SUARAPUBLIK.ID.JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong perekonomian kerakyatan dan membuka akses keuangan hingga ke pelosok desa. Komitmen ini ditunjukkan dengan hadirnya Bupati Muba H. M. Toha Tohet, S.H., didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Muba, Drs. Syafaruddin, M.Si., Plt. Ka. Dinkominfo yang diwakili Kabid Komunikasi Publik Jerry Rinoldi S.T serta perwakilan Prokopim, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Rakornas TPAKD 2026 bertema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam acara ini, Presiden menekankan fokus pemerintah pusat untuk menggerakkan perekonomian nasional mulai dari tingkat daerah dan desa.
“Kita akan fokus sekarang untuk menggerakkan ekonomi tidak hanya di atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah, dan semua daerah akan kita bangun ke depan,” ujar Presiden Prabowo.
Sebagai penguat langkah nasional, Presiden Prabowo juga secara resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Lembaga baru ini bertugas memastikan setiap keluarga di Indonesia—termasuk warga pedesaan di Muba—memiliki ketahanan ekonomi dan akses pembiayaan yang memadai.
Berbagai program penguatan akses keuangan nasional yang dipaparkan dalam Rakornas tersebut antara lain:
* Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir guna melindungi pelaku usaha kecil dari pinjaman ilegal.
* Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Sektor Prioritas untuk petani, nelayan, serta pelaku UMKM.
* Program Satu Orang Satu Rekening dan Simpanan Pelajar (Simpel) untuk mendorong literasi keuangan sejak dini.
* Bantuan Modal Santri/Pesantren dan Penurunan Suku Bunga Kredit Perempuan Pra Sejahtera Menjadi 8% per tahun.
Menanggapi berbagai kebijakan strategis tersebut, Bupati Muba H. M. Toha Tohet, S.H.,, menyatakan siap menindaklanjuti arahan Presiden dan menyelaraskan program daerah dengan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.
“kami menyambut baik pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Pemkab Muba siap memperkuat sinergi TPAKD di daerah agar program pembiayaan murah, KUR, dan perlindungan dari rentenir benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM, petani, dan masyarakat Muba di desa-desa,” ungkap Bupati Toha.
Melalui sinergi erat bersama OJK dan lembaga perbankan, Pemkab Muba berkomitmen untuk mempermudah akses modal bagi warga, mendongkrak perekonomian lokal, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
