SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Bupati Muba HM Toha Tohet SH bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Muba Aka Kurniawan SH MH menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Sinergi Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi Pelaku Pidana di Griya Agung, Palembang, Kamis (4/12/2025).
Kegiatan tersebut disaksikan langsung Gubernur Sumsel Dr Herman Deru SH MM bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Dr. Ketut Sumandana SH MH.
Bupati Muba HM Toha Tohet SH menyampaikan apresiasi atas inisiatif pelaksanaan mekanisme pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan terutama di wilayah hukum Kabupaten Muba.
“Kebijakan ini menjadi langkah penting dalam menciptakan keadilan yang lebih humanis serta membantu mengurangi beban anggaran negara,” ujarnya.
Ia mengatakan, bahwa hadirnya mekanisme pidana kerja sosial dalam UU 1/2023 tentang KUHP merupakan jawaban atas harapan masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri.
“Penegakan hukum yang baik adalah pondasi penting bagi pembangunan bangsa,” tuturnya.
Gubernur Sumsel Dr Herman Deru SH MM mengungkapkan, dari hasil survei, biaya makan narapidana di Indonesia pada tahun 2018 saja sudah mencapai sekitar 2 triliun.
“Bayangkan bagaimana kondisinya di tahun-tahun berikutnya. Anggaran sebesar itu seharusnya bisa dialihkan untuk membangun,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Dr Ketut Sumandana SH MH dalam sambutannya menekankan pentingnya kesepahaman seluruh pemangku kepentingan jelang pemberlakuan KUHP baru pada Januari 2026.
“Dalam UU yang baru nanti diatur mengenai penempatan korban maupun tersangka serta mekanisme kerja sosial. Kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri tanpa kolaborasi bersama pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan seluruh stakeholder,” pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut Bupati HM Toha Tohet SH turut didampingi Kepala Disnakertrans Muba Herryandi Sinulingga AP, Plt Kadin Kominfo Daud Amri SH, Kabag Kerjasama Dicky Meiriando SSTP MH, Kabag Hukum Yunita SH MH, dan Kabag Prokopim Agung Perdana SSTP MSi.
