Suara Publik –

Tag: Disdik Sumsel

  • Jadwal Sekolah Selama Ramadan 2026 di Sumsel Masih Menunggu Edaran Resmi

    Jadwal Sekolah Selama Ramadan 2026 di Sumsel Masih Menunggu Edaran Resmi

     

    P

    ALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID —Kepastian pengaturan kegiatan belajar mengajar menjelang dan selama bulan suci Ramadan 2026 di Sumatera Selatan masih menunggu keputusan resmi pemerintah daerah. Hingga awal Februari ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan belum menerbitkan surat edaran khusus yang mengatur penyesuaian jadwal sekolah, termasuk ketentuan hari libur dan pola pembelajaran selama Ramadan.

    Situasi ini membuat satuan pendidikan diminta tetap bersikap tenang dan tidak mengambil kebijakan sepihak. Sekolah, baik jenjang SMA maupun sederajat, diarahkan untuk tetap berpedoman pada kalender pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai acuan sementara.

    Pengawas SMA Provinsi Sumatera Selatan, Syamsul, menegaskan bahwa kalender pendidikan yang berlaku saat ini masih menjadi rujukan resmi hingga terbit kebijakan lanjutan dari Disdik Sumsel. Ia mengingatkan sekolah agar tidak berspekulasi atau membuat pengumuman terkait libur Ramadan tanpa dasar regulasi yang jelas.

    “Selama belum ada surat edaran resmi dari dinas, maka seluruh ketentuan masuk dan libur sekolah tetap mengacu pada kalender pendidikan yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

    Menurutnya, pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa penyesuaian kegiatan belajar selama Ramadan kerap melibatkan berbagai pertimbangan, mulai dari efektivitas pembelajaran, kesiapan satuan pendidikan, hingga sinkronisasi dengan kebijakan nasional. Karena itu, keputusan tersebut harus ditetapkan melalui mekanisme resmi agar berlaku seragam di seluruh wilayah.

    Ia juga menekankan pentingnya konsistensi kebijakan agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan siswa dan orang tua. Ketidakjelasan jadwal, kata dia, berpotensi mengganggu perencanaan akademik sekolah maupun agenda keluarga selama Ramadan.

    “Kalau sekolah bergerak sendiri-sendiri, justru akan menimbulkan kegaduhan. Prinsipnya, kita menunggu arahan resmi agar semua berjalan tertib dan seragam,” katanya.

    Di sisi lain, Syamsul memastikan bahwa Disdik Sumsel tengah melakukan koordinasi internal terkait pengaturan pembelajaran Ramadan 2026. Opsi kebijakan yang dipertimbangkan tidak hanya menyangkut libur, tetapi juga kemungkinan penyesuaian jam belajar serta penguatan kegiatan keagamaan dan pembentukan karakter siswa selama bulan suci.

    “Ramadan bukan hanya soal libur, tetapi juga momentum pendidikan karakter. Itu yang sedang dikaji agar kebijakan nanti tidak sekadar administratif, tetapi juga substantif,” ujarnya.

    Ia menambahkan,sambil menunggu kepastian tersebut, sekolah diminta tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender pendidikan. Jika nantinya ada perubahan, Disdik Sumsel akan menyampaikannya melalui surat edaran resmi yang menjadi pedoman bagi seluruh satuan pendidikan.

    “Dengan demikian, pemerintah daerah berharap proses pendidikan tetap berjalan stabil, terukur, dan tidak terganggu oleh spekulasi kebijakan, sembari memastikan Ramadan tetap menjadi ruang pembelajaran nilai-nilai religius dan sosial bagi peserta didik,” tutupnya.

  • Sekolah Rakyat Palembang untuk 1.000 Siswa: Antara Janji Inklusivitas dan Tantangan Lahan

    Sekolah Rakyat Palembang untuk 1.000 Siswa: Antara Janji Inklusivitas dan Tantangan Lahan

    PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID — Rencana Pemerintah Kota Palembang membangun Sekolah Rakyat terintegrasi dari jenjang SD hingga SMA bagi 1.000 siswa keluarga kurang mampu menjadi harapan baru pemerataan pendidikan. Namun, di balik ambisi besar tersebut, persoalan klasik berupa ketersediaan lahan dan kesiapan koordinasi lintas instansi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.

    Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari program nasional yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto, dengan fokus memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Palembang menjadi salah satu daerah yang menyatakan kesiapan mendukung program tersebut.

    Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Raimon Lauri, mengungkapkan bahwa pemerintah kota telah melakukan audiensi dengan Kementerian Sosial terkait rencana pembangunan sekolah tersebut. Sekolah ini dirancang menampung hingga 1.000 siswa dalam satu kawasan terpadu.

    “Kita sudah audiensi dengan Kemensos. Sekolah Rakyat di Palembang ini direncanakan menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD sampai SMA,” kata Raimon.

    Namun, hingga saat ini, penentuan lokasi lahan masih dalam tahap finalisasi. Raimon menegaskan bahwa penyediaan lahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemkot Palembang, sementara pembangunan fisik gedung akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    “Lahan masih kita siapkan. Untuk pembangunan fisiknya nanti langsung oleh Kementerian PUPR melalui Satker Prasarana Strategis Sumsel,” jelasnya.

    Selain persoalan lahan, seleksi peserta didik juga menjadi isu krusial. Raimon menyebutkan, siswa Sekolah Rakyat akan direkrut dari keluarga Desil 1 dan Desil 2, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Pendataan dilakukan secara ketat dan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

    “Data calon siswa akan kita verifikasi berlapis. Setelah itu disampaikan ke wali kota untuk diteruskan ke kementerian,” ujarnya.

    Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek pembangunan gedung pendidikan, melainkan instrumen strategis untuk memutus ketimpangan akses pendidikan di perkotaan.

    “Ini bukan hanya soal bangunan, tapi soal keberpihakan pada masyarakat kurang mampu. Program ini sejalan dengan agenda prioritas nasional dan Asta Cita Presiden. Kita ingin segera direalisasikan,” kata Ratu Dewa.

    Pemerhati pendidikan, Lukman Haris, menilai Sekolah Rakyat berpotensi menjadi model pendidikan inklusif pertama di Sumatera Selatan jika dikelola serius dan konsisten. Namun ia mengingatkan, banyak program pendidikan gagal karena lemahnya eksekusi di tingkat daerah.

    “Sekolah rakyat jangan sampai berhenti di tataran konsep. Penentuan lokasi, kesiapan infrastruktur, hingga tata kelola harus jelas sejak awal,” katanya.

    Menurut Lukman, dengan konsep sekolah terpadu dari SD hingga SMA, Sekolah Rakyat di Palembang bisa menjadi solusi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan struktural melalui pendidikan.

    “Kalau benar-benar terwujud, ini bisa menjadi tonggak penting pendidikan inklusif di Sumatera Selatan. Tapi pemerintah daerah harus bergerak cepat agar janji pendidikan rakyat tidak sekadar menjadi wacana,” pungkasnya.

  • TKA SMA 2025 Soroti Ketimpangan Capaian Belajar Siswa di Sumsel

    TKA SMA 2025 Soroti Ketimpangan Capaian Belajar Siswa di Sumsel

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG —Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tingkat SMA tahun 2025 mengungkap fakta bahwa capaian belajar siswa di Sumatera Selatan masih belum merata. Perbedaan rerata nilai antarmata pelajaran serta capaian kompetensi yang belum optimal menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran di berbagai satuan pendidikan masih menghadapi tantangan serius.

    Sebagai instrumen asesmen baru yang diterapkan secara nasional, TKA dirancang untuk mengukur kemampuan akademik siswa secara lebih menyeluruh. Namun, pada tahun pertama pelaksanaannya, asesmen ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kesiapan sistem pendidikan, baik dari sisi sekolah, guru, maupun peserta didik.

    Kaprodi Administrasi Negara STIA ADS Palembang, Delfiazi Puji Lestari, menilai belum optimalnya hasil TKA tidak bisa dilepaskan dari faktor kebijakan yang masih dalam tahap awal implementasi. Menurutnya, setiap kebijakan pendidikan membutuhkan masa transisi sebelum dapat berjalan efektif.

    “Kita tidak bisa berharap hasil maksimal dari kebijakan yang baru pertama kali diterapkan. Adaptasi di tingkat sekolah dan kesiapan siswa masih menjadi pekerjaan rumah,” ujarnya.

    Delfiazi menekankan, salah satu persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi adalah penguatan literasi siswa. Rendahnya kemampuan memahami teks dan berpikir kritis dinilai berpengaruh langsung terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal asesmen, termasuk TKA.

    “Literasi adalah kunci. Jika kemampuan membaca dan memahami soal masih lemah, maka hasil asesmen apa pun akan sulit mencerminkan potensi sebenarnya,” katanya.

