Suarapublik.id, Lahat – Puluhan warga Desa Padu Raksa, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Labat, Kamis (23/6/2022) mendatangi Kantor Pemkab Lahat. Puluhan warga ini mengadukan Sang Kepala Desa, Hanum Rais, ke Bupati Lahat, Cik Ujang, SH lantaran belum mencairkan dana bantuan langsung tunai (BLT) milik warga. Tak hanya itu, Hanum Rais juga diduga mengeluarkan nama nama warga yang berhak menerima dan menganti dengan warga lainya.
“Kami minta penegak hukum mengusut dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh Hanum Rais, karena dari Januari hingga Juni dana BLT untuk warga belum kunjung dicairkan, “tegas Nata, Koordinaor aksi mewakili puluhan warga saat menyampaikan orasinya.
Ia juga mengungkapkan jika sang kepala desa diduga sudah melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dipaparkan Nata, terjadi perubahan penerima BLT sebelumnya penerima BLT di Desa setempat sebanyak 137 namun kemudian dipangkas 54 orang sehingga tinggal 83 orang. Namun, kemudian penerimanya kembali ditambah hingga menjadi 166.
“Yang 54 orang ini diputus dari penerima BLT tanpa alasan. Padahal mereka ini miskin dan membutuhkan BLT tersebut, “tegasnya.
Sementara, Asnora, salah satu warga yang ikut dalam aksi demo dalam orasinya meminta agar Bupati Lahat, mendengar jeritan warga atas tindakan yang dilakukan oleh Kepala desa. Menurutnya, warga yang dwmo merupakan warga yang miskin dan sangat layak untuk mendapatkan BLT.
“Pak Bupati dengarkanla tangisan kami ini. Jeritan kami ini. Kmi orang miskin yang hanya sebagai petani,”sampainya.
Terpisah, Kades Padu Raksa, Hanum Rais, berjanji akan segera mencairkan dana BLT bagi 83 warganya tersebut. Hanya saja, BLT tersebut terhitung sejak Januari hingga Maret 2022. Sementara untuk April hingga Juni belum bisa dicairkan lantaran proses pencairan bulan Januari hingga Merat belum dilakukan.
“Pokoknya untuk PKM 83 orang akn segera dibayarkan, “ujarnya singkat saat ditanya wartawan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) Lahat, Darul Efendi melalui Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan, Ari Efendi SIP mengungkapkan jika Pemkab Lahat sendiri sudah menyalurkan dana BLT ke desa Padu Raksa. Hanya saja, untuk pencairan itu merupakan ranah pemerintah desa.
“Sudah kita salurkan tingga pemerintah desa mencairkanya. Sudah ada di rekening desa,” sampai Ari.
Untuk kasus di Deaa Padu Raksa sendiri, penyaluran baru dilakukan untuk bulam Jnuari hingga Maret. Sementara, untuk bulan April hingga Juni belum bisa disalurkan karena Pemerintah Desa Padu Raksa belum menyelsaikan yang tahap Januari hingga Maret.
“Desa Padu Raksa ini belum bisa melakukan proses penyaluran bulan April hingga Juni karena yang Januari hingga Maret belum dicairkan. Artinya kalau desa ini ingin kembali dapat saluran BLT maka harus clear dulu yang sebelnya,” sampainya, seraya mengatakan terkait adanya dugaan pengurangan, pergantian atau penerima BLT yang ganda itu harusnya di selsaikan di musyawarah.
