SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Sebagai upaya melindungi pekerja non Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja rentan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJamsostek, menjalin kerjasamaa dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel).
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Surya Rizal, mengatakan para pekerja tersebut juga harus mendapatkan jaminan ketenagakerjaan. Untuk itu, perlu dukungan dari pemerintah daerah.
“Pemda bisa dukung dari sisi regulasi, tetapi juga perlu ada komitmen untuk melindungi pekerja di lingkungan pemerintahan, terutama yang bukan ASN,” katanya, belum lama ini.
Surya menjelaskan, dukungan riil tersebut dengan mengalokasikan budget dari APBD untuk iuran kepesertaan bagi pegawai non ASN. Di samping itu, dia menambahkan, alokasi APBD itu juga bisa sebagai sumber iuran bagi pekerja rentan.
Menurutnya, pekerja rentan adalah pekerja yang bergerak di sektor informal, memiliki risiko tinggi serta berpenghasilan sangat minim.
Ia mengatakan, Pemprov Sumsel dapat mencontoh Pemprov Jawa Barat (Jabar) dan Sulawesi Utara (Sulut) yang sudah mengalokasikan APBD untuk mendaftarkan pekerja rentan sebagai peserta BPJamsostek.
“Pemprov Jabar mengalokasikan APBD untuk 150.000 pekerja sekktor keagamaan. Sementara Pemprov Sulawesi Utara untuk 170.000 pekerja,” katanya.
Dijelaskannya, Pemprov Sumsel bisa saja menyasar pekerja rentan yang berprofesi sebagai nelayan dan sektor lainnya yang memenuhi kriteria.
Menurut Surya, komitmen pemda untuk pekerja non-ASN dan pekerja rentan juga bisa menjadi paramater tingkat dukungan pemda terhadap BPJamsostek. Secara nasional, kata dia, kepesertaan BPJamsostek baru mencakup sekitar 30 persen atau sebanyak 30 juta peserta dari total 90 juta pekerja di Tanah Air.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel, Koimudin, mengatakan pihaknya sudah berupaya mendorong peningkatan kepesertaan di Sumsel.
“Kami sudah membuat regulasi mulai dari peraturan daerah hingga peraturan gubernur,” katanya.
Bahkan, kata dia, pihaknya bersama BPJamsostek telah membentuk tim untuk memeriksa perusahaan di provinsi itu terkait kepesertaan.
“Jika ada yang masih belum patuh, tim bisa memberikan rekomendasi untuk mencabut izin usaha perusahaan itu,” jelasnya. (ANA)