    Selain itu, ia menilai kurangnya pemahaman siswa terhadap mekanisme dan cakupan materi TKA turut memengaruhi hasil asesmen. Padahal, TKA dilaksanakan pada akhir tahun dan seharusnya sudah dipersiapkan sejak awal proses pembelajaran.

    “Siswa perlu mendapatkan gambaran yang jelas sejak dini mengenai bentuk asesmen dan mata pelajaran yang diujikan, seperti matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, agar kesiapan mental dan akademik bisa dibangun,” ujarnya.

    Pandangan serupa disampaikan praktisi pendidikan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Afriantoni. Ia menilai rendahnya capaian TKA juga dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi kepada para pemangku kepentingan pendidikan.

    “Sosialisasi menjadi faktor krusial. Guru, siswa, dan orang tua harus memahami bahwa TKA bukan sekadar ujian tambahan, tetapi alat evaluasi untuk memetakan capaian pembelajaran,” katanya.

    Menurut Afriantoni, komunikasi yang lemah berpotensi menimbulkan salah persepsi, sehingga TKA justru dianggap sebagai beban, bukan sebagai instrumen perbaikan mutu pendidikan.

    Lebih jauh, hasil TKA diharapkan tidak berhenti pada angka dan peringkat semata. Data asesmen ini perlu dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bersama untuk memperbaiki metode pembelajaran, meningkatkan kapasitas guru, serta merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran.

    “Jika dikelola dengan serius dan kolaboratif, TKA bisa menjadi pijakan penting untuk memperbaiki ketimpangan kualitas pendidikan di Sumatera Selatan secara berkelanjutan,” pungkasnya.

  • Kasus Dugaan Fitnah Siswa SMKN 7 Palembang Ditindaklanjuti Dinas Pendidikan Sumsel

    Kasus Dugaan Fitnah Siswa SMKN 7 Palembang Ditindaklanjuti Dinas Pendidikan Sumsel

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 Palembang menyatakan kasus dugaan fitnah terhadap seorang siswa berinisial M kini telah ditangani langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

    Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMKN 7 Palembang, Lukman mengatakan sekolah telah mengikuti proses mediasi yang difasilitasi oleh pihak Disdik Sumsel.

    Menurutnya, seluruh langkah penyelesaian akan mengacu pada keputusan resmi dari Disdik Sumsel.

    “Permasalahan ini sudah diambil alih oleh Dinas Pendidikan Sumsel. Kami juga sudah menjalani mediasi, jadi untuk informasi lebih lanjut silakan dikonfirmasi langsung ke pihak dinas,” ujar Lukman, Kamis (9/10/2025).

    Ia mengungkapkan jika pihak sekolah menghormati proses hukum dan administratif yang sedang berjalan.

    “Tentunya kita berharap permasalahan dapat diselesaikan secara baik tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar,” ungkapnya.

    Sementara itu, hingga saat ini Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan Sumsel, Andi Bobby, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi mengenai perkembangan kasus tersebut.

    Sebelumnya, orang tua siswa bernama Nita (35) melaporkan oknum guru di SMKN 7 Palembang ke Polrestabes Palembang atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik setelah anaknya dituduh menggunakan narkoba tanpa bukti yang sah.

    “Saya hanya ingin nama anak saya dipulihkan dan dunia pendidikan menjadi tempat yang aman bagi siswa,” ucap dia.

  • SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 Akan Dilaksanakan Melalui Empat Jalur

    SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 Akan Dilaksanakan Melalui Empat Jalur

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan menyebut Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 akan dilaksanakan melalui empat jalur, yakni domisili paling sedikit 35 persen, afirmasi paling sedikit 30 persen, mutasi paling banyak 5 persen, dan prestasi paling sedikit 30 persen.

    Plt Kepala Disdik Sumsel Zulkarnain menyampaikan jika SPMB berbeda dengan tahun sebelumnya. Diketahui, pada tahun ini terdapat tes melalui jalur prestasi akademik.

    “Untuk jalur prestasi itu dibagi tiga, yaitu jalur prestasi akademik, jalur prestasi non akademik, serta jalur prestasi melalui tes kompetensi akademik,” ujar Zulkarnain saat dibincangi langsung, Kamis (8/5/2025).

    Zul mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi terkait SPMB 2025/2026 secara daring, hal itu agar lebih efisien.

