Tag: OJK Sumsel Babel

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Direktorat Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon bersama OJK Provinsi Sumatera Selatan berkolaborasi dengan PT Bursa Efek Indonesia (IDXCarbon) menyelenggarakan Sosialisasi Perdagangan Karbon bagi Sektor Jasa Keuangan dan Pelaku Industri Daerah di Kota Palembang. Acara ini mengangkat tema “Mendorong Investasi Melalui Bursa Karbon dan Strategi Dekarbonisasi”.

Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi nasional program Asta Cita Pemerintah, yang menekankan pentingnya pengembangan kemandirian keamanan negara melalui swasembada energi, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Salah satu fokus utamanya adalah mendukung pengurangan emisi karbon dengan memperkuat pasar karbon domestik serta mendorong keterlibatan aktif pelaku industri daerah demi tercapainya target Net Zero Emission (NZE) Indonesia pada 2060.

Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus OJK, I. B. Aditya Jayaantara, menegaskan pentingnya pemahaman mekanisme perdagangan karbon. “Perdagangan karbon melalui bursa karbon adalah instrumen strategis untuk memperkuat pembiayaan hijau dan menginternalisasi biaya emisi. Kami berharap pelaku industri dan sektor jasa keuangan dapat memanfaatkan peluang ekonomi berkelanjutan ini. OJK akan terus hadir mengembangkan, mengawasi, dan memperkuat kerangka pasar karbon yang kredibel dan transparan,” ujarnya.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, menambahkan bahwa Sumsel memiliki posisi strategis dalam agenda transisi energi nasional. “Dengan potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari tutupan hutan, lahan gambut, hingga energi terbarukan seperti PLTP dan biomassa, Sumsel berpeluang menjadi provinsi hijau unggulan di Indonesia. Melalui forum ini, kami ingin memperkuat sinergi antara regulator, pemerintah daerah, pelaku industri, dan akademisi demi percepatan ekonomi hijau di Sumsel,” ungkapnya.

Sosialisasi ini juga bertujuan meningkatkan literasi, memperluas partisipasi, dan membangun dialog konstruktif antara regulator, sektor swasta, akademisi, serta praktisi terkait perdagangan karbon dan strategi dekarbonisasi. Palembang sendiri menjadi salah satu pusat ekonomi terbesar di Sumatera Selatan, dengan potensi proyek Pelaku Jasa Bursa Karbon (PJBK), khususnya di sektor perkebunan dan pengolahan limbah. Beberapa BUMN berskala besar yang berkantor pusat di Sumsel juga dinilai berpotensi aktif dalam transaksi perdagangan karbon.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman, menekankan pentingnya kesiapan teknis dan institusional. “Sebagai penyelenggara bursa karbon melalui platform IDXCarbon, kami berkomitmen menyediakan infrastruktur perdagangan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Kehadiran bursa karbon adalah langkah penting mendukung upaya nasional menuju NZE, sekaligus membuka peluang investasi berbasis keberlanjutan. Kami mengajak pelaku industri dan sektor jasa keuangan untuk aktif berpartisipasi dan menjadikan transisi energi sebagai bagian dari strategi bisnis,” jelasnya.

Melalui sosialisasi ini, OJK berharap literasi pasar karbon di Sumsel semakin meningkat, partisipasi sektor jasa keuangan dan industri daerah semakin luas, serta investasi hijau semakin berkembang. Dengan mekanisme bursa karbon yang transparan dan berintegritas, Sumatera Selatan diharapkan dapat menjadi pelopor transformasi menuju ekonomi rendah karbon yang berkelanjutan di Indonesia.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama sejumlah lembaga strategis mendorong pemanfaatan potensi kredit karbon di daerah, khususnya Sumatera Selatan, melalui sosialisasi dan penguatan literasi mengenai mekanisme bursa karbon.

Program ini merupakan agenda rutin yang melibatkan kerja sama antara OJK Pusat, OJK Daerah, Bursa Efek Indonesia (BEI), IDX Carbon, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat, pelaku usaha, investor, dan pemerintah daerah terkait potensi serta mekanisme perdagangan karbon di bursa,” ujar perwakilan Kantor Pusat OJK, Aditya Jaya Antara saat diwawancarai langsung pada, Kamis (25/9/2025).

Aditya mengatakan daerah seperti Sumsel memiliki potensi besar dalam menghasilkan kredit karbon, terutama dari pengelolaan limbah produksi, limbah pertanian, dan perkebunan.

“Seluruh potensi ini dapat dikonversi menjadi unit karbon yang bisa diperdagangkan. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga tentang manfaat ekonomi langsung yang bisa dirasakan masyarakat,” katanya.

Aditya Jaya Antara menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu model nasional dalam pengembangan bursa karbon berbasis masyarakat.

“Kita ingin menjembatani gap literasi di masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha terkait peluang besar dari sektor ini. Wilayah prioritas pengembangan saat ini adalah Lampung, Jambi, dan Palembang,” ucapnya.

Ia juga menyebut kerja sama antar lembaga telah terjalin melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara OJK dan KLHK.

“Kami optimistis, ke depan bursa karbon akan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Iman Rachman mengungkapkan menyampaikan bahwa bursa karbon Indonesia resmi diluncurkan pada 26 September 2023 dan hingga saat ini telah mencatatkan delapan proyek dengan total volume perdagangan sebesar 1,6 juta ton CO₂ ekuivalen senilai Rp80 miliar.

