SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) ke – 78 masih banyak pekerjaan yang menjadi PR bagi pemerintah untuk kesejahteraan masyarakatnya. Ketua DPRD Sumsel bahkan meminta Pemerintah untuk lebih memperhatikan Kaum Milenial.
Apalagi, disama ia menjabat sebagai ketua DPRD Sumsel banyak keluhan dari mahasiswa yang takut ketika mereka tamat kuliah akan sulit mendapatkan pekerjaan.
“Pada HUT Sumsel ini, kedepan harapan saya pemerintah juga bisa lebih memperhatikan Kaum Milenial,” kata Anita usai Sidang Paripurna HUT Sumsel ke -78 di Kantor DPRD Sumsel, Rabu (15/5/2024).
Menurut Ketua Wanita pertama DPRD Sumsel ini, kaum milenial berperan penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 nanti. Usia produktif kaum milenial nantinya bisa menggantikan pejabat – pejabat saat ini yang telah mulai habis usia produktif.
“Saya berharap seluruh OPD kedepan mempunyai program untuk bisa memberi peluang kepada milenial. Apalagi kita akan menghadapi Indonesia emas 2045 tentu harus dengan kesiapan juga para milenial, bagaimana milenial akan maju kedepan menggantikan kita yang kaum tidak milenial,” ungkapnya.
Tentunya, lanjut Anita, ini yang sedang didorong oleh Legislatif agar kehadiran pemerintah dapat memberi pelayanan bagi seluruh lapisan termasuk memberi peluang bagi kaum milenial untuk bisa mendapatkan pekerjaan.
Tak hanya memikirkan kaum milenial, Anita juga mengatakan jika ia bersama instansi terkait terus memperjuangkan kembalinya status Bandara Internasional SMB II.
“Masalah status Bandara internasional SMB II, itu saya sebagai salah satu yang memperjuangkan Embarkasi Palembang bisa direct flight untuk umroh dan Haji. Itu saya bersama seluruh Instansi terkait seperti peran dari angkasa pura dan Pemerintah,” jelasnya.
Anita mengaku jika ia telah betemu beberapa menteri seperti, Menteri Perekonomian, Mentri Kemaritiman dan Menko Investasi (Marves) serta Menteri Perhubungan. Padahal menurutnya suatu kebanggaan Bandara SMB II bisa Direct Flight langsung ke Negara lain seperti Singapura dan Vietnam.
” Namun memang saat ini status tersebut masih belum bisa dikembalikan karena Pemerintah pusat menilai Inflasi Sumsel yang masih tergolong tinggi. Kewenangan itu bukan kewenangan Provinsi, namun kita mengupayakan mengembalikan status internasional,” ungkapnya.
Ia menyayangkan jika upaya yang pernah dilakukan mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin menjalin kerja sama dengan negara tetangga agar bisa Sumsel memiliki Direct Flight langsung. Sehingga aktivitas Sumsel bisa dilirik negara tetangga.
“Status internasional juga harus didukung oleh negara – negara berdampingan. Saya ingat upaya itu dilakukan Pak Alex Noerdin sehingga Bandara SMB II bisa memiliki status Internasional,” pungkasnya.
