SUARAPUBLIK.ID, JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin angkat suara perihal polemik program Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu. Atau yang disebut vaksin berbayar yang mengemuka belakangan.
Dalam keterangan pers selepas mengikuti rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dikutip dari cnbc indonesia, BGS, sapaan akrab Budi Gunadi Sadikin, menekankan kalau program itu merupakan opsi.
“Apakah masyarakat bisa mengambil atau tidak, prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil VGR baik melalui perusahaan maupun melalui individu,” katanya.
Mengapa program VGR diperluas dari badan usaha/badan hukum ke individu/perorangan? BGS menjelaskan, semua itu dipicu banyak pengusaha yang belum mendapatkan akses melalui program VGR yang digawangi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
“Jadi ada beberapa misalnya perusahaan-perusahaan pribadi, perusahaan-perusahaan kecil, itu juga mereka mau mendapatkan akses ke VGR tetapi belum bisa masuk melalui programnya Kadin, itu dibuka,” ujar BGS.
Eks Wakil Menteri BUMN itu pun mencontohkan kesulitan yang dihadapi warga negara asing (WNA) yang lama tinggal dan beraktivitas di Indonesia.
“Misalnya mereka ingin mendapatkan akses ke VGR itu juga bisa mendapatkan akses ke VGR yang individu,” kata BGS.
Ia pun menekankan kalau program ini dimulai seiring masifnya pasokan vaksin Covid-19 yang dimiliki pemerintah.
“Kita bulan ini akan dapat 30 juta, bulan depan akan dapat 40 juta, dan seterusnya 50 juta sehingga sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar. Sedangkan masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain juga tersedia sehingga opsinya semuanya tersedia,” ujar BGS. (*)