“Supply karbon yang tersedia saat ini mencapai 3 juta ton CO₂ ekuivalen dan akan terus bertambah, terutama dari Sumatera Selatan,” ungkapnya.

Ia menuturkan semua proses verifikasi dan validasi terhadap unit karbon dilakukan oleh KLH sebelum dapat diperdagangkan, dan fokus ke depan adalah memperluas jumlah investor dan pengguna jasa.

“Awalnya hanya dua pengguna, sekarang sudah 130 pengguna aktif. Ini perkembangan yang sangat positif,” tuturnya.

Di sisi lain, Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon KLH, Wahyu menjelaskan pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan, salah satunya melalui skema perhutanan sosial.

“Masyarakat adalah aktor utama dalam upaya kita menurunkan emisi. Mereka yang paling terdampak perubahan iklim, maka mereka pula yang harus menerima manfaat ekonomi secara langsung,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini terdapat lebih dari 40 proyek perhutanan sosial yang telah teridentifikasi dan siap masuk ke dalam mekanisme bursa karbon.

Kendala sebelumnya terkait skema kredit kini mulai teratasi berkat kerja sama dengan lembaga internasional seperti Plan Vivo.

“Di Jambi, misalnya, sudah ada proyek perhutanan sosial yang berpotensi memperoleh pendanaan hingga 70 juta dolar AS. Potensi nasional dari sektor ini bahkan diperkirakan mencapai 1,1 triliun dolar AS,” jelas Wahyu.

Melalui pendekatan berbasis komunitas, masyarakat atau lembaga seperti koperasi, BUMDes, dan BUMD akan menjadi pemilik proyek karbon dan menerima langsung hasil perdagangan karbon.

“Prosesnya mulai dari identifikasi lahan, pelatihan, pengukuran emisi, verifikasi, sertifikasi, lalu perdagangan di bursa. Setiap ton CO₂ yang berhasil dikurangi bisa dikonversi menjadi kredit karbon,” terangnya.

Ia menegaskan keuntungan dari bursa karbon akan kembali ke masyarakat sebagai pemilik proyek, bukan melalui perantara.

“Ini juga membuka peluang lapangan kerja hijau (green jobs) yang sangat besar ke depannya,” tegas dia.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan Workshop Implementasi Produk Unik Syariah bagi Industri BPRS selama dua hari, 22–23 September 2025, di Kota Palembang. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pimpinan dan pegawai BPRS dari berbagai wilayah Pulau Sumatera dan menjadi bagian dari upaya OJK dalam memperkuat kontribusi BPRS terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

Deputi Direktur Pengawasan LJK 1 OJK Provinsi Sumatera Selatan, Lina, menyampaikan, “BPRS memiliki kekuatan akar yang langsung bersentuhan dengan pelaku usaha kecil dan masyarakat. Karena itu, kami mendorong BPRS untuk mampu berinovasi dalam pengembangan produk syariah yang unik, relevan, dan tepat sasaran. Workshop ini adalah ruang strategis untuk bertukar gagasan, memperkuat sinergi, dan menyerap pengalaman lintas wilayah agar daya saing BPRS semakin meningkat.”

Senada dengan itu, Kepala Direktorat Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Syariah OJK, Nyimas Rohmah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa keberadaan BPRS harus mampu menjawab tantangan transformasi industri keuangan di era digital, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. “OJK mendorong lahirnya produk-produk inovatif yang tidak hanya berbasis kepatuhan syariah, tapi juga adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. BPRS harus terus meningkatkan kapasitas dan menjalin kolaborasi agar tetap relevan dan kontributif dalam ekosistem ekonomi nasional.”

Melalui workshop ini, para peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman teknis tentang desain produk syariah, tetapi juga praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan risiko, segmentasi nasabah, serta pemanfaatan teknologi dalam pengembangan layanan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana silaturahmi dan konsolidasi antar BPRS se-Sumatera untuk memperkuat peran strategis lembaga keuangan syariah di tingkat lokal.

OJK berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan bisnis BPRS. Dengan inovasi produk yang tepat dan manajemen yang kuat, BPRS diyakini mampu menjadi pilar utama dalam memperluas inklusi keuangan syariah serta memperkuat ketahanan ekonomi umat di seluruh penjuru Indonesia.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan (OJK Sumsel) memastikan seluruh pelayanan Jasa Keuangan kepada Masyarakat tetap berjalan normal sesuai prosedur di tengah dinamika aktivitas penyampaian aspirasi yang berlangsung di wilayah Sumsel, baik layanan publik di sektor jasa keuangan maupun layanan publik di OJK Sumsel. Hal ini mencerminkan komitmen OJK Sumsel untuk senantiasa memberikan kepastian, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, menegaskan, “Kami memastikan bahwa seluruh pelayanan Sektor Jasa Keuangan di Sumatera Selatan, baik perbankan maupun non perbankan tetap berjalan normal dan dapat diakses masyarakat dengan baik. Sejalan dengan itu, OJK Sumsel juga tetap memberikan pelayanan publik secara normal meliputi permintaan informasi, pengaduan konsumen, dan permintaan data informasi debitur melalui SLIK. OJK Sumsel berkomitmen untuk selalu menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan sekaligus melindungi kepentingan konsumen, agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal di tengah berbagai dinamika yang berkembang.”

