Tag: Pemkot Palembang

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Wali Kota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, M.Si., secara resmi mengukuhkan Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Kota Palembang di Hotel Grand Zuri, Selasa (14/10/2025). Dalam arahannya, Ratu Dewa menekankan pentingnya peran Bunda PAUD sebagai penggerak utama pembentukan karakter anak sejak dini, bukan sekadar simbol jabatan semata.

“Saya hadir untuk memberikan dukungan penuh. Saya yakin, ketika anak-anak mendapat sentuhan dari sosok wanita seperti Bunda PAUD, dampaknya akan luar biasa bagi tumbuh kembang mereka,” ujarnya.

Ratu Dewa juga menegaskan, di era digitalisasi saat ini, keberadaan PAUD menjadi sangat vital dalam membentuk generasi yang tangguh, mandiri, dan berakhlak. Ia meminta agar seluruh Bunda PAUD di tingkat kecamatan dan kelurahan berkolaborasi aktif dengan Pemkot Palembang demi mewujudkan visi dan misi kota yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Jangan hanya berhenti di pelantikan. Jalankan amanah ini dengan hati, karena masa depan anak-anak kita dimulai dari PAUD,” tegasnya.

Sementara itu, Bunda PAUD Kota Palembang yang juga Ketua TP PKK Kota Palembang, Dewi Sastrani Ratu Dewa, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 769 lembaga PAUD yang tersebar di seluruh wilayah Kota Palembang.

Menurutnya, pendidikan anak usia dini kini menjadi bagian dari program wajib belajar 13 tahun, menambahkan satu tahun pendidikan di PAUD sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.

“Anak-anak di usia 4–6 tahun perlu dilatih untuk bersosialisasi, mengenal lingkungan, belajar mandiri, dan menanamkan nilai akhlak serta budi pekerti. Dengan begitu, mereka siap menghadapi dunia sekolah dasar tanpa ketergantungan penuh pada orang tua,” jelas Dewi.

Ia juga mengajak seluruh pengelola PAUD untuk bersinergi dengan Pokja Bunda PAUD yang baru dikukuhkan serta Dinas Pendidikan Kota Palembang. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) bertema ‘Pemerataan Akses Pendidikan Melalui Wajib Belajar 13 Tahun’.

“Mari kita jadikan PAUD sebagai fondasi kuat untuk melahirkan generasi Palembang yang sehat, cerdas, mandiri, dan berkarakter,” tutup Dewi penuh semangat.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Wakil Wali Kota Prima Salam mengikuti secara langsung acara lepas sambut Komandan Kodim 0418 Palembang di Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (8/10/2025) malam.

Acara berlangsung khidmat dan penuh dengan nuansa keakraban, lepas sambut yang berlangsung merupakan pergantian Komandan Kodim 0418, yang sebelumnya di jabat Kolonel. Kav. Ferdiansyah dan digantikan oleh Letkol Arh. Erik Novianto.

Pada kesempatannya Prima Salam mengucapkan terima kasih kepada jasa Kolonel. Kav. Ferdiansyah yang telah memberikan kontribusi luar biasa selama bertugas.

“Terima kasih atas dedikasinya selama ini Komandan Kodim 0418 yang lama, selama ini telah bersinergi dengan baik bersama Pemkot menjaga kestabilan Kota Palembang,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, selamat datang dan bertugas kepada Komandan Kodim 0418 yang baru.

“Semoga sinergi akan semakin terjaga antara Kodim 0418 dan Pemkot Palembang,” tandas Prima Salam.

Sementara itu Kolonel. Kav. Ferdiansyah mengungkapkan rasa berkesan yang luar biasa saat berdinas di Kota Palembang.

“Palembang adalah tempat kelahiran saya, maka dari itu tugas di Palembang sangat berkesan,” jelasnya.

Disampaikannya, selama bertugas di Kodim 0418, telah banyak kesan yang membekas, terutama sinergi bersama Pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan tugas.

“Sinergi Kodim 0418 bersama Pemkot Palembang, telah berjalan dengan baik dan kita harap dengan pergantian pimpinan Kodim, sinergi bersama Pemkot akan terus erat, terjaga dan berjalan dengan baik,” harapnya.

Komandan Kodim 0418 yang baru Letkol Arh. Erik Novianto mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menggelar acara lepas sambut.

“Mohon izin bergabung, pada intinya kami akan meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Komandan Kodim sebelumnya, tentu saja dengan bekerja dengan baik,” terangnya.

Dikatakannya, sebagai Komandan Kodim yang baru, dirinya akan berjuang untuk menjalankan tugas sebaik mungkin dan akan meningkatkan apa yang telah terlaksana sebelumnya.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG,- PT Masa Depan Indonesia (MDI) melakukan audiensi dengan Wakil Walikota Palembang, Prima Salam, untuk menawarkan implementasi solusi Kecerdasan Artifisial (IA) berbasis Closed-Circuit Television (CCTV) yang komprehensif.

Inisiatif ini bertujuan untuk memonitor seluruh aktivitas kota secara real-time dan meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, khususnya dalam optimalisasi pendapatan daerah.

Perwakilan PT Masa Depan Indonesia, Yudha mengatakan sistem IA yang ditawarkan PT MDI akan terhubung dengan Command Center kota Palembang dan mampu memantau berbagai aspek kehidupan sehari-hari. “Salah satu fokus utamanya adalah sektor pariwisata. Melalui integrasi dengan CCTV di lokasi-lokasi strategis, IA dapat secara otomatis mendeteksi dan menghitung jumlah wisatawan yang berkunjung ke taman, pusat perbelanjaan, dan tempat wisata lainnya,” ujarnya.

Data akurat mengenai pergerakan dan jumlah wisatawan ini, menurut PT MDI, memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Informasi yang dikumpulkan oleh IA dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Palembang untuk mengambil keputusan yang lebih tepat terkait regulasi, promosi, dan penyesuaian tarif, sehingga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kami juga menawarkan solusi untuk deteksi dan manajemen lalu lintas. Sistem ini dapat dipasang di persimpangan lampu merah untuk menghitung jumlah kendaraan yang melintas, bahkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis kendaraan secara spesifik, seperti truk, bus, motor, dan mobil,” katanya.