    “Untuk jadwal SMA Negeri, sosialisasi itu dilakukan dari 6-17 Mei 2025. Untuk pendaftaran mulai 19-22 Mei 2025, pengumuman 24 Mei 2025, daftar ulang 26-28 dan 31 Mei 2025. Kemudian, untuk jalur prestasi melalui tes pendaftaran buka 26-28, dan 31 Mei 2025, untuk tes 2-3 Juni, pengumuman 5 Juni 2025, dan juga daftar ulang 9-12 Juni 2025,” katanya.

    Ia menjelaskan setiap sekolah membuka sebanyak 1 hingga 12 rombel, untuk paling banyak menerima siswa baru di Palembang yaitu 12 rombel dengan menerima 432 siswa ada di SMA Negara 1, SMA Negeri 3, SMA Negeri 10, SMA Negeri 11, SMA Negeri 13, SMA Negeri 14, SMA Negeri 19, dan SMA Negeri 22.

    “Kami juga sudah mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) terkait sistem penerimaan murid baru (SPMB) di Sumsel dan sudah disosialisasikan ke sekolah-sekolah yang ada di Sumsel,” jelasnya.

    Ia mengungkapkan daya tampung SPMB untuk SMA Negeri tahun ajaran 2025/2026 naik menjadi 69.145 siswa dibanding tahun 2024/2025 yakni total daya tampung sebanyak 66.420 orang siswa atau 1.845 rombel.

    Disdik Sumsel telah menerbitkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel nomor : 067/5755/SMA.1/DISDIK.SS/2025 tentang penetapan daya tampung wilayah penerimaan murid baru pada sistem penerimaan murid baru di SMA Negeri Provinsi Sumsel tahun ajaran 2025/2026.

    “Berdasarkan surat tersebut terdapat sebanyak 330 sekolah SMA di Sumsel, dengan total daya tampung 69.135 siswa atau 1.920 rombongan belajar (rombel),” ungkap dia.

  • Disdik Sumsel Imbau Pelaksanaan Perpisahan Sekolah Digelar Sederhana

    Disdik Sumsel Imbau Pelaksanaan Perpisahan Sekolah Digelar Sederhana

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan mengimbau agar pelaksanaan kegiatan perpisahan di sekolah tingkat SMA/SMK cukup digelar secara sederhana.

    “Kegiatan wisuda/perpisahan pada SMA dan SMK sebenarnya bukan sebagai kegiatan yang bersifat wajib. Jadi diimbau untuk dilaksanakan secara sederhana dan khidmat dengan memaksimalkan fasilitas sekolah,” ujar Plt Kadisdik Sumsel Zulkarnain, Senin (28/4/2025).

    Dalam hal ini, pihak Disdik Sumsel telah mengeluarkan surat edaran (SE) Nomor: 420/6974/SMA.2/Disdik. SS/2025 tentang kegiatan wisuda/perpisahan murid pada SMA dan SMK di Provinsi Sumatera Selatan.

    SE tersebut dibuat guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2023, Tanggal 23 Juni 2023, tentang Kegiatan Wisuda pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah, bahwa dengan adanya fenomena dan budaya kegiatan wisuda/perpisahan murid Kelas XII yang sudah lulus pada SMA dan SMK di Provinsi Sumatera Selatan.

    Ia menjelaskan jika isi SE tersebut untuk mengingatkan kegiatan di sekolah agar melibatkan komite sekolah dan orang tua/wali murid sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

    “Pihak sekolah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dan tidak boleh terlibat dalam pengelolaan dana komite sekolah,” jelasnya.

    Kemudian, kepanitiaan dalam pelaksanaan kegiatan perpisahan/pelepasan murid tidak boleh melibatkan pihak sekolah, baik kepala sekolah, guru, maupun tenaga kependidikan, guna menghindari potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat membebani pihak tertentu secara finansial.

    “Apabila dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan perpisahan/pelepasan murid berpotensi menimbulkan gejolak dan permasalahan, maka kepala sekolah wajib menyesuaikan ataupun membatalkan kegiatan tersebut,” tegas dia. (Tia)

  • Disdik Sumsel Tegaskan Pelajar Tetap Sekolah Selama Bulan Puasa

    Disdik Sumsel Tegaskan Pelajar Tetap Sekolah Selama Bulan Puasa

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan menegaskan jika pelajar tetap akan bersekolah selama bulan puasa (ramadhan) 2025.

