BNPB Beri Bantuan Penanganan Banjir di Sumsel Senilai Rp 1,85 Miliar

Kota Palembang51 Dilihat

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendapat bantuan penanganan bencana banjir yang saat ini melanda 7 Kabupaten Kota dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI. Salah satu Bantuan yang diberikan berupa dana siap pakai senilai Rp. 1,85 Miliar.

Bantuan sendiri langsung diserahkan Deputi Logistik dan Peralatan BNPB Lilik Kurniawan, tak hanya Dana siap pakai, bantuan yang diberikan juga berupa Logistik, seperti makanan siap saji, sembako, matras tidur, Tenda pengungsi, selimut, sabun cair dan juga Handsainitizer.

“Kita melihat anggaran di daerah pastinya tidak cukup untuk menangani bencana banjir, itulah kami datang untuk membantu. Kami melihat kebutuhan apa yang dibutuhkan disini, sehingga kami juga memberikan dukungan,” kata Lilik usai Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor Provinsi Sumsel Tahun 2024 di Ruang Rapat Kantor BPBD Provinsi Sumsel, Kamis (25/1/2024).

Baca Juga :  Baznas : 11 Ribu Pegawai Pemkot Palembang, Baru 45 Persen Salurkan Zakat

Ia menyata, bantuan dana siap pakai itu, peruntukan kepada 10 Kabupaten Kota yang terdampak banjir. “Masing-masing daerah nilainya tidak sama, berkisar Rp 150 juta – Rp 250 juta tergantung dengan daerah yang terdampak seluas apa,” terangnya.

Kabupaten/kota yang mendapatkan bantuan yaitu Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Prabumulih, Muara Enim, Musi Rawas, PALI, Ogan Ilir, OKU, OKU Timur, dan Banyuasin.

Menurutnya, apa yang dilakukan Pemerintah Sumsel dalam penanganan banjir, seperti penanggulangan dan juga bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

“Jadi kami ingin memastikan penanganan dilakukan sesuai standar, berjalan dengan baik sehingga masyarakat terpenuhi semua kebutuhannya. Karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bertanggung jawab terhadap bencana di daerah itu sendiri,” katanya.

Baca Juga :  Menkominfo Ajak Sumsel Cerdas Dalam Memilih

Kata dia, dalam mengatasi bencana tidak bisa dilakukan dalam satu kali rapat, maka diperlukan rencana jangka panjang yang berdampak panjang hingga 50 tahun kedepan dengan kerja sama seluruh stakeholder.

“Stakeholder yanag dimaksud bukan hanya Pemda dan OPDnya, melainkan seluruh pihak yang berkaitan, juga awak media yang sangat dibutuhkan untuk menyebarkan informasi terhadap apa yang terjadi dan juga apa yang telah dilakukan pemerintah sebagai penanggulangan,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Sekertaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan SA Supriono mengatakan jika Pemprov Sumsel selalu menerima bantuan dari BNPB khususnya dalam penanganan bencana. “Bahkan dari seluruh anggaran penanganan bencana mulai dari karhutla sampai banjir dan longsor banyak dibantu oleh BNPB sekitar 80 Persen, sisanya memakai anggaran Pemerintah Provinsi dan Daerah,” kata Sekda.

Baca Juga :  Hari Bakti Imigrasi, Kunjungi Panti Asuhan dan Bakti Sosial

Menurut Sekda, diperlukan Grand Desain untuk penanganan jangka panjang bencana. Ia sangat berharap Penanggulangan Bencana tidak hanya pada saat bencana itu tapi bagaimana penanganan bencana itu dari awal.

“Jangan seolah olah kita hanya menunggu bencana, atau kita kerja hanya waktu Adanya bencana. Kita rahus memiliki grand desaign yang benar agar bisa berdampak 50 hingga 100 tahun kedepan,” pungkasnya.

    Komentar