Sistem IA berbasis CCTV yang ditawarkan PT MDI ini bukanlah konsep baru. Solusi serupa telah berhasil diimplementasikan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur dan Kabupaten Bandung. Saat ini, proyek serupa juga sedang berjalan di Jakarta dan ongoing untuk implementasi di Jawa Barat secara keseluruhan.

Sementara itu, Wakil Walikota Palembang, Prima Salam, menyambut baik tawaran ini dan menyatakan bahwa teknologi IA memiliki peran krusial dalam mewujudkan Palembang sebagai kota yang lebih cerdas, aman, dan efisien dalam pengelolaan sumber daya.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Semangat sport tourism dan literasi keuangan bakal dikemas dalam event Sultan Muda Digination Run x Color Fest, yang digelar hasil kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Kota Palembang dan Dinas Pariwisata.

Kegiatan ini akan memperebutkan Piala Gubernur Sumsel dan berlangsung pada 19 Oktober 2025 mendatang.

Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, menyambut positif pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, event ini bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga momentum kebangkitan ekonomi dan pariwisata di Kota Palembang.

“Event ini nantinya akan menjadi acara berkesan sebelum kawasan BKB direvitalisasi, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan generasi Sultan Muda Palembang,” ujar Prima usai menerima audiensi jajaran direksi OJK, di Ruang Rapat Selasa (7/10/2025).

Prima menambahkan, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong gaya hidup sehat dan produktif, memperkuat UMKM lokal, serta mengedukasi generasi muda tentang literasi keuangan dan kewirausahaan.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menjelaskan, Sultan Muda Digination Run sejalan dengan visi program unggulan Ratu Dewa–Prima Salam (RDPS), yakni Palembang Cerdas.
“Melalui kolaborasi dengan Sultan Muda Sumsel Center (SMSC), kami ingin mendorong lahirnya youngpreneur muda Palembang yang berdaya saing tinggi dan mampu mengembangkan industri kreatif,” ujarnya.
Event penuh warna ini diharapkan menjadi wadah positif bagi anak muda Palembang untuk berkreasi, berlari, dan berkontribusi bagi kemajuan kota.
“Sekaligus menegaskan bahwa Palembang siap menjadi pusat sport tourism dan ekonomi kreatif di Sumatera Selatan,” tukasnya.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG,- Palembang terus memperkuat komitmennya sebagai Kota Peduli HAM melalui kolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hal ini disampaikan setelah menerima kunjungan dari staf ahli Kementerian HAM, yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam pelaksanaan HAM di Kota Palembang.

Kota Palembang telah diakui sebagai Kota Peduli HAM oleh Kementerian HAM sejak tahun 2022 dan terus berlanjut hingga 2024. Pemerintah Kota Palembang menyatakan akan terus meningkatkan kolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelesaikan berbagai persoalan, sejalan dengan visi Wali Kota.

Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim Ssos mengatakan, ada beberapa program unggulan yang telah dan akan terus dilaksanakan oleh Pemkot Palembang yaitu Advokat Gratis untuk Masyarakat. “Pemerintah kota Palembang menyediakan layanan advokat gratis bagi seluruh masyarakat Palembang, khususnya bagi yang kurang mampu atau awam hukum, yang ditempatkan di 18 kecamatan di Kota Palembang. Program ini adalah wujud dari kepedulian Wali Kota dalam memberikan bantuan hukum,” ujarnya saat audiensi bersama staf ahli Kementerian HAM Yosef Sampurna Nggarang kamis (2/10/2025).

Selain itu Palembang juga fokus pada pendampingan bagi sekitar 9.800 UMKM. Pendampingan ini akan melibatkan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan pembelajaran lainnya yang akan didukung oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

“Langkah-langkah ini menunjukkan upaya nyata Pemerintah Kota Palembang dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia serta peningkatan kesejahteraan masyarakatnya,” katanya.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang mencatat, laju inflasi pada September 2025 mencapai 0,30 persen secara bulanan (m-to-m), 3,28 persen secara tahunan (y-on-y) dan 2,37 persen secara tahun kalender (y-to-d).

Kepala BPS Kota Palembang, Edi Subeno menjelaskan bahwa penyumbang utama inflasi bulanan berasal dari kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil sebesar 0,17 persen. Tiga komoditas yang paling mendorong kenaikan harga adalah cabai merah, daging ayam ras, dan sigaret kretek mesin (SKM).

Selain cabai, harga daging ayam ras juga mengalami kenaikan signifikan. Faktor penyebabnya antara lain terbatasnya bibit ayam, meningkatnya permintaan masyarakat serta kebutuhan untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG), serta naiknya biaya produksi.

“Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau andil 1,64 persen, terutama dari komoditas cabai merah, bawang merah, dan beras. Kemudian, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya andil 1,19 persen, didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan.

Menurut BPS, kenaikan harga emas dipicu oleh ketidakpastian ekonomi global dan konflik geopolitik internasional yang membuat harga logam mulia melambung.

Di tengah berbagai kenaikan harga, masyarakat sedikit lega dengan adanya penurunan harga BBM non-subsidi per 1 September 2025. Berdasarkan data Pertamina, harga turun dengan rincian Pertamax Turbo turun Rp100 per liter, Solar Delite turun Rp250 per liter, Pertamina Dex turun Rp300 per liter.

Meski ada lonjakan pada beberapa komoditas, Edi Subeno menegaskan, laju inflasi Palembang masih berada dalam kondisi terkendali. Namun, ia mengingatkan perlunya antisipasi gejolak harga pangan, khususnya menjelang akhir tahun ketika konsumsi masyarakat biasanya meningkat.

Menurut Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disdag Palembang, Elsa Noviani harga cabai merah kembali meroket akibat stok yang menipis.

“Musim hujan yang melanda membuat banyak petani mengalami gagal panen. banyak cabai membusuk di lahan sehingga pasokan menurun drastis. Ketika musim hujan, kualitas cabai menurun. Banyak petani tidak memanen karena cabainya busuk,” jelas Elsa.