    “Ini harus diluruskan kepada masyarakat, bahwa tidak ada libur di bulan puasa. Tetapi, pembelajaran di bulan ramadhan. Kalau libur, artinya tidak ada aktifitas pembelajaran sama sekali. Anak itu tidak boleh kehilangan waktu untuk belajar,” ujar Plt Kepala Dinas Pendidikan Awalluddin, Rabu (22/1/2025).

    Awalluddin mengatakan saat ini pihaknya sedang mengemas rencana terkait sistem pembelajaran selama bulan ramadhan yang akan dibuat dalam surat edaran (SE).

    “Setelah kami siapkan, perencanaannya akan kami buat edaran untuk dipedomani oleh semua satuan pendidikan di seluruh Sumsel yang menjadi kewenangan inas pendidikan provinsi,” katanya.

    Ia menjelaskan pada tanggal-tanggal tertentu memang para siswa dibebaskan dari proses pembelajaran. Akan tetapi, mereka tetap mengikuti pelajaran sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan dalam SE.

    “Bagaimana proses pembelajaran itu dikemas, itu yang baru kita persiapkan. Untuk pengurangan jam belajar, kita akan lihat besok di dalam rapat terbatas,” jelasnya

    Ia mengatakan jika semua sudah siap, pada Kamis, 23 Januari 2025 (sore) SE tersebut akan langsung dikirim ke semua Kepala Sekolah yang ada di Sumsel.

    “Kalau sudah mulai dikerjakan sama teman-teman, sudah didiskusikan, sudah tidak ada lagi persepsi antara SMA/SMK, semua sudah ok, maka akan kita rilis besok. Sore bisa langsung sampai ke kepala sekolah,” katanya.

    Menurutnya, sangat mungkin akan menggunakan sistem pembelajaran hybrid.”Karena kita juga tidak ada masalah dengan sistem pembelajaran online. Kita sudah belajar dari peristiwa covid-19 kemarin, tidak ada lagi yang gagap dengan zoom meeting,” ucap dia. (Tia)

  • P2KP Tuntut Plh Disdik Sumsel di Pecat, Pengamat : “Saya curiga, ini pasti ada apa-apanya”

    P2KP Tuntut Plh Disdik Sumsel di Pecat, Pengamat : “Saya curiga, ini pasti ada apa-apanya”

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Persatuan Pemangku Kepentingan Pendidikan (P2KP) menggelar aksi menuntut Pejabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni segera memecat Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Drs Sutoko, M. Si dan membatalkan Saudara Tenddy Meilwansyah sebagai Kadisdik Sumsel.

    “Kami menuntut Pj Gubernur Sumsel agar segera membatalkan dan mencabut Plh Kepala Dinas Pendidikan Drs Sutoko dan membatalkan pengangkatan Saudara Teddy Meilwansyah sebagai kadisdik Sumsel,” kata Koordinator Aksi Lidya Cempaka, Jum’at (15/3/2024).

    Dia menilai pengangkatan dan penunjukkan ini terdapat kesalahan substansi yang dibuat dengan tipuan oleh Pj Gubernur Sumsel.

    “Ini seharusnya mutasi terhadap seorang pejabat harusnya menggunakan sistem merit atau melihat kondisi seseorang yang akan ditunjuk,” ujar Lidya Cempaka.

    Dia menjelaskan, bagaimana bisa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel yang ditunjuk dalam waktu kebersamaan.

    “Ini karena ada alasan persyaratan maupun catatan lainnya yang tidak terpenuhi, lantas mengapa tetap di paksakan menjadi Plh,” ungkap Lidya Cempaka.

    Lanjutnya, jangan sampai mutasi pegawai didasari atas landasan kepentingan kelompok atau relasi atas pertimbangan suka atau tidak suka.

    “Intinya, kami sebagai warga negara dalam upaya memastikan penyelenggaraan pendidikan Sumsel dijalankan secara objektif dan profesional,” jelas Lidya Cempaka.

    Sementara, pihak dari pejabat Fungsional bidang Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel menerima masukan dari para pendemo.

    “Kami sampai hari ini belum mendapat tugas dan menela’ah tuntutan para demo tersebut. Kami disini hanya hanya Fungsional saja,” singkatnya.

    Terpisah Ade Indra Chaniago, Pengamat Pendidikan di Sumsel yang juga Mahasiswa Pasca Doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia saat di mintai tanggapannya terkait aksi demo ini mempertanyakan alasan ilmiah Pj. Gubernur Sumsel, Agus Fathoni yang mengangat Drs Sutoko, M. Si sebagai Plh Kasisdik sumsel.

