Terungkap, Saksi Korban Sebut Proyek Irigasi Ditawarkan Oknum Jaksa

Hukum220 Dilihat

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Sidang kasus dugaan penipuan proyek jaringan irigasi di Lematang kota Pagar Alam, yang menjerat Terdakwa Agung Satria, kembali digelar di Pengadilan Negeri Palembang, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, Selasa (9/7/2024).

Dalam persidangan yang dipimpin ketua majelis hakim Zulhkifli SH MH, serta dihadiri tim kuasa hukum terdakwa Tito Dalkuci SH, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel Rini Purnamawati SH MH, menghadirkan tiga orang saksi.

Di antara tiga orang saksi, satu di antaranya yakni saksi korban yang bernama Teguh. Dalam keterangan saksi korban teguh mengatakan, bahwa proyek jaringan irigasi ini, awalnya ditawarkan Wilyanto.

“Ya saya mengenal Wilyanto sudah hampir 5 tahun,“ jelasnya.

Saksi korban juga menjelaskan berawal Wily menelpon dia dan menjelaskan bahwa ada proyek. Kemudian mereka pun bertemu di rumah Wilyanto di Pelanai, Jambi, disana ada Entim atau Entiti Muslim.

“Wily, bahkan dia juga menceritakan ada proyek nilainya Rp 117 miliar. Karena Wily ini Jaksa, jadi saya percaya,” ucap Teguh saat di persidangan.

Wilyanto mengatakan proyek jaringan irigasi di kota Pagar Alam nilainya Rp 117 miliar. Wily bilang nanti temui Herman di Palembang. Dan proyek ini sudah di survey Wilyanto itu benar. Teguh mengatakan, awalnya tidak sanggup, kemudian mencari rekan, Teguh pun mengajak Endrian.

“Proyek ini tidak pakai ijon, menurut saya Wily pejabat yang benar. Saat itu proyek belum diputuskan. Saya bilang ke Endrian juga pengusaha, ada proyek jaringan irigasi yang ditawari Wilyanto di tanggal 30 Juni,” kata Teguh kepada JPU.

Baca Juga :  Bobol ATM di Palembang, Pria Rusia Divonis 1 Tahun Penjara

Teguh pun diminta datang ke Entim di kantornya PUPR di Jambi, dan mengatakan proyek di Palembang sudah bisa di mulai, namun diminta uang DP Rp 200 juta dan 18 persen sebesar Rp 18 miliar.

“Saya sempat marah, kata pak Wily tidak pakai Ijon, tapi kata Entim ketemu dulu sama pak Herman di Palembang ikuti saja apa arahannya. Saya dan Endrian percaya sepak terjang Wily ini, sebagai pejabat Kejaksaan. Kemudian sama Herman, saya dibawa ke kantor Yusuf Effendi di Palembang. Saya juga sepakat dengan Endrian, kalau tidak dibawa ke kantor PUPR, pasti penipuan,” terang Teguh.

Teguh pun kemudian mentrasfer uang Rp 100 juta ke Melky, yang ia dapat dari Yusuf Effendi. Dan Endri mentransferRp 100 juta lagi. Dimana Herman meminta uang Rp 30 juta, sebagai transportasi Yusuf Effendi ke Jakarta. Teguh pun konsultasi ke Entim dan Wily, mengatakan kirim saja ke Herman. Teguh ingin mengecek kebenaran proyeknya sampai ke Jakarta.

Selanjutnya, Teguh membeberkan ke JPU. Yusuf Effendi pun berangkat ke Jakarta, ia  kira akan ditemukan dengan pejabat Kementrian PUPR. Rupaya malah menginap di Hotel Puri Casablanca Jakarta.

“Kami kecewa kok begini. Saat itu ketemu Haskarel, Haskarel mengatakan akan datang orang dari Kementrian PUPR. Ketemu juga Herman Nasrullah, katanya dari Kementrian PUPR, mengatakan proyek masih dalam suasana Covid 19. Akhirnya ada pesan dari Haskarel ke Yusuf Effendi sampai ke saya berupa RAB. Saat itu, kami kecewa sudah datang jauh dari Jambi, tapi proyek batal, padahal belum 24 jam,” terang Teguh.