OJK Sumsel juga terus berkoordinasi dengan aparat keamanan dan pihak terkait untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan masyarakat Sumsel. OJK mengimbau agar masyarakat yang ingin mengakses layanan tetap tenang dan dapat memanfaatkan berbagai saluran resmi, baik melalui kanal daring maupun secara tatap muka sesuai prosedur yang berlaku.

OJK Sumsel optimis bahwa sektor jasa keuangan akan tetap menjadi pilar penting pembangunan ekonomi daerah, dengan layanan yang terjaga kualitasnya meskipun di tengah dinamika sosial yang berkembang.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan bersama OJK Institute menggelar kegiatan OJK Berbagi 2025 bertema “Leading with Intelligence: Artificial Intelligence dan Kepemimpinan dalam Sektor Jasa Keuangan” di Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (12/8).

Kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan kepada para akademisi mengenai peran kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam membentuk kepemimpinan yang adaptif, inovatif, dan berintegritas di era transformasi digital.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, dalam sambutannya menegaskan bahwa penguasaan teknologi merupakan keterampilan penting bagi calon pemimpin masa depan, khususnya di sektor jasa keuangan.

“Kecerdasan buatan bukan hanya sekadar inovasi teknologi, tetapi juga instrumen strategis untuk membangun kepemimpinan yang tangguh, responsif, dan berorientasi pada solusi. Melalui kegiatan ini, kami berharap para dosen dan mahasiswa dapat mengintegrasikan wawasan tentang AI ke dalam pembelajaran dan pengembangan diri, sehingga mampu menjadi agen perubahan di Sumatera Selatan,” ujar Arifin.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari OJK Institute, yakni Direktur Kelompok Spesialis Risat dan Widyaiswara, Bayu Bandono dan Endang Nuryadin. Mereka membawakan sesi berbagi pengetahuan, diskusi interaktif, serta studi kasus yang relevan dengan tantangan dunia kerja di era digital.

Para peserta memperoleh pemahaman konkret mengenai penerapan AI yang etis, aman, dan berdampak positif bagi penguatan industri jasa keuangan. Mereka juga mendapatkan wawasan tentang bagaimana teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung literasi keuangan, inklusi, dan perlindungan konsumen.

Ke depan, OJK Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam membangun kapasitas sumber daya manusia yang siap menghadapi disrupsi teknologi.

Semangat belajar dan jejaring kolaborasi yang terbangun melalui OJK Berbagi 2025 diharapkan menjadi fondasi terciptanya ekosistem keuangan yang inovatif, inklusif, dan berdaya saing global.

Langkah ini juga diharapkan mendorong generasi muda Sumatera Selatan menjadi pemimpin masa depan yang cerdas, berintegritas, dan mampu memanfaatkan teknologi secara bijak demi kemajuan sektor jasa keuangan dan perekonomian daerah.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah kabupaten/kota, dan pelaku industri jasa keuangan menyelenggarakan kegiatan Sultan Muda Goes to Musi Raya, Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Kota Lubuklinggau pada tanggal 29 s.d. 31 Juli 2025.

Program ini merupakan bagian dari implementasi Program 100.000 Sultan Muda serta kelanjutan peluncuran Sultan Muda Sumsel Center (SMSC) dan khusus pada Kota Lubuklinggau terdapat tambahan Program Sumsel Religius Berekonomi Syariah yang bertujuan memperkuat literasi keuangan dan pemberdayaan UMKM.

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara OJK, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pemerintah daerah, dan pelaku industri jasa keuangan dalam memperluas akses keuangan masyarakat.

Melalui edukasi keuangan, business matching, dan penguatan akses pembiayaan berbasis potensi lokal, kegiatan ini dirancang untuk menjangkau langsung pelaku UMKM dan generasi muda, termasuk yang berada di kawasan perdesaan dan belum sepenuhnya terjangkau layanan keuangan formal.

Turut hadir dalam kegiatan ini Asisten Direktur Pengawasan Perilaku PUJK dan EPK OJK Provinsi Sumatera Selatan, Abdul Muin Akmal Padang, bersama perwakilan TPAKD kabupaten/kota, dinas koperasi dan UMKM, serta pelaku industri jasa keuangan. Kegiatan ini juga menghadirkan sesi penyuluhan pembiayaan, edukasi pelindungan dari aktivitas keuangan ilegal, dan koneksi langsung antara pelaku usaha dengan lembaga keuangan.

OJK Sumsel berkomitmen untuk terus membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya di wilayah perdesaan yang masih memiliki tantangan akses dan literasi. Melalui penguatan peran TPAKD dan kolaborasi lintas sektor, OJK mendorong pertumbuhan pelaku usaha yang tangguh, UMKM yang naik kelas, serta lahirnya wirausaha muda yang adaptif guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara merata hingga ke pelosok Sumatera Selatan.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Dalam rangka meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan serta mendorong partisipasi generasi muda khususnya investasi aman di Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan Kuliah Umum dengan tema “Kupas Tuntas Strategi Investasi Pasar Modal Ala Gen Z”, bertempat di Universitas Bina Darma Palembang. Kegiatan ini merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan jumlah investor muda yang berwawasan digital serta mampu menjadi agen perubahan dalam membangun industri jasa keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK RI, Inarno Djajadi menyampaikan bahwa “Tema kita hari ini bukan hanya tentang berinvestasi, namun juga tentang sinergi dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia. Pasar Modal bukan sekedar tempat transaksi, tetapi sebuah ekosistem yang terdapat regulator, pelaku industri, investor, akademisi, dan tentunya para mahasiswa. Semua harus dapat bersinergi bersama agar tercipta Pasar Modal yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan”.