    “ Pj. Gubernur ini sesat fikir, kok bisa-bisanya orang yang gagal mengemban amanah sebagai Plt. Kadiknas Provinsi Sumsel masih diberi kepercayaan sebagai Plh. Ini ada apa, apa alasan Ilmiah dari Pj Gubernur yang bisa masuk akal bagi kita. Saya curiga, ini pasti ada apa-apanya, karna menurut saya kalau cuma menunjuk Plh. Cukup dijabat oleh pejabat Eselon III pada Dinas terkait,”Pukasnya.

  • Kepala Sekolah Diduga Pukul Siswanya Satu Kelas di OI, Ini Tanggapan Disdik Sumsel

    Kepala Sekolah Diduga Pukul Siswanya Satu Kelas di OI, Ini Tanggapan Disdik Sumsel

    Suarapublik.id, Palembang,

     

    Heboh Video diduga Kepala Sekolah di SMA 1 Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel yang melakukan pemukulan kepada seluruh Siswa dalam satu kelas. Kekerasan fisik itu dilakukan lantaran ada salah satu dari 32 Siswa itu kedapatan merokok namun tak ada yang mengaku ataupun yang memberi tahu.

     

    Kejadian tersebut terjadi pada Rabu (13/9/2022) namun baru viral pada Jumat (16/9/2022). Bahkan video penamparan tersebut kini viral di media sosial.

     

    Dalam video berdurasi enam detik tersebut terlihat belasan siswa kelas XI IPS duduk jongkok di depan kelas. Terlihat seorang wanita berseragam tenaga pendidikan yang terlihat memberikan tamparan ke wajah siswanya satu per satu. Lantas diketahui Sosok melakukan itu ialah Kepala SMA Negeri 1 Pemulutan, Masnawati.

     

    Menurut keterangan Masnawati, Sebelum para siswa mendapat hukuman, dirinya mendapat laporan ada siswa yang merokok di kelas. Namun saat diperiksa, tak ada satupun siswa di kelas tersebut yang mengaku sehingga semua dihukum.

     

    “Saat ditanya, tidak ada yang mengaku dan kompak menutupi. Kami ini mendidik, sama sekali bukan menyakiti,” kata Masnawati.

     

    Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Riza Pahlevi jika baru mendengar adanya kejadian itu, namun ia menanggapi jika kekerasan tidak perlu dilakukan dan sangat disayangkan kalau terjadi, apalagi di dunia Pendidikan.

     

    “Kalau kekerasan tentu tidak dibenarkan, tapi kalau tamparan sayang maka tergantung orang tuanya. Kalau tidak ditegur salah juga, hanya saja sangat disayangkan sampai menggunakan kekerasan,” katanya.

     

    Menurut Riza, harusnya laporkan saja ke orang tuanya. Jika orang tuanya tidak berkenan jangan masukan anak ke sekolah formal, ke paket c saja. Harusnya sebagai orang tua intropeksi juga, kalau anak tidak boleh disentuh silakan sekolah lain.

     

    “Jangan sampai emosi meledak, kembalikan saja anak-anak tersebut ke orang tuanya. Kalau orang tuanya mau melaporkan silakan saja. Nanti kita akan lihat sejauh mana perkembangannya,” ungkapnya.

  • Herman Deru Pinta Seni Tulis dan  Baca Puisi Gencar Digalakan Disekolah-sekolah

    Herman Deru Pinta Seni Tulis dan  Baca Puisi Gencar Digalakan Disekolah-sekolah

    Suarapublik.id, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru menghadiri grand final sayembara baca puisi  kemerdekaan yang diselenggarakan oleh Ruang Gagasan Bersama (RGB) bertenpat di  Dinas Pendidikan (Diknas) Sumsel, Rabu (31/8/202).

    Dalam senyembara baca puisi yang  diikuti siswa dan siswi Sekolah Lanjut Tingkat Stas (SLTA)  tersebut  Gubernur Herman Deru  menegaskan, seni menulis dan  baca puisi perlu digencarkan dikalangan para siswa di sekolah-sekolah. Dengan catatan puisi yang ditulis tidak menyalahi  norma dan estitika  yang ada di tengah masyarakat.

    “Hebat  acara ini telah sukses sampai grand final. Saya apresiasi kegiatan ini,” kata Herman Deru.

