JAKARTA, SUARAPUBLIK.ID – DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) bersama Pemerintah Kabupaten Muba melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia guna mempercepat penyelesaian persoalan kawasan transmigrasi yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Kunjungan kerja yang berlangsung di Kantor Kementerian Transmigrasi RI, Jakarta, Rabu (8/7/2026), dipimpin langsung Ketua DPRD Muba Afitni Junaidi Gumay bersama para Wakil Ketua DPRD. Turut mendampingi Kepala Disnakertrans Muba Herryandi Sinulingga, jajaran Bidang Transmigrasi, Kabag Hukum Setda Muba, serta Dinas Perkebunan Kabupaten Muba.
Rombongan diterima Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Transmigrasi RI, Wibowo Puji Raharjo, beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Muba menyerahkan dokumen pendukung berisi kronologis dan data permasalahan kawasan transmigrasi, khususnya terkait dugaan tumpang tindih lahan yang bersinggungan dengan kawasan perkebunan. Langkah ini dilakukan untuk mendorong kepastian hukum bagi warga transmigrasi sekaligus menjaga iklim investasi di Musi Banyuasin tetap kondusif.
Ketua DPRD Muba Afitni Junaidi Gumay mengatakan, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan agraria yang telah berlangsung cukup lama.
“Kehadiran seluruh unsur pimpinan DPRD bersama jajaran Pemkab Muba menunjukkan keseriusan kami mengawal hak-hak masyarakat transmigrasi. Di sisi lain, kami juga ingin memastikan investasi di daerah tetap berjalan dengan baik dalam koridor hukum yang jelas,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Sesditjen PPK Trans Kementerian Transmigrasi RI Wibowo Puji Raharjo mengapresiasi kekompakan DPRD dan Pemkab Muba dalam menyampaikan data pendukung.
Ia memastikan kementerian akan segera melakukan kajian terhadap seluruh dokumen yang diterima, termasuk melakukan overlay atau penyelarasan peta kawasan transmigrasi dengan Hak Guna Usaha (HGU) PT Hamita.
“Tim teknis akan mempelajari seluruh dokumen yang diserahkan dan melakukan pencermatan mendalam, termasuk overlay antara Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) dengan HGU PT Hamita agar diperoleh solusi yang adil dan memiliki kepastian hukum,” kata Wibowo.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Muba Herryandi Sinulingga menjelaskan pihaknya telah menyerahkan seluruh data pendukung terkait warga Satuan Permukiman (SP) 2, SP 3, SP 4, dan SP 5 beserta dokumen lainnya yang dibutuhkan kementerian.
Menurutnya, kelengkapan data tersebut diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian secara objektif dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
“Kami menyerahkan seluruh data pendukung yang dimiliki agar proses penyelesaian dapat berjalan lebih cepat, objektif, dan menghasilkan keputusan yang adil bagi masyarakat maupun semua pihak yang berkepentingan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Ketua DPRD Muba juga mengundang tim teknis Kementerian Transmigrasi untuk turun langsung ke lokasi guna melakukan verifikasi lapangan berdasarkan hasil overlay peta yang nantinya disusun.
DPRD dan Pemkab Muba berharap koordinasi tersebut dapat menghasilkan rekomendasi teknis yang mampu menyelesaikan persoalan kawasan transmigrasi, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin.Jika diinginkan, saya juga bisa membuat versi yang lebih ringkas dengan gaya khas media online.
Penulis : Yun
Editor : Jaks