Menanggapi Inarno, Wakil Rektor Universitas Bina Darma, Edi Surya Negara mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada BEI-OJK yang telah melaksanakan acara kuliah umum. Edi mengharapkan kegiatan kuliah umum menjadi momentum strategis untuk menanamkan semangat literasi keuangan sejak dini kepada mahasiswa. Selain itu, Edi juga menyampaikan bahwa sinergi ini merupakan wujud nyata kolaborasi dunia pendidikan dan regulator dalam mencetak generasi yang unggul, adaptif, dan siap berkontribusi bagi masyarakat.

Kegiatan kuliah umum menghadirkan narasumber utama Direktur Utama BEI Iman Rachman dengan tema “Kupas Tuntas Strategi Investasi Pasar Modal Ala Gen Z”. Materi ini diharapkan memberikan insight kepada generasi muda bahwa Gen Z tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga harus menjadi pelaku aktif dalam pembangunan ekonomi nasional melalui pemahaman terhadap instrumen keuangan yang sehat dan berizin. Mahasiswa harus berani mengambil peran lebih besar dalam membangun masa depan keuangan yang lebih baik dan meningkatkan kewaspadaan terhadap investasi ilegal yang ditawarkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Gen Z Sumsel diharapkan semakin memiliki awareness mengenai pentingnya memahami produk dan fitur, hak dan kewajiban, serta manfaat dan risiko, sehingga mereka dapat menjadi kepanjangan tangan OJK menjadi duta literasi keuangan di lingkungan sekitarnya.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Langkah besar menuju penguatan ekonomi digital di kalangan generasi muda resmi dimulai. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel secara resmi meluncurkan Kick Off Sultan Muda DIGINATION FEST – Piala Gubernur Sumsel 2025. Kegiatan ini merupakan pembuka dari rangkaian acara puncak yang akan digelar pada 12–14 September 2025 mendatang.

DIGINATION FEST dirancang sebagai ruang akselerasi literasi keuangan digital dan penguatan kewirausahaan muda. Ajang ini sekaligus mendukung penuh program unggulan Gubernur Sumsel yakni 100.000 Sultan Muda, yang bertujuan menciptakan generasi mandiri dan berdaya saing tinggi di era digital.

Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, SH, MM, dalam sambutannya menekankan pentingnya keberanian generasi muda untuk bermimpi dan bertindak nyata. Menurutnya, festival ini menjadi contoh konkret bagaimana transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk memperluas kapasitas dan daya saing pemuda daerah.

“Saya apresiasi setinggi-tingginya kepada OJK Sumsel yang mendukung penuh program 100.000 Sultan Muda. Festival ini adalah wujud nyata bahwa anak muda bisa tumbuh besar melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Mereka harus cepat, kreatif, dan kontributif bagi Sumsel,” ujar Gubernur.

Kegiatan ini tidak hanya ceremonial. Berbagai rangkaian acara seperti Summit, Competition, Entrepreneur Expo, Experience Zone, dan DIGINATION Run disiapkan untuk mengasah keterampilan, kreativitas, dan kolaborasi lintas sektor. Semua kegiatan tersebut akan memperebutkan Piala Gubernur Sumsel 2025.

Kepala OJK Provinsi Sumsel, Arifin Susanto, menyebut DIGINATION FEST sebagai bagian dari strategi besar membangun ekosistem keuangan digital yang inklusif dan adaptif. Ia berharap kegiatan ini mampu menanamkan pemahaman mendalam tentang pengelolaan keuangan dan peluang ekonomi berbasis teknologi.

“Kami ingin menciptakan ruang kolaboratif, di mana pelajar, mahasiswa, dan komunitas muda bisa belajar, mencoba, dan berinovasi. Semangat ini harus menjadi gerakan bersama demi masa depan keuangan Sumsel yang inklusif dan kuat,” ungkap Arifin.

Lebih dari sekadar festival, kegiatan ini juga menjadi medium membangun jejaring antara pemerintah, sektor keuangan, pelaku industri, dan pemuda kreatif. Kolaborasi ini diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru berbasis inovasi dan keberlanjutan.

Arifin pun mengajak masyarakat, khususnya kalangan muda dan komunitas olahraga lari, untuk ikut serta dalam acara puncak Sultan Muda DIGINATION RUN pada 14 September 2025. Informasi lengkap dan pendaftaran acara bisa dipantau melalui akun Instagram resmi @ojk_sumbagsel dan @sultanmudarun.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel Babel) bakal menggelar ajang perdana Sultan Muda Digination Festival pada 12–14 September 2025 di Kota Palembang. Festival ini akan menjadi sarana edukasi, hiburan, dan kompetisi yang dikemas untuk mendorong lahirnya generasi muda digital yang inklusif secara finansial.