    Herman Deru menegaskan  kemampuan membaca puisi merupakan satu kelebihan yang dimiliki seseorang karena tidak semua orang bisa membaca puisi.

    “Membaca puisi ini adalah suatu kemampuan lebih yang ada pada peserta.  Karena membutuhkan keberanian. Bahkan bukan saja  sekedar membaca tetapi juga menampilkan ekspresi yang lebih dalam,” imbuhnya.

    Oleh karena itu, Herman Deru berharap  para pelaku seni pembaca  puisi dan pengarang puisi dapat diberi  ruang dalam berkarya dan menyampaikan pesan-pesan morilnya melalui  narasi pusi.

    “Kita harapkan disini adalah para pembaca dan pengarang puisi ini diberikan kelulasan berkarya melalui puisi untuk menyampaikan pesan morilnya selama ini tidak melanggar norma yang berlaku dalam estetika dan kewajaran,” ucapnya.

    Herman Deru  juga memberikan motivasi untuk para peserta  lomba.

    “Bagi peserta, menang atau kalah nomor sekian yang penting adalah keberanian dan talenta kalian perlihatkan disini,” ungkapnya

    Dirinya berharap agar pihak RGB aktif melakukan kegiatan yang serupa, pemerintah akan membantu melalui Organisasi Perangkat Daerah  terkait.

    “Sama-sama kita berharap forum RGB ini lebih aktif  menggandeng Dinas Pendidikan. Pemprov melalui OPD yang terkait akan membantu,” pungkasnya.

    Sementara itu Kadisdiknas Sumsel,  Riza Fahlevi menegaskan pihaknya memberikan bantuan untuk mensukseskan kegiatan yang diselenggarakan oleh RGB.

    “Kami juga menyambut baik kegiatan ini, dengan menyiapkan fasilitas tempat karena kegiatan seperti ini   sangat baik dan sudah seharusnya di suport,” kata Riza.

    Ditempat  Direktur Utama RGB, Efran mengatakan perlombaan baca puisi iikuti 1300 peserta.

    “Kegiatan ini kita gelar  dengan tujuan menarik minat pelajar yang ingin belajar membaca ataupun menulis narasi puisi,” tandasnya.

  • Disdik Sumsel Benarkan Adanya Siswa SMA 6 Terpapar Covid-19, Tegaskan Segera Balajar Daring

    Disdik Sumsel Benarkan Adanya Siswa SMA 6 Terpapar Covid-19, Tegaskan Segera Balajar Daring

    SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG –

    Tersiar kabar jika ada Tiga siswa di SMA Negeri 6 Palembang yang terpapar Covid-19. Hal ini juga dibenarkan Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Riza Fahlevi saat di temui di kantornya, Kamis (3/2/2022).

    “Kemarin Sudah ada laporan kalau di SMA N 6 kalau ada Tiga Orang Siswanya terpapar Covid-19. Bahkan telah dikonfirmasi oleh rumah sakit Bhayangkara,” kata Riza.

    Riza mengatakan pihaknya telah mendapatkan laporan tersebut. Untuk itu ia menegaskan segera menerapkan pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) “Untuk sekolah yang terdapat kluster baru (Kasus Positif Covid-19) segera lakukan Pembelajaran Daring tidak perlu menunggu intruksi Gubernur atau Dinas Pendidikan,” jelasnya.

    Menurutnya, sebelum dibukanya pembelajaran tatap muka, pihak sekolah telah diberikan Petunjuk Tekhnis (Juknis) jika ada siswa atau pihak sekolah yang terpapar Covid-19, maka pihak sekolah diwajibkan untuk segera memberlakukan pembelajaran Daring.

    “Juknis ini sudah kita sebarkan ke Seluruh sekolah, jadi tak perlu lagi menunggu intruksi,” terangnya.

    Namun Riza menyampaikan pembelajaran Daring bukan berarti selamanya dilakukan, setelah situasi fi sekolah tersebut aman bisa dilakukan kembali pembelajaran tatap muka. ” Belajar dari bukan berarti di tutup meski saat ini PTM telah berjalan. Jika memang ada sekolah yang ingin menerapkan belajar daring kita persilakan. Intinya kita serahkan kepada pihak sekolah masing-masing,” katanya.

    Sejauh ini tambah Riza, hanya SMA N 6 yang melaporkan jika ada siswanya yang terpapar covid-19. “Sekolah lain belum ada baru SMA N 6 saja,” pungkasnya.