Untuk mengatasi Inflasi, sambung Elsa, Pemkot Palembang sudah berusaha melakukan beberapa hal. Diantaranya, Pasar Murah yang sudah dilakukan di 44 titik dari Februari sampai September 2025.

“Ini tinggal 22 titik lagi, untuk bulan Oktober sampai Desember 2025. Untuk lokasi nanti kami koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan khususnya untuk keluarga menengah kebawah,” tukasnya.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Wali Kota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, M.Si, memimpin rapat koordinasi (Rakor) bersama seluruh camat di Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Tasik, Rabu (01/10/2025). Rakor ini tak hanya mendengarkan laporan dari camat, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat melalui Live TikTok agar warga bisa langsung menyampaikan keluhan.

Keluhan terbanyak yang muncul adalah soal lampu jalan. Ratu Dewa menyebutkan, dari total 53 ribu titik lampu jalan, ada sekitar 3.625 unit yang rusak dan butuh segera diperbaiki.

“Saya minta Dinas PU membuat simulasi terukur. Dalam 15 hari ke depan akan kita evaluasi progres perbaikannya. Kalau pemasangan baru, saat ini dilaporkan ada 33 ribu titik,” tegas Ratu Dewa.

Selain lampu jalan, masalah lain yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah jalan berlubang, pohon tua, drainase tersumbat, hingga genangan air. Ratu Dewa menegaskan, semua keluhan ini harus segera ditindaklanjuti oleh camat berkoordinasi dengan OPD terkait.

“Saya ingin ada progres nyata, bukan sekadar formalitas rapat. Setelah program anti mager berjalan, dalam waktu satu bulan akan saya cek langsung bersama OPD terkait untuk mencari solusi dari masalah-masalah ini,” ujarnya.

Selain infrastruktur, Ratu Dewa juga menekankan pentingnya mendukung program Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo. Program ini diyakini dapat menggerakkan ekonomi masyarakat dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.

“Camat harus aktif mendeteksi permasalahan di wilayahnya masing-masing dan segera mencari solusi. Semakin banyak masalah yang bisa diselesaikan, semakin terlihat kinerja nyata aparat di lapangan,” katanya.

Sementara itu, Camat Sematang Borang, Nur Muhammad Arpan, melaporkan terdapat 149 titik lampu jalan rusak di wilayahnya. Ia juga mengungkapkan kebutuhan penambahan 249 titik lampu, meski baru disetujui 100 unit.

“Bahkan ada lampu jalan yang nyentrum, ini sangat berbahaya bagi warga. Kami berharap segera ada penanganan,” ungkapnya.

Melalui rakor ini, Pemkot Palembang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki birokrasi, sekaligus memastikan keluhan masyarakat ditangani secara cepat, transparan, dan terukur.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Raut wajah penuh keprihatinan tampak dari Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, saat menyapa warga korban kebakaran di Lorong Khotib, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kamis (25/9/2025).

Kunjungan ini bukan hanya sekadar meninjau lokasi, tetapi juga menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah kota terhadap warganya yang tengah tertimpa musibah.

Kebakaran yang terjadi pada Rabu (24/9) menghanguskan sekitar tujuh rumah dan membuat 24 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal serta harta benda.

Di tengah kesedihan itu, kehadiran Wali Kota memberikan secercah harapan bagi para korban.

“Kehadiran saya di sini sebagai bentuk kepedulian. Kami cukup prihatin, bagaimana pun bapak-ibu harus sabar. Jangan sungkan, insyaAllah ada wali kota kalian di sini yang siap membantu semua,” ujarnya penuh empati di hadapan warga.

Pada kesempatan tersebut, bantuan darurat berupa beras, pakaian, kain, jilbab, sarung, serta sembako diserahkan langsung kepada korban.

Untuk meringankan kebutuhan sehari-hari, Pemkot juga menyediakan voucher belanja di Indomaret.

Ratu Dewa menekankan agar RT dan lurah memastikan pendistribusian bantuan berjalan tertib dan tepat sasaran.

Tidak hanya kebutuhan pokok, pemerintah kota juga segera menindaklanjuti permasalahan dokumen kependudukan yang ikut terbakar.

“Hari ini juga saya minta agar dokumen kependudukan dibantu. InsyaAllah dalam waktu 1×24 jam sudah bisa selesai. Untuk dokumen lain seperti ijazah, STNK, hingga surat rumah yang hangus, akan kami bantu permudah melalui koordinasi dengan pihak terkait,” jelasnya.

Ratu Dewa juga menaruh perhatian terhadap kebutuhan penting bagi warga, seperti listrik dan air bersih yang terputus akibat kebakaran.

Ia menegaskan bahwa pemerintah kota juga akan berkoordinasi dengan Baznas dan Dinas PU untuk mencari solusi, berkaitan dengan rumah warga yang sudah hangus rata dengan tanah.

Menutup kunjungannya, Wali Kota Palembang kembali menguatkan warganya agar tetap tabah.

“Tolong sabar, bapak ibu. Pemerintah kota hadir untuk membantu semaksimal mungkin. Kita bersama-sama akan bangkit dari musibah ini,” pungkasnya.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terus menjadi perhatian Pemerintah Kota Palembang, mengingat kontribusinya yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Data tahun 2024 mencatat, PBB-P2 menyumbang 23,11 persen dari total PAD yang bersumber dari pajak daerah.

Menyadari potensi strategis ini, Pemkot Palembang melalui Asisten III Setda Kota Palembang, Akhmad Bastari, menghadiri kegiatan Asistensi Pengenalan Tarif PBB-P2, Assessment Ratio, dan Tarif untuk Lahan Produksi Pangan dan Ternak yang digelar di Aula Gedung Keuangan Negara, Palembang, Selasa (23/9/2025)

“Optimalisasi PBB-P2 bukan hanya soal menambah pendapatan daerah, tapi juga memastikan sistem perpajakan berjalan adil, transparan, dan tepat sasaran. Apalagi untuk objek khusus seperti lahan produksi pangan dan ternak, perlu ada kebijakan yang bijak agar tidak memberatkan petani dan peternak,” kata Bastari.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023, lanjut dia, tarif PBB-P2 untuk objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,065 persen.

“Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal daerah dan perlindungan terhadap masyarakat kecil yang bergantung pada sektor pertanian dan peternakan,” ujarnya.

Bastari menegaskan, kegiatan asistensi ini bukan hanya forum teknis, tetapi juga ruang berbagi pengalaman, menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, serta menyusun langkah konkret menuju penerimaan PBB-P2 yang lebih optimal dan berkelanjutan.

“Melalui kegiatan ini, Pemkot Palembang berharap tercipta sistem perpajakan yang lebih adil, berkeadilan sosial, dan mampu memperkuat ketahanan fiskal tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan peternak,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Evaluasi Perda/Raperda PDRD DJPK Kementerian Keuangan, Misra Herlambang, menyebutkan kebijakan PBB-P2 dirancang untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar mendekati harga pasar, namun tetap memperhatikan kemampuan wajib pajak.

“Optimalisasi PBB-P2 memerlukan pendekatan kolaboratif. Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci. Pemda juga harus melakukan mitigasi dan komunikasi dengan masyarakat, terutama terkait dampak dari pemutakhiran NJOP,” jelas Misra.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim menegaskan pentingnya kedisiplinan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) di lapangan, khususnya di titik-titik rawan kemacetan. Hal itu disampaikannya saat memimpin apel besar di Kantor Dishub Palembang, Senin (22/09/2025).

“Keberadaan Dishub sangat dirasakan masyarakat. Karena itu saya tekankan disiplin, terutama dalam menjaga titik-titik kemacetan. Jika petugas hadir, masyarakat akan merasa nyaman,” ujar Aprizal.

Ia menambahkan, Dishub tidak hanya bertugas mengatur lalu lintas, tetapi juga mengurus penerangan jalan umum (PJU). Menurutnya, semua tugas pokok ini langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga perlu dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Aprizal mengakui kemacetan di Palembang terjadi hampir setiap pagi dan sore, terutama akibat aktivitas antar-jemput sekolah, bekerja, hingga pasar. Karena itu, ia meminta jajarannya bekerja sama dengan stakeholder terkait agar penanganan lalu lintas berjalan efektif.

Selain soal disiplin, Aprizal juga meninjau pelaksanaan tes urine massal di lingkungan Dishub Palembang. Sebanyak 300 pegawai dari ASN, PPPK, hingga PHL mengikuti tes ini untuk memastikan aparatur bebas dari narkoba.

“Siapa pun yang terbukti positif akan dikenakan sanksi tegas sesuai aturan. ASN harus bersih dan bebas narkoba agar bisa mendukung program unggulan pemerintah kota,” tegasnya.

Kepala Dishub Kota Palembang, Agus Supriyanto menyebutkan pihaknya menempatkan petugas di 21 titik kemacetan, di antaranya simpang Parameswara, simpang Angkatan 45, simpang Polda, serta kawasan sekolah Muhammadiyah dan Palimo.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kota Palembang, Rudi Irawan menjelaskan tes urine ini merupakan instruksi langsung Wali Kota Palembang bekerja sama dengan BNN. Hingga kini, sudah ada 600 pegawai dari tiga OPD yang menjalani tes urine, dan program ini akan dilanjutkan ke OPD lainnya.

“Target kami adalah zero pengguna narkoba di lingkungan Pemkot Palembang,” tegas Rudi.

Dengan langkah ini, Pemkot Palembang berharap dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih disiplin, bersih, dan profesional bagi masyarakat.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Palang Merah Indonesia (PMI) kota Palembang, terus berupaya dalam mencukupi kebutuhan darah di kota Palembang, hal itu terlihat dari dilaksanakannya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian kerjasama antara PMI kota Palembang bersama Dinas Perhubungan (Dishub) kota Palembang, Kamis (18/09).

Bahkan, kegiatan penandatanganan kerjasama tersebut juga langsung dirangkai dengan kegiatan donor darah Dishub kota Palembang itu sendiri.

Untuk diketahui, kegiatan yang dilaksanakan tersebut juga beriringan dengan Hari Perhubungan Nasional 2025.

“Alhamdulillah, hari ini target kita 150 pendonor darah. Mudah-mudahan kegiatan MoU ini tidak hanya sampai di sini tetapi akan berkelanjutan,” kata Ketua PMI kota Palembang, Dewi Sastrani Ratu Dewa.

Masih dikatakan Dewi, bahwa dalam setiap bulan, PMI kota Palembang saat ini baru mendapatkan darah dari para pendonor sebanyak kurang lebih 3000 hingga 4000 kantong darah.

“Seharusnya dalam satu bulan kami (PMI) harus mengeluarkan 7000 kantong darah. Jadi memang masih membutuhkan 3000 hingga 4000 kantong darah lagi guna mencukupi kebutuhan darah setiap bulannya,” ungkap Dewi.

“Mudah-mudahan apa yang dilakukan pada MoU hari ini dapat dicontoh atau diikuti oleh Dinas lainya, bahkan BUMN serta BUMD lainnya di kota Palembang,” tambahnya.

Masih dikatakan Dewi Sastrani, bahwa kedepan pihaknya berharap Dinas Pol PP kota Palembang juga dapat mengikuti jejak Dinas Perhubungan.

“InsyaAllah Pol PP juga akan mengikuti jejak Dinas Perhubungan, karena yang paling banyak pegawainya itu Dinas Perhubungan dan Pol PP,” ucapnya.

Melalui pantauan, terlihat Kepala Dinas Perhubungan kota Palembang, Agus Supriyanto juga mendonorkan darahnya sebagai bentuk suport dalam memenuhi kebutuhan stok darah di kota Palembang.

“Untuk total pegawai kita itu ada kurang lebih 600 pegawai yang terdiri dari PNS, PPPK dan lainnya,” tutupnya.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG, Dalam lanjutan komitmen kebudayaan yang ditegaskan melalui penandatanganan 9 poin Fakta Integritas Kebudayaan belum lama ini, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengambil langkah tegas dengan memberikan deadline satu bulan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Kebudayaan, untuk menyelesaikan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Tari Sambut Palembang.

