SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG -Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PUBM-TR) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menetapkan beberapa program kerja (Proker) untuk pembangunan, perbaikan serta rehabilitasi untuk jalan dan jembatan yang menjadi wewenang dari Pemerintah Provinsi.
PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni melalui, Dinas PUBM-TR Sumsel M Affandi menjelaskan pada tahun 2024 ada 83 Paket jalan serta 9 Paket Jembatan pada Proker mereka.
“Pada pengerjaan jalan terbagi menjadi pembangunan, rekontruksi, rehabilitas, dan pelebaran jalan, dengan nilai anggaran Rp425 miliar” kata Affandi, Rabu (17/1/2024).
Affandi menjelaskan, dalam paket jalan tersebut ada beberapa jalan yang baru menjadi tanggung jawab Provinsi dari sebelumnya merupakan milik pemerintah Kabupaten/Kota. Dari perpindahan tanggung jawab itu, Provinsi harus melakukan pelebaran luas jalan menjadi standar jalan Provinsi.
“Jalan Provinsi memiliki standar selebar tujuh meter. Jadi, kalau ada jalan Provinsi di kabupaten dan kota yang masih lebar di bawah standar itu, maka diutamakan pengerjaan pelebaran jalan untuk memenuhi standar,” jelasnya.
Meski demikian, apabila jalan itu banyak berlubang, maka perbaikan kerusakan itu yang lebih diutamakan.
“Apabila suatu jalan itu banyak berlubang, maka perbaikan kerusakan itu yang lebih diutamakan. Jadi pengerjaan jalan ini menyesuaikan kebutuhan,” ujarnya.
Sedangkan untuk 9 Paket Jembatan, tersebar dibeberapa daerah seperti Pali dan daerah lainya. Untuk Anggaran Paket Jembatan sendiri senilai Rp. 74 Miliar.
“Seperti Jembatan di daerah Pali, yanf awalnya merupakan jembatan pipa akan kita Bangun,” ungkapnya.
Ia mengatakan pihaknya berharap proses pelelangan paket pengerjaan jalan tersebut dapat selesai pada bulan Maret 2024.
“Semakin cepat pengerjaan jalan ini lebih bagus, sehingga kemantapan jalan di 2024 diharapkan bisa meningkat dan berada pada angka 90 persen,” kata Affandi.
DPUBMTR mencatat kemantapan jalan di Sumsel pada 2023 mencapai 88,15 persen atau turun dibandingkan 2022 sebesar 93,6 persen