Baca Juga :  Tim Tabur Kejati Tangkap DPO Kasus Suap PTSL Tahun 2019

Selanjutnya Teguh dan Endrian pulang ke Jambi, meski mereka telah kehilangan uang Rp 200 juta. Korban sudah meras proyek ini sudah tidak beres sejak dari Palembang sampai Jakarta.

“Saya marah sama Wilyanto. Saya juga tanya sama Entim atau Entiti, kenapa proyek ini bisa penunjukan langsung (PL). Menurut Entim, karena sudah 5 kali lelang. Kembali Wily meyakinkan proyek ini benar,” beber Teguh kepada JPU.

Lalu Wily menganti rekan Teguh, yakni Endrian dengan saksi korban Mubarok alias Aak. Wily mengatakan supaya Teguh diam saja, biar Entim yang mengurus proyek ini.

Berikutnya giliran advokat Tito Dalkuci SH sebagai kuasa hukum terdakwa Agung Satria menggali keterangan para saksi.

Teguh menjelaskan kepada Tito, bahwa terdakwa Agung Satria, tidak pernah menawarkan proyek atau meminta uang. Namun Wilyanto yang meyakinkan, agar Teguh mentransfer uang Rp 1,5 miliar ke terdakwa Agung.

“Sewaktu tahu proyek jaringan irigasi dibatalkan, terdakwa Agung sempat ditahan Entiti, kemudian terdakwa Agung mengembalikan uang Rp 300 juta ke saya,” terang Teguh.

“Saya menyerahkan uang Rp 2 miliar 10 juta ke Agung Satria. Saat itu Agung Satria tidak pernah mengaku dari konsultan Kementrian PUPR,” jelas Teguh.

Ketua majelis hakim Zulhkifli, menegaskan dari perkara ini berapa jumlah kerugian yang korban Teguh alami..

“Kerugian saya total Rp 2 miliar lebih belum kembali dari kasus ini. Saya percaya yang mulia, karena Wilyanto yang meyakinkan,  dia ini pejabat di Kejaksaan Jambi, Wily yang mengatur proyek ini,” cetus Teguh kepada majelis hakim.

Baca Juga :  Tim Tabur Kejati Tangkap DPO Kasus Suap PTSL Tahun 2019

“Saya tidak tahu, ada uangnya mengalir uang ke Wilyanto atau tidak. Tapi willy tetap mengatakan tenang, proyek ini ada dan uangnya nanti akan diganti. Biar dipenggal kepala saya, saya sudah disumpah, apa yang saya katakan benar. Saya sudah lapor ke Komisi 3 DPR, ke Komnasham, ke Presiden, saya minta keadilan yang mulia,” beber Teguh.

Hakim Efiyanto SH MH pun menggali keterangan saksi Akbar. Bahwa terdakwa Agung Satria ini, dikenalkan katanya dari Konsultan Kementrian PUPR Jakarta. Terdakwa Agung, tidak menyanggah saat itu, diam saja terdakwa ini.

Teguh kembali menerangkan ke majelis hakim, Masrianti SH MH bahwa ia tidak tahu persis kapasitas terdakwa Agung ini.  Dari keterangan Agung Satria, ada uang mengalir ke Darlisawati dan Melky.

“Total kerugian saya Rp 4 Miliar 10 Juta yang mulia. Saya tidak tahu, berapa terdakwa Agung membagikannya. Tapi dari Agung Satria ada kembalikan uang Rp 300 juta. Saya berikan uang Rp 1,5 miliar dan yang 500 juga secara tunai kepada terdakwa Agung,” jelas Teguh.

Saksi Akbar menegaskan, korban Teguh ada menyerahkan uang ke Agung sewaktu di BCA Jakarta. Saksi Zaitun istri korban Teguh, mengatakan ada satu kali mentransfer ke Agung sebesar Rp 1,5 miliar. (ANA)

    Komentar