Forum Honorer K2 Palembang Tolak Kebijakan Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024

- Redaksi

Rabu, 12 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto saat tri andriansyah putra tengah di wawancarai. Foto : MG6

foto saat tri andriansyah putra tengah di wawancarai. Foto : MG6

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah mengumumkan penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun 2024. Kebijakan ini mendapatkan respons keras dari sejumlah pihak, salah satunya dari Forum Honorer K2 Kota Palembang.

Ketua Forum Honorer K2 Kota Palembang, Tri Andriansyah Putra, menyatakan penolakan tegas terhadap kebijakan penundaan yang ditetapkan oleh Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kami di Palembang pada intinya menolak kebijakan dari pada Kemenpan-RB dan BKN yang istilahnya bukan membatalkan tapi menunda proses pengangkatan dan pelantikan kawan-kawan CPNS dan PPPK 2024.” ujar Tri, Selasa (11/01/2025).

Tri menilai kebijakan tersebut tidak manusiawi, mengingat beberapa telah mengabdi selama hampir 25 tahun dan akan memasuki usia pensiun pada Maret 2026.

“Jika TMT (Tanggal Mulai Tugas) di hitung pada 1 maret 2026, maka beberapa pegawai hanya akan bekerja selama 10 hari, ini sangat tidak adil.” Tegasnya

Lebih lanjut, Tri menegaskan sesuai dengan undang-undang ASN tahun 2023 bahwa batas akhir penyelesaian tenaga honorer itu adalah desember 2024, sekarang sudah maret 2025 mau di undurkan lagi 2026, berarti pemerintah melanggar undang-undang yang suda dibuat oleh mereka sendiri.

Tri juga menekankan bahwa kejadian ini bukan terjadi sekali tapi sudah berkali-kali seperti ini, mundur mundur mundur terus, sementara teman-teman yang berisiko tinggi akan memasuki usia pensiun.

“Kami akan terus mendesak kalau memang tidak ada perubahan dari pada kebijakan Kemenpan-RB dan BKN, mungkin dalam waktu dekat ini kita akan melakukan aksi turun ke jalan.” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forum Honorer K2 masih menunggu surat dari PGRI, sesuai dengan komitmen program kerja mereka. Ketua PGRI sudah mengirim surat kepada Pemerintah Kota Palembang untuk mengadakan audiensi.

“Kalau dari audiensi itu kita menemukan solusi atas kebijakan pemerintah pusat, kami akan membatalkan niat untuk aksi ke jalan.” tutup Tri (MG6)

Berita Terkait

Mayat Pria Ditemukan Tergeletak di Pos Terminal KM 12
KUR Bank Sumsel Babel Rp4,42 Miliar Masuk Meja Hijau, Tiga Terdakwa Jalani Sidang Perdana
Tampil Beda dengan Gaya Sendiri, Honda Scoopy Temani Aktivitas Harian
Diduga Korsleting Listrik, Motor Terbakar dan Menjalar ke Tiga Rumah
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Hadirkan Kehangatan Hari Pelanggan Nasional Lewat 1.000 Porsi Ayam Kecap Nusantara
Rotasi Ditubuh LBH Bima Sakti, DR Cornie Pania Putri Sah Tidak menjabat Wadir Bima Sakti 
Demi Keselamatan Pengendara, Tol Palembang Sempat Buka-Tutup Akibat Kabut Pagi
Terbongkar, Pria 38 Tahun Diduga Cabuli Tiga Anak di Palembang
Tag :

Berita Terkait

Senin, 7 September 2026 - 16:12 WIB

Mayat Pria Ditemukan Tergeletak di Pos Terminal KM 12

Senin, 7 September 2026 - 16:10 WIB

KUR Bank Sumsel Babel Rp4,42 Miliar Masuk Meja Hijau, Tiga Terdakwa Jalani Sidang Perdana

Senin, 7 September 2026 - 16:08 WIB

Tampil Beda dengan Gaya Sendiri, Honda Scoopy Temani Aktivitas Harian

Senin, 7 September 2026 - 13:25 WIB

Diduga Korsleting Listrik, Motor Terbakar dan Menjalar ke Tiga Rumah

Minggu, 6 September 2026 - 21:42 WIB

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Hadirkan Kehangatan Hari Pelanggan Nasional Lewat 1.000 Porsi Ayam Kecap Nusantara

Berita Terbaru

Kota Palembang

Mayat Pria Ditemukan Tergeletak di Pos Terminal KM 12

Senin, 7 Sep 2026 - 16:12 WIB

Kota Palembang

Tampil Beda dengan Gaya Sendiri, Honda Scoopy Temani Aktivitas Harian

Senin, 7 Sep 2026 - 16:08 WIB