SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – PT Sumsel Energi Gemilang mendorong penyesuaian harga jual listrik dari pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan Jakabaring Sport City, Palembang untuk menjaga keberlanjutan operasional dan mendukung transisi energi bersih.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Direktur Pengembangan Usaha PT SEG, Filli Muttaqien, saat menerima kunjungan Panitia Kerja (Panja) Listrik Komisi XII DPR RI pada, Kamis (11/9/2025).
Menurutnya, harga jual saat ini sebesar Rp889 per kilowatt hour (kWh) dinilai belum mencerminkan biaya perawatan dan operasional yang terus meningkat.
“Dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, kami berharap ada evaluasi terhadap harga jual listrik agar PLTS ini tetap berkelanjutan,” ujar Filli.
PLTS Jakabaring yang dibangun dalam rangka mendukung konsep Green Sport City saat Asian Games 2018, memiliki kapasitas puncak 2 MW dan menjadi salah satu simbol komitmen daerah terhadap energi terbarukan.
Namun, tantangan finansial dalam pengoperasian jangka panjang memerlukan perhatian lebih.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan jika pihaknya akan membahas usulan tersebut bersama PLN, mengingat perusahaan listrik negara tersebut bertindak sebagai pembeli tunggal dalam sistem ketenagalistrikan nasional.
“Harga ideal dari pembelian listrik PLTS berada di kisaran Rp1.600 per kWh atau setara dengan $0,09 USD,” katanya.
Ia menegaskan penentuan harga harus mempertimbangkan aspek keekonomian, termasuk model pendanaan dan status hibah dari pembangunan PLTS tersebut.
“Segala aspek harus dihitung, terutama capital expenditure dan skala keekonomiannya. Apalagi ini hibah, tentu ada pendekatan tersendiri dalam penetapan harga,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menekankan potensi besar PLTS di Indonesia yang mencapai kapasitas 3.000 GW secara nasional.
Namun, ia mengakui keterbatasan PLTS yang hanya optimal saat sinar matahari maksimal, seperti antara pukul 11.00 hingga 14.00 WIB.
“Kunjungan Panja Listrik ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap ekosistem pembangkit energi terbarukan, termasuk skema tarif yang adil untuk semua pihak agar transisi energi di Indonesia bisa berjalan berkelanjutan dan inklusif,” ungkap dia.
