PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID — Sebanyak 2.037 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang dilantik Pemerintah Kota Palembang pada 22 Desember 2025 hingga kini belum menerima gaji. Lebih dari dua bulan sejak pengucapan sumpah jabatan, kepastian mengenai hak penghasilan mereka belum juga jelas.
Ironisnya, status sebagai aparatur pemerintah telah resmi disandang dan tugas telah dijalankan, namun hak dasar berupa gaji belum kunjung dibayarkan. Kondisi ini membuat ribuan PPPK paruh waktu berada dalam ketidakpastian, meski tetap menjalankan tanggung jawabnya di berbagai unit kerja.
Mereka tetap bekerja di ruang kelas, kantor pelayanan, hingga unit teknis pemerintahan sambil menyimpan kegelisahan yang sama: kapan gaji pertama akan cair
Salah seorang PPPK paruh waktu yang bertugas di sebuah SMP negeri di Palembang, sebut saja Hermanto (nama samaran), mengaku tetap hadir bekerja setiap hari meski belum menerima penghasilan sejak dilantik.
“Kami tetap masuk kerja seperti biasa. Kami sadar ini tanggung jawab. Tapi terus terang, kami juga punya keluarga yang harus dinafkahi,” ujarnya.
Menurutnya, ketidakpastian ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari. Mulai dari kebutuhan dapur, cicilan, hingga biaya pendidikan anak harus tetap dipenuhi.
Ia berharap pemerintah memberikan penjelasan terbuka terkait jadwal pembayaran maupun skema penggajian yang akan diterapkan. Minimnya informasi, kata dia, membuat kegelisahan semakin meluas di kalangan PPPK.
“Kalau memang ada kendala, sampaikan kepada kami. Setidaknya ada kepastian waktu,” tambahnya.
Nada serupa disampaikan Pujiastuti (nama samaran), seorang PPPK di salah satu SD negeri di Palembang. Ia mengaku tetap menjalankan tugas mengajar seperti biasa, meski hatinya diliputi kecemasan.
Setiap pagi ia berdiri di depan kelas, menyiapkan bahan ajar, memeriksa pekerjaan siswa, dan terlibat dalam berbagai kegiatan sekolah. Namun sepulang mengajar, pikirannya kembali pada satu pertanyaan: kapan gaji itu akan diterima?
“Minggu berganti bulan, tapi rekening tetap kosong. Kami hanya berharap gaji segera cair agar bisa memenuhi kebutuhan pokok, apalagi menjelang bulan suci Ramadan,” katanya pelan.
Pujiastuti menegaskan dirinya tidak ingin mengeluh berlebihan. Baginya, menjadi guru adalah panggilan hati. Namun realitas kehidupan, menurutnya, tidak bisa hanya ditopang oleh semangat pengabdian.
“Ada listrik, air, uang sekolah anak, dan kebutuhan harian yang tidak bisa ditunda. Kami tidak menuntut lebih, hanya ingin kepastian,” ujarnya.
Situasi ini memunculkan pertanyaan di tengah publik, apakah keterlambatan tersebut terkait persoalan administrasi, kesiapan anggaran, atau faktor lain yang belum disampaikan secara resmi.
Bagi ribuan PPPK paruh waktu itu, komitmen mereka untuk tetap bekerja tanpa kepastian bayaran telah ditunjukkan. Kini, mereka berharap komitmen yang sama dari pemerintah daerah untuk segera memberikan kejelasan dan merealisasikan hak yang semestinya mereka terima.
Penulis : Hasan Basri
Editor : Jaks