Langkah ini diambil, Jumat (19/9/2025), saat rapat terkait Fakta Integritas RDPS bersama Tim Percepatan Pemajuan Kebudayaan Kota Palembang di rumah dinas Wali Kota Palembang Jalan Tasik.

Ratu Dewa menegaskan, tidak ada ruang untuk penundaan dalam urusan kebudayaan. Ia meminta agar rancangan Perwali Tari Sambut segera difinalisasi dan disahkan dalam waktu maksimal satu bulan.

“Kita sudah sepakat, budaya adalah wajah Palembang. Maka OPD harus bergerak cepat, tidak boleh lamban,” tegas Ratu Dewa.

Dalam rapat yang dibalut dengan santai namun serius dalam menentukan arah kebijakan baru dalam budaya Palembang Darussalam , dikatakan orang nomor satu di kota tertua di Indonesia ini, hal yang paling mendesak Tari Sambut Palembang sebagai tarian resmi kota.

Dari rapat yang lengkap dihadiri tim 11 kebudayaan Palembang ini, Palembang belum memiliki tarian sambut yang diakui secara formal, sementara provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Tari Gending Sriwijaya dan Tari Tangai sebagai representasi provinsi.

“Segera dikaji OPD terkait dan siap masuk tahap rancangan Perwali,” tegas Ratu Dewa.

Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Pemajuan Kebudayaan (TPPK) Kota Palembang, yang dikenal sebagai Tim 11 Hidayatul Fikri alias Mang Dayat menjelaskan, 9 poin Fakta Integritas Kebudayaan dengan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang, Ratu Dewa dan Prima Salam, bukan sekadar komitmen politik, tetapi sebuah deklarasi moral untuk mengembalikan jati diri Palembang sebagai kota budaya.

Adapaun 9 Poin Fakta Integritas itu, dari makam hingga aksara Melayu, Mang Dayat menyampaikan bahwa sembilan poin tersebut mencakup: Perlindungan situs sejarah dan makam raja serta sultan Palembang,. Revitalisasi kawasan budaya dan arsitektur khas Palembang, Penguatan identitas Kesultanan Palembang sebagai akar budaya kota, Peringatan Hari Jadi Kesultanan Palembang (3 Maret) dan Hari Jadi Kota Palembang (16 Juni), Penggunaan aksara Melayu untuk penamaan jalan dan ruang publik, Penyusunan Perwali tentang Tari Sambut sebagai identitas budaya Palembang, Peningkatan anggaran dan regulasi kebudayaan, Pengakuan adat pangku adat dijunjung melalui forum FGD, Pemberdayaan komunitas seni dan budaya lokal dalam pembangunan kota.

“ Salah satu isu paling mendesak adalah pengakuan Tari Sambut Palembang,”ungkapnya.

Hal yang paling penting juga, kata Mang Dayat, arsitektur dan Aksara Melayu di wajah Kota Palembang yang kini kerap dilupakan, fakta integritas juga menyoroti pentingnya arsitektur khas Palembang yang mulai tergeser oleh pembangunan modern.

“Selain itu, penggunaan aksara Melayu untuk penamaan jalan dan ruang publik dianggap sebagai langkah simbolik untuk menghidupkan kembali literasi budaya. “Aksara Melayu bukan sekadar tulisan, tapi simbol peradaban kita,” tambahnya.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG- Wali Kota Ratu Dewa, melangsungkan Farewell Dinner (Makan Malam Perpisahan) bersama Malaysia – Indonesia International Conference On Economic, Management, And Accounting (MIICEMA) dan Sriwijaya Economics, Accounting, And Business Conference (SEABC), di Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (18/9/2025). Malam.

MIICEMA dan SEABC sendiri merupakan sebuah forum konferensi akademik Internasional antara dua Negara yakni Malaysia dan Indonesia, tentunya dengan agenda saling bertukar gagasan dan memperkuat kolaborasi, akutansi dan bisnis.

Usai makan malam bersama, Ratu Dewa pada sambutannya mengatakan, selamat datang untuk Dekan dan rekan mahasiswa dari Universitas Kebangsaan Malaysia di Kota tertua yang ada di Indonesia dengan usia 1.342 tahun.

Lanjutnya, secara geografis wilayah Kota Palembang terbagi menjadi dua yaitu hulu dan hilir.

Ratu Dewa juga memaparkan jika dirinya bersama Wakil Wali Kota Prima Salam memiliki beberapa program yang menargetkan untuk memajukan Kota Palembang sekaligus menurunkan angka kemiskinan.

“Kita juga mempunyai pekerjaan rumah untuk persoalan air bersih dan masalah kebersihan, yang kita targetkan akan segera kita tuntaskan,” terangnya.

Disampaikannya juga permohonan maaf kepada Dekan dan rekan mahasiswa dari Malaysia, apabila ada yang tidak berkenan selama berada di Kota Palembang.

“Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan selama berada di Kota Palembang, jangan lupa juga membawa oleh – oleh makanan pempek khas Palembang,” ujar Dewa sambil tersenyum.

Diakhir acara, Ratu Dewa juga saling memberi satu sama Plakat bersama Universitas Sriwijaya dan Universitas Kebangsaan Malaysia.

Selain itu juga ada beberapa penyerahan Best Paper atau penghargaan karya tulis ilmiah kepada Universitas Sriwijaya dan Universitas Kebangsaan Malaysia.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Wali Kota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, M.Si bersama Wakil Wali Kota, Prima Salam, menerima silaturahmi Majelis Asaatidz Peduli Umat Rosulullah (Maspuroh) di Pendopoan Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Tasik, Kamis (18/9/2025).

Pertemuan ini berlangsung hangat dengan penuh masukan dan saran dari para ulama, habib, dan ustaz yang hadir.

Dalam sambutannya, Ratu Dewa mengaku pertemuan ini menjadi momentum penting untuk saling mengingatkan.

“Kami sadar amanah ini bukan hal ringan. Kalau kami berjalan di atas kebenaran, bantu kami. Tapi kalau kami melenceng, luruskan kami,” ujar Ratu Dewa dengan penuh ketulusan.