Dengan mengusung tema “Memberdayakan Generasi Digital, Mendorong Inklusi Keuangan, Berinovasi untuk Kemajuan Sumsel”, kegiatan ini diharapkan mampu mencetak sedikitnya 10.000 Sultan Muda  sebutan untuk generasi muda yang cakap digital dan melek finansial.

Kepala OJK Sumsel Babel, Arifin Susanto, menjelaskan bahwa festival ini merupakan inisiatif strategis untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan secara kreatif di kalangan anak muda. “Kami ingin membentuk generasi yang tidak hanya melek digital, tetapi juga paham bagaimana mengelola keuangan dan melindungi diri sebagai konsumen jasa keuangan,” ujar Arifin.

Festival ini akan diramaikan oleh beragam kegiatan menarik seperti Sultan Muda Digination Summit, Digination Competition, Entrepreneur Expo, dan Experience Zone, yang akan menampilkan karya-karya serta inovasi anak muda. Tak hanya itu, akan hadir juga booth edukasi, zona permainan, hiburan musik, dan pameran teknologi.

Puncak acara akan digelar pada 14 September 2025 melalui OJK Run 5K yang mengambil titik start di Halaman DPRD Sumsel dan melewati Kantor OJK Sumsel Babel. Peserta lari akan memperebutkan berbagai hadiah menarik, termasuk sepeda motor dan piala dari Gubernur Sumsel. Biaya pendaftaran hanya sebesar Rp125.000 untuk peserta umum.

Direktur Pengawasan PUJK, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Masyarakat Sumsel Babel, Tito Adji Siswantoro, menambahkan bahwa program ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar-regulator dalam memberikan perlindungan konsumen yang berkelanjutan.

“Edukasi keuangan tidak bisa lagi dilakukan dengan cara konvensional. Kami percaya pendekatan kolaboratif dan berbasis pengalaman langsung seperti Digination Festival akan lebih efektif menjangkau anak muda,” tegas Tito.

Ajang ini juga akan menggelar berbagai kompetisi yang diminati generasi muda, seperti lomba robotik, poster digital, dan e-sport Mobile Legends, melanjutkan antusiasme tinggi dari tahun sebelumnya.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pedoman Akses Pelayanan Keuangan untuk Disabilitas Berdaya (Pedoman SETARA) dan Pelatihan Sensitivitas Layanan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) bertempat di Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk mendukung kebijakan Literasi dan Inklusi Keuangan yang juga menjadi salah satu kebijakan Prioritas Pemerintah dalam Asta Cita, serta memastikan bahwa penyandang disabilitas memperoleh akses ke layanan keuangan secara adil, setara, dan bermartabat.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto dalam sambutannya menyampaikan Pedoman SETARA disusun sebagai panduan praktis bagi seluruh PUJK untuk memastikan pelayanan yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas di semua titik perjalanan konsumen, mulai dari pembukaan rekening, transaksi, hingga penanganan pengaduan.

“Dengan sosialisasi dan pelatihan ini, kami ingin membangun kesadaran dan meminta kesiapan industri jasa keuangan dalam mewujudkan layanan keuangan yang tidak diskriminatif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Kegiatan ini juga diisi dengan pelatihan sensitivitas layanan oleh fasilitator dari SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel), agar pelaku usaha jasa keuangan dapat lebih memahami perspektif disabilitas dan memberikan pengalaman layanan yang inklusif. Berdasarkan data Regsosek 2022, dari 125 ribu penyandang disabilitas berada di Sumatera Selatan, baru 25% yang memiliki rekening bank. Oleh karena itu, keterlibatan PUJK dalam menerapkan Pedoman SETARA dapat dijadikan sebagai rujukan dan pelatihan sensitivitas sebagai bekal dalam memberikan pelayanan yang lebih empatik, inklusif, dan mendukung kemandirian finansial bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas khususnya di Provinsi di Sumatera Selatan.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan agar seluruh pemangku kepentingan, khususnya PUJK, lebih aktif menerapkan prinsip Literasi dan Inklusi Keuangan dalam setiap layanan dan kebijakannya. Pedoman SETARA bukan hanya dokumen kebijakan, tetapi juga komitmen moral untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam akses keuangan  no one left behind. Semangat kolaboratif ini diharapkan mampu mendorong transformasi sektor jasa keuangan menjadi lebih adil, humanis, dan inklusif untuk semua.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Generasi muda Sumatera Selatan didorong untuk tidak hanya unggul dalam olahraga dan kepemimpinan, tetapi juga cakap dalam mengelola keuangan serta peka terhadap perkembangan teknologi digital. Hal ini tercermin dalam kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumsel melalui kegiatan bertajuk “Sultan Muda Sumsel Center (SMSC) x Duta PORA Sumsel 2025.”

Kegiatan yang diikuti para finalis Duta Pemuda dan Olahraga (PORA) Sumsel 2025 ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kapasitas generasi muda dalam bidang literasi keuangan, inklusi digital, dan kewirausahaan. Para peserta disiapkan menjadi agen perubahan yang tidak hanya karismatik di bidang kepemudaan, tetapi juga cerdas dalam menghadapi tantangan ekonomi dan teknologi.

