SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG —Wacana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengubah nama mata pelajaran Bahasa Indonesia menjadi “Bahasa dan Sastra Indonesia” turut menjadi sorotan DPRD Kota Palembang. Komisi IV yang membidangi pendidikan dan kesehatan menilai wacana tersebut bukan sekadar pergantian nama, melainkan momentum strategis untuk menghidupkan kembali pembelajaran sastra di sekolah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang, H. MGS. Syaiful Fadli, ST., MM., mengatakan bahwa aspek sastra selama ini kalah dominan dibanding materi teknis kebahasaan. Ia menilai perubahan nomenklatur dapat menjadi titik balik bagi kebangkitan kegiatan literasi dan kesastraan yang lebih kreatif di lingkungan pendidikan.
“Kami memandang kebijakan ini sebagai upaya positif untuk mengembalikan keseimbangan antara bahasa dan sastra. Siswa tidak hanya perlu mahir secara gramatikal, tetapi juga memiliki kepekaan estetika dan kemampuan mengapresiasi karya sastra,” ujar Syaiful.
Ia menjelaskan, sastra memiliki peran penting dalam membentuk empati, karakter, serta kemampuan berpikir reflektif. Menurutnya, kemampuan tersebut sangat dibutuhkan generasi muda di tengah derasnya arus informasi dan perubahan sosial.
Lebih lanjut, Syaiful menyebut wacana ini dapat membuka ruang lebih luas bagi kegiatan kesastraan di sekolah, seperti baca puisi, teater, resensi buku, hingga penulisan kreatif. Meski begitu, ia menegaskan bahwa kompetensi guru juga harus diperkuat agar pengajaran sastra tidak lagi sekadar pelengkap.
Meski mendukung, Syaiful menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh sebelum kebijakan diterapkan. “Perubahan ini harus dibarengi pembaruan kurikulum, pelatihan guru, serta penyediaan buku dan bahan ajar sastra yang relevan. Jika dilakukan secara komprehensif, kebijakan ini dapat melahirkan generasi yang cakap berbahasa dan kaya imajinasi,” tegasnya.
Ia juga berharap pembaruan mata pelajaran dapat mengakomodasi kearifan lokal. Menurutnya, banyak sastra daerah seperti pantun dan gurindam mulai ditinggalkan generasi muda. Karena itu, perubahan ini dinilai sebagai momentum untuk menghidupkan kembali kekayaan sastra lokal, khususnya di Kota Palembang.
“Palembang memiliki warisan muatan lokal yang kaya, termasuk bahasa asli Palembang. Perubahan ini dapat menjadi pintu untuk menggali kembali kekayaan tersebut,” ujarnya.
Syaiful menambahkan, keberhasilan kebijakan ini membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah, baik fasilitas, sumber daya manusia, maupun apresiasi terhadap guru. Semua itu, katanya, menjadi modal penting dalam menyongsong perubahan menuju mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia.
Sementara itu, guru Bahasa Indonesia di Palembang, Rinata Putri, menyambut baik wacana perubahan tersebut. Ia menilai nama baru itu dapat menjadi “napas segar” bagi pembelajaran sastra, yang sebelumnya kurang mendapat ruang karena dominasi materi kebahasaan.
“Selama ini sastra seperti berjalan di lorong sempit. Siswa sering dijejali aturan kebahasaan, sementara ruang berimajinasi makin menyusut,” kata Rinata.
Ia menekankan bahwa sastra memiliki kekuatan menyentuh emosi dan membuka empati, sesuatu yang tidak dimiliki materi teknis. Karena itu, jika perubahan ini diterapkan dengan serius, ia yakin sekolah akan lebih kreatif menghadirkan kegiatan seperti mendongeng, teater mini, klub baca, hingga proyek antologi.
“Sastra bukan pelengkap. Ia ruang untuk membentuk manusia yang peka dan berkarakter,” pungkasnya.