Ia menegaskan, kepemimpinan bersama Prima Salam yang baru berjalan 7 bulan ini fokus pada program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

Data terbaru menunjukkan angka kemiskinan di Palembang berhasil ditekan dari 9,7% menjadi 9,04%.

“Pencapaian ini harus terus dijaga. Program rumah layak huni, penataan ekonomi, hingga pengendalian inflasi sudah mulai terasa hasilnya, meski perjalanan masih panjang,” tambahnya.

Selain soal ekonomi, Ratu Dewa juga memaparkan rencana program keagamaan dan budaya, seperti renovasi masjid bersejarah, revitalisasi makam ulama, hingga pengembangan wisata religi.

Pemkot juga akan memberikan insentif untuk marbot dan pengurus masjid, menambah tulisan Asmaul Husna di tiang LRT, serta mendukung acara keagamaan bersama Maspuroh.

“Banyak program membutuhkan masukan dari para ustaz dan habib. Kehadiran Maspuroh adalah tumpuan kami agar tetap berada di jalan yang lurus,” katanya.

Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, menambahkan Pemkot tengah menyiapkan Satgas untuk menangani anak-anak terlantar, termasuk yang bekerja sebagai badut di jalanan.

“Kami ingin menata internal ASN yang berjumlah 24 ribu orang terlebih dahulu, sebelum menata masalah sosial di luar. Tapi semua akan berjalan beriringan, mohon bantuannya semua tidak dapat berjalan dengan sempurna tanpa bantuan para Maspuroh,” jelasnya.

Sementara itu, Ust. H. Kemas Muhammad Ali Masud, juru bicara Maspuroh, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemkot. Namun ia juga menekankan agar program keagamaan yang dijalankan benar-benar melibatkan ulama dan masyarakat.

“Kami hanya ingin memastikan program RDPS berjalan sesuai jalurnya. Maspuroh siap mendukung penuh, asal tetap berpihak pada umat,” tegasnya.

Ia menambahkan, silaturahmi ini menjadi awal penguatan sinergi antara Pemkot Palembang dan Maspuroh, dengan harapan kota Palembang semakin religius, sejahtera, dan harmonis.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Wali Kota Palembang, Drs H. Ratu Dewa, M.Si, mengajak Bank Mandiri berkolaborasi dalam program Pasar Murah yang digelar Pemkot Palembang. Hal ini diungkapkan Ratu Dewa saat menerima audensi bersama PT Bank Mandiri Region II. Ia menegaskan, kegiatan tersebut harus tepat sasaran dan menyentuh masyarakat kecil, terutama warga di kawasan kumuh dan berpenghasilan rendah seperti di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).

“Pasar murah jangan sampai hanya sekadar acara seremonial. Kita ingin benar-benar menyentuh masyarakat bawah. Konsepnya bisa sederhana, tapi manfaatnya besar. Misalnya di Gandus atau kawasan padat penduduk lain, sehingga terasa langsung oleh warga,” ujar Ratu Dewa.

Selain program Pasar Murah, kolaborasi dengan Bank Mandiri juga diarahkan untuk edukasi literasi keuangan dan perluasan akses perbankan bagi masyarakat.

“Kita juga mengajak Bank Mandiri untuk mendorong para UMKM digitalisasi agar lebih memudahkan dalam bertransaksi, sehingga geliat perekonomian kita lebih maju,” katanya.

Sementara itu Regional Transaction and Consumer Head Bank Mandiri Region II, Indra Reynaldi Mewar, menyambut baik ajakan tersebut. Ia menjelaskan, Mandiri siap mendukung penuh mulai dari kerja sama pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga penyediaan fasilitas perbankan digital bagi warga Palembang.

“Dalam waktu dekat, pembayaran PBB maupun pajak daerah bisa dilakukan melalui aplikasi Livin. Saat ini ada 276 ribu nasabah aktif di Palembang, 99 persen diantaranya sudah menggunakan Livin. Bahkan tarik tunai pun bisa dilakukan lewat HP, tanpa perlu membawa dompet,” jelas Indra.

Lebih jauh, Bank Mandiri juga menyiapkan dukungan untuk pengendalian inflasi, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM, serta pelatihan kewirausahaan. Kolaborasi dengan Perumda Pasar juga telah berjalan, salah satunya melalui digitalisasi transaksi dan pemberian kartu pedagang dengan subsidi biaya pembuatan hingga 70 persen.

“Khusus Pasar Murah, kami siap ikut serta. Saat ini sedang difinalkan bersama Biro Perekonomian Pemkot. Prinsipnya, Mandiri mendukung penuh program yang berdampak langsung bagi masyarakat kecil, sekaligus memperkenalkan layanan digital kami,” tambah Indra.

Dengan sinergi Pemkot dan Bank Mandiri, program Pasar Murah diharapkan tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga membuka akses perbankan yang lebih luas dan mendorong ekonomi kerakyatan di Palembang.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Aprizal Hasyim menghadiri sekaligus meresmikan Pondok Pesantren (Ponpes) Cendikia Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Jalan Bumi Ayu, Lorong Pesantren, Kecamatan Plaju, Senin (15/9/2025).

Pada kesempatannya Kepala Baznas Kota Palembang Kgs. M Ridwan Nawawi, menyampaikan bahwa Ponpes Cendekia saat ini memiliki 7 santri dan tidak ada biaya bagi para santri yang menuntut ilmu agama.

“Saya berharap dari sini akan banyak melahirkan ulama besar sebagai pembimbing pemuka,” ujar M Ridwan.

Ia juga meminta bantuan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, untuk membuat akses jalan masuk menuju Ponpes.

“Akses jalan masuk hanya bisa dilintasi satu sepeda motor saja, maka dari itu kami meminta bantuan kepada Pemkot agar akses jalan bisa dilebarkan”, terangnya.

Menanggapi hal tersebut Aprizal Hasyim, mengatakan sangat mendukung Baznas Kota Palembang yang telah melakukan tugas mulia dengan mendirikan Ponpes.

Menurut Aprizal pembangunan Ponpes ini, selaras dengan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota yakni ‘Palembang Cerdas’.