Kepala OJK Provinsi Sumsel, Arifin Susanto, menjelaskan pentingnya membekali generasi muda dengan kemampuan finansial sejak dini. Ia menilai, pemuda yang paham pengelolaan keuangan dan risiko digital akan lebih siap menghadapi realitas kehidupan masa kini.

“Duta PORA diharapkan mampu menjadi figur pemuda yang tangguh secara finansial dan adaptif terhadap era digital. Mereka akan menjadi role model yang mampu menginspirasi pemuda lainnya untuk tidak hanya aktif secara fisik, tetapi juga cerdas secara ekonomi,” ujar Arifin dalam sambutannya.

Sementara itu, Kepala Dispora Sumsel, Rudi Irawan, menambahkan bahwa peran pemuda tidak cukup hanya di lapangan olahraga, tetapi juga harus meluas ke ranah edukasi dan penguatan kapasitas diri, termasuk dalam aspek literasi finansial.

“Dengan memahami pentingnya perencanaan keuangan dan inovasi digital, para Duta PORA akan lebih siap menghadapi dinamika masa depan. Kami sangat mengapresiasi inisiatif OJK dalam mendukung peningkatan kualitas pemuda Sumsel secara menyeluruh,” kata Rudi.

Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan materi seputar dasar-dasar keuangan, pengelolaan uang saku, investasi pemula, serta pemahaman tentang risiko dalam penggunaan layanan digital. Format penyampaian dibuat menarik agar sesuai dengan karakter generasi muda.

Program Sultan Muda ini diharapkan menjadi awal dari terbentuknya generasi pemimpin yang sehat, produktif, dan cerdas dalam mengelola tantangan ekonomi digital. OJK dan Dispora berkomitmen melanjutkan kolaborasi untuk memperluas jangkauan edukasi keuangan kepada lebih banyak pemuda di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

SURAPUBLIK.ID, PALEMBANG – toritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan kegiatan Penyerahan Simbolis Akses Keuangan dan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Penguatan Ekosistem Closed Loop Guna Mendukung Keberlanjutan Ekspor Kopi Sumatera Selatan” di Gedung OJK Sumsel. Kegiatan ini mempertemukan pemerintah pusat-daerah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha untuk mendorong produktivitas kopi Sumsel sebagai komoditas utama melalui skema Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dan pembiayaan terintegrasi hulu ke hilir kepada lebih dari 198 ribu petani dan pelaku usaha kopi.

Dalam sambutannya, Ketua Dewan Komisioner OJK RI Mahendra Siregar menyatakan, “Penguatan ekosistem closed loop adalah strategi nasional menciptakan pembiayaan produktif dan berkelanjutan. Sumatera Selatan punya potensi luar biasa, dan OJK ingin memastikan potensi ini dikapitalisasi dengan akses keuangan yang inklusif.”

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Candra, menambahkan “Komitmen ini menjadi langkah konkret menyusun peta jalan ekspor kopi Sumsel berkelanjutan sekaligus membuka sinergi lintas sektor. Harapannya, berbagai komoditas unggulan lainnya juga dapat diakselerasi khususnya komoditas pangan”

Kepala OJK Provinsi Sumsel, Arifin Susanto menjelaskan, “Model closed loop mengarahkan pembiayaan alsintan langsung ke kelompok tani sehingga produktivitas meningkat dan hasil panen layak ekspor. Inilah inklusi keuangan yang berdampak langsung bagi perekomian Sumsel.”

Ekosistem closed loop diharapkan menjadi kerangka kerja yang memudahkan petani mengakses pembiayaan, teknologi, dan pasar, menjadikan Sumsel model integrasi pembiayaan pertanian dengan pembangunan ekonomi berbasis komoditas unggulan.

Salah satu upaya konkret OJK Sumsel bersama dengan Pemprov Sumsel untuk mendukung para pelaku usaha kopi Sumsel salah satunya melalui program terintegrasi yaitu 100ribu Sultan Muda Sumsel dan Sultan Muda Sumsel Center (SMSC) yang berlokasi di Gedung OJK Sumsel. SMSC berfungsi sebagai training facility, pusat inkubasi, dan connection hub untuk memperkuat salah satunya kapasitas pelaku usaha kopi dari aspek teknis, manajerial, hingga akses pasar, sehingga mampu bersaing di tingkat global.

Melalui kolaborasi bersama ini, OJK Sumsel berharap terwujud sinergi nyata yang menjawab tantangan produktivitas dan keberlanjutan ekspor kopi Sumsel.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan mencatat kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) tumbuh positif, stabil, dan terjaga hingga April 2025. Wilayah Sumbagsel meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Lampung, dan Bengkulu.

Stabilitas sektor jasa keuangan di kawasan ini didorong oleh kinerja solid sektor perbankan, pasar modal, serta industri keuangan nonbank, yang juga diperkuat oleh peningkatan edukasi dan perlindungan konsumen secara berkelanjutan.

“Kondisi sektor jasa keuangan di Sumbagsel hingga April 2025 menunjukkan stabilitas yang terjaga dan pertumbuhan yang sehat. Ini mencerminkan peran aktif industri dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi daerah,” ujar Kepala OJK Sumsel Babel, Arifin Susanto, dalam keterangan persnya.

