SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palembang bersama Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengadakan kegiatan Pendampingan Penyelesaian Penyesuaian Penetapan Angka Kredit (PAK) Integrasi Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) melalui Sistem Informasi Manajemen Pranata Humas yang Profesional dan Inovatif (SIMPHONI), Rabu (22/11/2023).
Kegiatan ini diikuti oleh Pengelola Kepegawaian dan Pranata Humas di Lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera, baik secara langsung maupun online melalui zoom.
Kepala Dinas Kominfo Palembang Edison melalui Sekretaris Dinas Adi Zahri saat membuka acara di Ruang Rapat Diskominfo Palembang mengungkapkan, bahwa kegiatan ini juga berkaitan dengan menindaklanjuti pidato pelantikan Presiden Joko Widodo tanggal 20 Oktober 2019 dan yang menjadi prioritas presiden rencanakan adalah penyederhanan birokrasi.
“Dalam menindaklanjuti arahan tersebut, sejak Desember tahun 2021 Pemerintah Kota Palembang telah melakukan penyerderhanaan terhadap Esselon Ill dan Esselon IV menjadi Fungsional Tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, dan setelah itu diikuti dengan keluarnya Permen PAN nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional,” ujarnya.
Adi menjelaskan bahwa pembelajaran dalam hal penyusuaian PAK sesuai peraturan terbaru ini untuk meningkatkan kemampuan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terutama Pejabat Fungsional Pranata Humas dalam upaya memberikan Pelayanan Prima di Bidang Informasi dan Pemberian Informasi secara Efektif dan Efisien.
“Kita belajar bersama dan mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini,” ujarnya.
Adapun narasumber dalam kegiatan ini yakni Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Dirjen IKP Kominfo RI Hasyim Gautama dan Santhy Verawati Elfrida.
Banyak hal yang disampaikan Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Hasyim Gautama diantaranya pentingnya pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pranata Humas yang Profesional dan Inovatif (SHIMPONI).
“Pola kerja kolaboratif, berbagi pakai aplikasi, platform dan infrastruktur dan data,” ujarnya.
Begitu juga yang disampaikan oleh Santhy Verawati Elfrida, ia mengajak para pejabat Fungsional Humas untuk segera beralih ke angka kredit integrasi.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan kinerja pegawai berorientasi pada berbagi hal.
Mulai dari pengembangan kinerja pegawai, pemenuhan ekspektasi pimpinan dan pegawai.
“Dialog intens antara pimpinan dan pegawai, pencapaian kinerja organisasi, dan hasil kerja dan perilaku kerja pegawai,” tutupnya.