Kedepannya Aprizal berharap Ponpes Cendekia dapat melahirkan Ulama besar dari Kota Palembang.

Disisi lain Aprizal juga menerima usulan dari Kepala Baznas untuk melakukan pelebaran jalan akses masuk menuju Ponpes.

“Kita terimakan usulan tersebut, Pemkot Palembang juga akan membantu tanah 1 kapling untuk pembangunan masjid didekat Ponpes,” tutupnya.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Wali Kota Palembang, Drs Ratu Dewa, M.Si, memimpin rapat koordinasi bersama stakeholder terkait pengaturan lalu lintas kendaraan besar di jalan protokol, Senin (15/09).

Rapat dihadiri Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Harryo Sugihhartono, Dirlantas, Dinas Perhubungan provinsi dan kota, Organda, hingga pengamat transportasi.

Ratu Dewa menegaskan Pemkot segera merevisi Perwali No. 20 Tahun 2019 tentang operasional kendaraan berat. “Kami bentuk tim kecil untuk merumuskan poin-poin penting, agar truk dan kontainer tidak lagi sembarangan masuk ke jalan protokol. Penindakan di lapangan harus tegas dan terukur,” ujarnya.

Menurutnya, banyak kecelakaan terjadi akibat kendaraan parkir di bahu jalan maupun masuk kota sebelum waktunya. Pemkot bersama kepolisian akan menyiapkan kantong parkir, salah satunya di kawasan Karyajaya.

Kapolrestabes Palembang menambahkan, kendaraan berat seharusnya masuk kota setelah pukul 21.00 hingga 06.00. Namun kenyataannya, banyak yang sudah antre sejak sore. “Kami siapkan pos pengawasan di Kebun Sayur, Kramat Jaya, dan akses Tanjung Api-api. Jangka pendeknya, penyekatan dilakukan lebih ketat,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan angka kecelakaan lalu lintas pada Agustus menurun berkat operasi patuh. Ke depan, kolaborasi antarinstansi akan diperkuat dengan pembentukan Satgas gabungan, evaluasi per tiga bulan, serta penerapan tilang elektronik (ETLE).

Kadis Perhubungan Kota Palembang, Agus Supriyanto, memastikan penggunaan lahan Karyajaya untuk kantong parkir sudah mendapat izin Kemenhub. Sementara pengamat transportasi, Erika Buckhori, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh.

“Palembang butuh solusi jangka pendek, menengah, hingga panjang. Semoga revisi perwali segera direalisasikan,” katanya.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Kota yang dikenal sebagai pusat sejarah dan budaya kini tengah menjalani operasi penertiban besar-besaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Polrestabes Palembang, Kamis (11/9/2025) malam.

Hal ini dilakukan dalam upaya menjaga kenyamanan wisatawan dan ketertiban umum, Satpol PP Palembang menyisir sejumlah titik rawan yang kerap menjadi tempat beroperasinya pengamen liar dan warung penjual minuman keras ilegal.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Palembang Herison mengatakan, operasi yang digelar di kawasan wisata strategis seperti Benteng Kuto Besak (BKB) dan Jembatan Ampera, para pengamen ini kerap meresahkan pengunjung dengan cara meminta bayaran secara paksa, bahkan ada yang memaksa melalui metode pembayaran digital.

“Tujuan kami bukan melarang orang mencari nafkah, tapi kami ingin memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak mengganggu kenyamanan wisatawan, maupun warga lokal,” ujar Herison. Hasilnya sejumlah pemuda dan pengamen yang duduk dikawasan jembatan Ampera dilakukan pemeriksaan dan didapati satu orang pengamen diduga sedang berada dibawah pengaruh minuman keras.”Mereka yang kita amankan diberikan peringatan keras dan pernyataan jika kembali kedapatan akan diberikan sangsi yang tegas sesuai dengan hukum yang erlaku,” tegasnya.

Tak hanya pengamen, Satpol PP juga menyasar warung warung yang diduga menjual minuman keras tanpa izin. Dalam razia yang dilakukan diseputaran BKB, Taman Nusa Indah, 7 Ulu dan Jalan Masjid Lama dan sejumlah minuman berbagai merk dan permentasi disita.Herison mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban. meminta warga melaporkan jika menemukan pengamen dan penjual miras yang meresahkan.

Langkah tegas Satpol PP ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pelaku pariwisata dan tokoh masyarakat. Mereka berharap penertiban ini dapat menciptakan suasana yang lebih aman dan nyaman bagi wisatawan, sekaligus menjaga citra Palembang sebagai kota tertua di Indonesia yang kaya akan sejarah dan budaya.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Suasana penuh semangat terasa di Kelurahan Sukamulya saat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Palembang menerima kunjungan kerja pembinaan dari TP PKK Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momen penting dalam rangka penilaian 10 program pokok PKK, Senin (9/9/2025).

Ketua TP PKK Kota Palembang, Dewi Sastriani, menyampaikan bahwa kunjungan kehormatan ini bukan sekadar penilaian, melainkan juga sarana memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemberdayaan nyata masyarakat.

“Sepuluh program pokok PKK merupakan landasan penting dalam membangun kesejahteraan keluarga, mulai dari sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, keterampilan, hingga lingkungan hidup. Semua ini hanya bisa tercapai melalui gotong royong dan kerja sama yang solid,” ujar Dewi.

Ia menambahkan, PKK sebagai mitra kerja pemerintah memiliki peran strategis dalam memberdayakan keluarga melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat, program-program ini diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga di Palembang.

Penilaian yang dilakukan oleh TP PKK Provinsi Sumsel bersama staf ahli berjalan lancar. Tim meninjau secara langsung berbagai kegiatan dan inovasi PKK Kelurahan Sukamulya yang telah dilaksanakan.

“Alhamdulillah, proses penilaian berjalan baik. Ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kinerja dan konsistensi dalam menjalankan 10 program pokok PKK,” tambah Dewi

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Wali Kota Ratu Dewa bersama Kanwil Ditjen Sumsel dan Kakanwil Imigrasi, melakukan penanaman bibit pohon kelapa secara serentak se-Indonesia di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang, Selasa (9/9/2025).