Per April 2025, kinerja perbankan mengalami pertumbuhan cukup signifikan. Total aset perbankan di Sumbagsel naik sebesar 8,10 persen (yoy) menjadi Rp347,65 triliun. Fungsi intermediasi juga meningkat, dengan total penyaluran kredit/pembiayaan berdasarkan lokasi bank tumbuh 8,86 persen (yoy) menjadi Rp308,97 triliun.

Penyaluran kredit tersebut didominasi oleh kredit konsumtif sebesar 43,07 persen, dengan kualitas kredit bermasalah (NPL net) yang tetap terjaga di angka rendah, yakni 0,99 persen.

Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 7,11 persen (yoy) menjadi Rp274,51 triliun, dengan dominasi dana tabungan sebesar 55,71 persen.

Dari sisi sektoral, penyaluran kredit terbanyak terserap pada sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp57,83 triliun atau tumbuh 6,40 persen (yoy), dengan pangsa pasar 10,74 persen dari total kredit nasional di sektor tersebut. Namun, pertumbuhan tertinggi tercatat pada sektor real estate, usaha persewaan, dan jasa yang melonjak 37,08 persen menjadi Rp6,44 triliun.

Arifin juga menyoroti komitmen perbankan dalam mendukung pembiayaan sektor usaha kecil.

“Penyaluran kredit kepada UMKM di wilayah Sumbagsel mencapai Rp120,60 triliun atau setara 39,03 persen dari total kredit. Ini menunjukkan bahwa perbankan regional mendukung target inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM secara optimal,” jelasnya.

Capaian penyaluran kredit UMKM tersebut melampaui target nasional minimal porsi kredit UMKM sebesar 30 persen, yang menjadi bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Di tengah derasnya arus digitalisasi, pelaku UMKM dituntut untuk lebih adaptif dan inovatif. Menyadari hal itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan bersama BPPTIK Kementerian Komunikasi dan Digital serta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel menggelar Digital Entrepreneurship Academy (DEA) bertema “Pemasaran Digital Dasar Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) untuk Wirausaha”.

Program ini menjadi bagian dari penguatan ekosistem Program Sultan Muda Sumsel yang bertujuan melahirkan generasi wirausaha muda yang tak hanya tangguh secara finansial, tetapi juga siap bersaing di era ekonomi berbasis teknologi.

Kepala OJK Provinsi Sumsel, Arifin Susanto, mengatakan bahwa OJK tak hanya fokus pada pembiayaan, tetapi juga pada transformasi digital UMKM agar mereka mampu tumbuh berkelanjutan.

“Kami ingin mendorong pelaku usaha lokal untuk tidak hanya bertahan, tapi naik kelas melalui pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Ini adalah langkah nyata mencetak wirausaha yang siap menghadapi pasar global,” ungkap Arifin.

Senada dengan itu, Kepala BPPTIK Kementerian Komunikasi dan Digital, Hamdani Pratama, menyebut bahwa kegiatan DEA dirancang agar mudah dipahami dan langsung bisa diterapkan dalam kegiatan bisnis sehari-hari.

“Kami ingin para Sultan Muda Sumsel tidak hanya tahu cara menggunakan teknologi, tapi juga mampu menjadikannya sebagai alat utama dalam mengembangkan usaha mereka secara efisien dan kompetitif,” tegasnya.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk mempercepat digitalisasi UMKM. Transformasi ini bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak yang akan menentukan arah pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan ke depan.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Program Sultan Muda Sumsel kini tidak lagi sekadar inisiatif literasi keuangan, tetapi telah menjelma menjadi motor penggerak regenerasi wirausaha muda dan transformasi ekonomi daerah. Hal ini terbukti dari pelaksanaan kegiatan Sultan Muda Sumsel Goes to Kabupaten-Kota yang menyasar lima wilayah potensial: Kabupaten Empat Lawang, Muara Enim, Ogan Ilir, Kota Pagar Alam, dan Ogan Komering Ulu.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran program 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan dan pendirian Sultan Muda Sumsel Center (SMSC) pada Mei 2025 lalu, yang diprakarsai oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumsel bersama Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota, serta didukung oleh industri jasa keuangan seperti Bank Sumsel Babel dan BPJS Ketenagakerjaan.

Berbeda dari program sejenis, Sultan Muda Sumsel dirancang untuk membentuk ekosistem yang menyeluruh—menggabungkan literasi keuangan, akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, hingga peluang ekspor. Program ini juga menjadi bagian integral dari implementasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang aktif menjangkau pelaku usaha langsung di tingkat desa dan kelurahan.

“Kami ingin menunjukkan bahwa Sultan Muda adalah gerakan nyata. Kami hadir langsung di daerah membawa akses keuangan, literasi, dan semangat usaha kepada para pelaku UMKM,” ujar perwakilan OJK Sumsel dalam sambutannya.

Kegiatan ini menghadirkan ratusan pelaku UMKM dan wirausahawan muda, yang mendapat pelatihan serta diskusi langsung dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Tak hanya itu, peserta juga diberi informasi praktis tentang akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), jaminan sosial ketenagakerjaan, hingga potensi kemitraan usaha.

Perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor keuangan telah membuka jalan baru bagi wirausaha muda di daerah. “Ini bukan hanya soal bantuan, tapi tentang membentuk mentalitas bisnis dan memperluas jejaring pasar UMKM,” katanya.

