan hasil audit sosial”,terangnya.
Lanjutnya ada sekitar 42 puskesmas di kota pelambang yang tenaga kesehatan (Nakes) yang dibeikan pelatihan , ini bertujuan memperkuat landasan regulasi dan praktik baik dalam pelayanan kesehatan inklusif, kegiatan ini juga menghadirkan paparan dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan, Kementerian Kesehatan RI terkait Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas. Paparan ini diharapkan dapat Memberikan pemahaman menyeluruh mengenai arah kebijakan nasional terkait pelayanan kesehatan inklusif.
“Ini akan nenjadi referensi dalam proses penyusunan dan penyempurnaan SOP pelayanan puskesmas yang berpihak pada penyandang disabilitas serta
Mendorong harmonisasi antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat fasilitas layanan kesehatan primer,”bebernya.
Lebih lanjut? Dengan diadakan pelatihan ini tentus hasil yang diharapkan
Mampu meningkatnya pemahaman dan kemampuan tenaga kesehatan dalam menerapkan perspektif disabilitas serta berinteraksi secara etis dan setara dengan pasien penyandang disabilitas, termasuk perempuan penyandang disabilitas.
“Hasil dari pelatihan ini diharpakan tersusunnya draf perbaikan atau penyempurnaan SOP pelayanan puskesmas yang mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas dan mencerminkan prinsip pelayanan yang inklusif, responsif, dan berbasis hak.
Terbangunnya sinergi antara kebijakan nasional dengan praktik layanan di tingkat puskesmas,”imbuhnya.