Penanaman 360 ribu bibit pohon kelapa secara nasional tersebut merupakan program yang mendukung ketahanan pangan.

Penyaluran bibit pohon kelapa sendiri ditujukan kepada petani yang disalurkan Wali Kota melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang.

Melalui sambutannya Ratu Dewa mengatakan kegiatan penanaman pohon secara serentak merupakan gerakan yang baik dan sangat positif.

Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) sangat mendukung program penanaman bibit pohon kelapa.

“Kita sangat mendukung program nasional, Pemkot juga memiliki program yang menggerakkan ketahanan pangan di Kota Palembang”, ujar Dewa.

Seluruh bagian dari pohon kelapa sangat bermanfaat, baik itu daunnya, batang serta buahnya sendiri, sambung Dewa.

“Manfaat pohon kelapa sangat banyak, ini juga dapat membuat tumbuhnya nilai ekonomi baru,” jelasnya.

Disampaikan Ratu Dewa, Pemkot akan menanam ribuan pohon sampai ketingkat RT di Kota Palembang.

Dalam hal itu, ia meminta kepada seluruh jajaran agar terus mendukung Pemkot untuk bersama membangkitkan kemajuan Kota Palembang.

“Tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri,” singkatnya.

Pemkot sangat mengapresiasi gerakan nasional dengan menanam bibit pohon kelapa secara serentak.

“Apresiasi untuk program penanaman bibit pohon kelapa, pastinya Pemkot sangat mensuport kegiatan ini,” pungkasnya.

SURAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Melalui Program Palembang Peduli yang dijanjikan oleh Walikota dan Wakil Walikota Palembang, Ratu Dewa – Prima Salam (RDPS), sebanyak 23 tak layak huni nampaknya telah berhasil disulap menjadi rumah layak huni di sepanjang Tahun 2025.

Kali ini, Pemerintah kota Palembang yang berkolaborasi langsung bersama Baznas Kota Palembang kembali akan merenovasi salah satu rumah warga yang dinilai tak layak huni.

Dalam hal ini, proses renovasi yang akan dilakukan tersebut juga diresmikan melalui ‘Simbolis Pembongkaran Rumah Tidak Layak Huni’ yang dilakukan langsung oleh Wakil Walikota Palembang, Prima Salam, Senin (08/09).

Adapun salah satu warga yang beruntung tersebut yakni Nenek Rupinah yang merupakan warga Jalan Gotong Royong IV, RT 46 RW 09 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Palembang.

“Ini merupakan pembongkaran secara simbolis untuk pembangunan yang ke 24 kolaborasi Pemerintah kota Palembang dengan BAZNAS kota Palembang,” kata Prima Salam.

Disampaikan Prima Salam, bahwa kolaborasi yang dilakukan tersebut ditargetkan hingga mencapai total 48 rumah.

“Ditambah lagi dengan bantuan bantuan dari pusat yang InsyaAllah yang terus membersamai kami Ratu Dewa – Prima Salam mewujudkan Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera,” ucapnya.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG— Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Palembang, M. Pithra Jaya Saragih, bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,akan  menggelar kegiatan nasional pembagian bibi pohon kelapa secara serentak yang dipusatkan di Nusakambangan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi, sekaligus meresmikan Balai Kerja Ketahanan Pangan sebagai bagian dari upaya peningkatan kemandirian warga binaan.

“Sebanyak 1.345 bibit kelapa telah disiapkan dan akan disumbangkan kepada Dinas Pertanian melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Kegiatan ini diharapkan dapat dihadiri langsung oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, sebagai bentuk dukungan terhadap program penghijauan dan ketahanan pangan berbasis komunitas,” kata , M. Pithra Jaya Saragih,Senin (8/8/205) usai audensi dengan Wali Kota Palembang Ratu Dewa.

Kegiatan yang akan dipusatkan di Kecamatan Gandus Palembang.Selasa (9/9/2025) tersebut, dikatakan Pithra Menteri terkait  juga dijadwalkan melakukan komunikasi langsung dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari lokasi pusat kegiatan di Nusakambangan, menandai sinergi lintas sektor dalam pembinaan warga binaan dan pembangunan berkelanjutan.

Selaian itu, Kepala Lapas menyoroti pentingnya pelatihan kemandirian bagi lebih dari 1.600 warga binaan terutama karena efisiensi anggaran menyebabkan minimnya bekal keterampilan bagi mereka yang telah bebas.

“Padahal, 75 persen warga binaan berasal dari Palembang, sehingga pembekalan keterampilan menjadi krusial agar mereka dapat berkontribusi positif di masyarakat,” ungkapnya.

Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyampaikan dukungan penuh terhadap program penanaman kelapa dan pembinaan warga binaan. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa program Palembang Jaya, Palembang Sejahtera yang telah berjalan selama tujuh bulan mencakup 38 inisiatif strategis

“Penanaman bibit kelapa ini sangat sejalan dengan program Pemkot Palembang untuk menghijaukan lingkungan, terlebih belum lama ini juga penghijauan tela dilakukan titik nol di kawasan Masjid Agung Palembang.

Menurut Ratu Dewa pohon kelapa sangat banyak akan manfaatnya.“Kelapa dinilai sebagai tanaman multifungsi yang bermanfaat dari akar hingga daun, dan sangat berguna bagi masyarakat.  penanaman bibit kelapa ini sangat sejalan  gerakan penghijauan yang telah dimulai dari titik nol Masjid Agung Palembang sebagai simbol komitmen terhadap pelestarian lingkungan,” kata Ratu Dewa.

Dalam rangka memperkuat pelatihan kemandirian bagi warga binaan kata Ratu Dewa, Pemkot melalui Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja, serta ,Dinas Pendidikan akan   menjajaki kemungkinan kerja sama formal melalui MoU dengan Lapas Kelas 1 Palembang.

“Tujuannya adalah menciptakan ekosistem pelatihan yang terintegrasi, sehingga warga binaan memiliki keterampilan yang relevan dan siap berkontribusi positif setelah bebas,” ungkapnya.