Kegiatan ini direspons positif oleh pemerintah daerah. “Program ini menjawab kebutuhan UMKM kami. Banyak pelaku usaha muda yang mulai memahami pentingnya perencanaan keuangan dan akses legal terhadap pembiayaan,” ujar salah satu kepala dinas kabupaten.

Ke depan, OJK Sumsel berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan Sultan Muda ke seluruh wilayah provinsi, sebagai bagian dari visi mendorong ekonomi kerakyatan berbasis kewirausahaan muda dan inklusi keuangan.

Dengan pendekatan kolaboratif lintas sektor, Sultan Muda Sumsel diharapkan mampu mencetak generasi wirausaha baru yang adaptif, berdaya saing, dan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan, kali ini dengan menggandeng perempuan dan pelaku UMKM di Sumatera Selatan melalui program edukasi keuangan syariah bertajuk Sahabat Ibu Cakap Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah atau SICANTIKS.

Mengusung tema “Perempuan Berdaya, Masyarakat Sejahtera,” kegiatan ini digelar di Palembang pada Sabtu, 17 Mei 2025, dan diikuti ribuan peserta. Sebanyak 100 kader Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan dan 400 pendamping UMKM dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) hadir secara langsung, sementara 4.917 pendamping UMKM lainnya mengikuti secara daring dari berbagai wilayah di Sumatera.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan pentingnya peran perempuan sebagai agen perubahan literasi keuangan di tengah keluarga dan masyarakat.

> “Perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Karena itu, OJK menempatkan perempuan sebagai salah satu dari sepuluh segmen prioritas edukasi keuangan nasional,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan peserta untuk waspada terhadap maraknya kejahatan digital, seperti pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga penipuan berbasis scam dan deepfake AI.

Ketua TP PKK Provinsi Sumsel, Feby Herman Deru, menyambut baik program SICANTIKS dan menyebutnya sangat relevan untuk memberdayakan perempuan dan UMKM. Ia berharap kegiatan ini bisa dilanjutkan hingga ke seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Dukungan juga datang dari Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, yang menyebut SICANTIKS sebagai bentuk nyata implementasi Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK). Ia menyampaikan bahwa program edukasi OJK turut berkontribusi pada peningkatan angka literasi keuangan nasional dari 65 persen menjadi 66 persen, dan inklusi keuangan dari 75 persen menjadi 80 persen.

Program SICANTIKS merupakan kolaborasi strategis antara OJK dan PT PNM, dan akan terus digelar sepanjang tahun 2025 di berbagai wilayah Indonesia seperti Jabodetabek, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Tak hanya itu, OJK juga telah menyiapkan modul edukasi keuangan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh para duta literasi di daerah, guna memperluas pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, pengelolaan keuangan yang bijak, serta perlindungan terhadap risiko kejahatan keuangan digital.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan secara resmi meluncurkan Kick Off Program 100.000 Sultan Muda dan Sultan Muda Sumsel Center (SMSC), yang diselenggarakan di Kantor OJK Provinsi Sumsel. Program ini merupakan bagian dari 12 Program Strategis Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025 yang fokus pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta pemberdayaan ekonomi pemuda melalui kewirausahaan.

Peluncuran ini bertujuan untuk mensosialisasikan secara luas pelaksanaan Program 100.000 Sultan Muda dan pendirian SMSC, sekaligus mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari kampanye edukatif yang terintegrasi dengan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), menunjukkan komitmen kuat OJK dan Pemprov Sumsel dalam mencetak generasi muda yang cakap finansial dan mandiri secara ekonomi.

Program 100.000 Sultan Muda bertujuan membentuk generasi muda yang tidak hanya melek keuangan, tetapi juga siap menjadi wirausahawan muda yang inovatif dan berdaya saing. Sementara itu, Sultan Muda Sumsel Center (SMSC) akan menjadi pusat edukasi, pelatihan, mentoring, dan kolaborasi strategis antara pemerintah, sektor jasa keuangan, serta komunitas pemuda untuk membangun jejaring bisnis berkelanjutan.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, menyatakan bahwa program ini merupakan langkah konkret dalam pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan literasi keuangan. “Kami percaya bahwa kemajuan ekonomi Sumsel harus didorong oleh generasi muda yang tidak hanya memahami pentingnya pengelolaan keuangan, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha yang berdampak,” ujarnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel, Ir. H. Amiruddin, M.Si., menegaskan kesiapan pihaknya untuk menjadi koordinator dalam merealisasikan program ini. “Kami berkomitmen menyediakan pendampingan dan pelatihan berkelanjutan bagi para Sultan Muda agar usaha yang dirintis dapat tumbuh secara berkelanjutan,” katanya.

Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Drs. H. Edward Candra, M.H., menyatakan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pihak. “Sultan Muda bukan sekadar program, tetapi gerakan strategis untuk mencetak pemuda berkualitas yang bisa menjadi tulang punggung perekonomian daerah,” ungkapnya.

Peluncuran resmi Program 100.000 Sultan Muda dan SMSC akan dilakukan pada 16 Mei 2025 oleh Gubernur Sumatera Selatan bersama Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK. Diharapkan, melalui program ini, Sumsel mampu melahirkan generasi muda yang cakap finansial, mandiri, dan menjadi penggerak ekonomi masa depan.