PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID – Pada Maret 2026, inflasi Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 0,29% (mtm), menurun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,58% (mtm). Secara tahunan, inflasi mencapai 3,09% (yoy), menurun dari 4,36% (yoy), berada di bawah level inflasi nasional yang mengalami tren penurunan menjadi 3,48% (yoy) dari sebelumnya 4,76% (yoy). Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh koreksi harga emas, subsidi ongkos angkutan umum dan jalan tol.
Secara bulanan, inflasi terutama didorong oleh kenaikan daging ayam ras (0,06%), bensin (0,03%), telur ayam ras (0,03%), angkutan antarkota (0,02%), dan tarif kendaraan travel (0,02%). Tekanan harga daging ayam ras dan telur ayam ras dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat pada periode Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri. Selanjutnya, peningkatan harga angkutan antarkota dan tarif kendaraan travel juga turut mengalami peningkatan seiring dengan kebijakan pelaku usaha transportasi untuk meningkatkan harga pada periode Ramadan dan HBKN Idulfitri.
Ke depan, tekanan inflasi Sumsel secara bulanan diprakirakan masih berlanjut, terutama didorong oleh normalisasi tarif dan biaya jasa setelah periode mudik. Di sisi lain, berakhirnya periode HBKN Idulfitri mendorong mulai berlangsungnya normalisasi permintaan, meskipun level harga masih relatif tinggi pada periode pasca-Lebaran serta distribusi yang belum sepenuhnya pulih turut menahan penurunan inflasi. Selanjutnya, curah hujan pada April yang berada pada level menengah dengan karakteristik hujan lokal pada periode pancaroba perlu tetap diantisipasi guna memitigasi risiko gangguan produksi dan distribusi. Di samping itu, perlu dipastikan ketersediaan pasokan komoditas strategis seperti telur dan daging ayam ras, aneka bawang, serta aneka cabai guna menjaga stabilitas harga. Selain itu, harga emas perhiasan diprakirakan tetap relatif tinggi, seiring dengan meningkatnya ketidakpastian global
Dalam rangka menjaga stabilitas harga, TPID Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi dan sinergi melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Hingga akhir Maret 2026, telah dilaksanakan 145 kegiatan operasi pasar murah/GPM/SPHP di berbagai wilayah Sumatera Selatan, serta 32 kali inspeksi mendadak (sidak) pasar untuk memastikan harga sesuai HET dan ketersediaan stok mencukupi.
Upaya stabilisasi juga diperkuat melalui pemberian subsidi harga dan subsidi ongkos angkut. Hingga Maret 2026, BI Sumsel telah memberikan fasilitasi subsidi ongkos angkut sebanyak 77 kali untuk komoditas pangan utama dengan total berat komoditas yang diangkut mencapai kurang lebih 47,92 ton guna memastikan ketersediaan komoditas pangan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.
Penguatan koordinasi juga dilakukan melalui berbagai forum komunikasi, seperti Rapat Koordinasi TPIP–TPID secara rutin dan berbagai komunikasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi seperti iklan layanan masyarakat bijak belanja dan publikasi jadwal OPM di berbagai kanal media. Di tingkat daerah, komitmen tersebut juga diperkuat melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang pada tahun ini mengusung tema Goes to Pesantren serta dirangkaikan dengan business matching KDKMP dan Koperasi Pesantren dengan SPPG sebagai offtaker.
Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Daerah dalam TPID, berkomitmen terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi guna menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, termasuk dalam mendukung pelaksanaan program Asta Cita pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penulis : Yun
Editor : Jaks