    Sebelumnya tersebar kabar jika SMA N 6 Palembang sejak kemarin kembali melakukan belajar daring karena ada siswanya yang terpapar covid-19. Serta munculnya surat edaran dari Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Palembang yang menyatakan kepada seluruh siswa untuk melakukan pembelajaran daring.

  • Beri Gambaran Jurusan Yang Dipilih SMKN 7 Gelar Tes Minat dan Bakat Bagi Calon Pesert Didik Baru

    Beri Gambaran Jurusan Yang Dipilih SMKN 7 Gelar Tes Minat dan Bakat Bagi Calon Pesert Didik Baru

     

    Suarapublik.id-Palembang,

    Penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur reguler telah memasuki babak terakhir setelah melalui rangkaian tes yakni tes wawancara atau tes penelusuran minat dan bakat, Seperti di SMKN 7 Palembang.

    Kepala SMKN 7 Palembang, Bambang Riadi mengatakan saat ini SMKN 7 tengah berlangsung tes wawancara bagi calon siswa yang akan diterima.”Ini merupakan tes terakhir dari rangkaian tes reguler PPDB yang telah digelar hari Rabu lalu,”ujarnya, Jumat (25/6/2021).

    “Rabu lalu tes tertulis dan hari ini kita gelar tes wawancara kepada siswa secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan diawasi langsung oleh gugus tugas covid-19 setempat,” ujarnya

    Ia mengatakan para calon siswa ini mengikuti tes wawancara sesuai dengan jurusan yang mereka pilih.

    “Dan tesnya ini langsung dengan minat yang mereka pilih. Misal ambil jurusan teknik bisnis sepeda motor mereka kita ajak langsung mengenal alat, dan kita beri gambaran begini kalau masuk di otomotif,” tegas dia.

    Begitu juga dengan jurusan lainnya yakni seperti Desain Komunikasi Visual (DKV) yang paling banyak peminatnya di SMKN 7 Palembang.

    “Dalam tes wawancara DKV juga siswa melampirkan hasil gambar karya sendiri yang menjadi salah satu poin penilaian,” bebernya.

    Bambang mengatakan sejak awal, para siswa memilih dua jurusan yang diambil.

    “Ada pilihan utama dan kedua. Jika tidak masuk di pilihan pertama bisa di pilihan kedua sebagai alternatif tapi pilihan utama dan kedua ini yang serumpun,” ungkap dia.

    Kata Bambang dalam tes PPDB kali ini, peminat yang masuk kesini meningkat dibandingkan tahun lalu.

    “Tahun ini ada peningkatan dari 300an sekarang mencapai 400 lebih bahkan peminat pun datang dari luar kota Palembang seperti Prabumulih, Muba dan beberapa kabupaten/kota lainnya,” beber dia.

    Untuk kuota atau daya tampung, SMKN 7 Palembang hanya menerima 12 rombel dan sebagian sudah ada dari jalur prestasi atau PMPA.

    “Pengumuman sendiri akan dilakukan serentak pada tanggal 29 Juni mendatang di web sekolah,” tegasnya.

    Salah satu peserta, Febri Pratama dari MTS Almarhama Ngulak Sekayu ini mengaku gugup saat mengikuti tes wawancara ini.

    “Gugup juga karena dalam tes ini selain ditanya-tanya mengapa masuk sini juga dikenalkan langsung dengan permasalahan seperti masalah motor, mengenai mesinnya dan lain-lainnya,” jelas dia.

    Ia mengaku memiliki jurusan bisnis sepeda motor karena suka dengan otomotif. “Suka jurusan otomotif karna kalau motor rusak bisa beneri sendiri, oleh karena itu saya pilih jurusan ini untuk lebih mendalami lagi ilmu seperti perbengkelan motor,” tegasnya.(hasan)

  • Besok, Tes TPA Bagi Siswa Baru SMK Digelar

    Besok, Tes TPA Bagi Siswa Baru SMK Digelar

    Suarapublik.id, Palembang,

     

    Saat ini para siswa lulusan kelas IX tengah melakukan pendaftaran siswa baru (PPDB)untuk tingkat SMK yang sampai sekarang sedang berlangsung.

    “PPDB untuk tingkat SMK hanya menggunakan dua jalur yakni jalur PMPA dan jalur tes,”ungkap kepala Bidang SMK Disdik Provinsi Sumatera Selatan Mondiyaboni,SE.S.Kom,Senin (21/6/2021).

    Dikatakan Mondy, Untuk SMK saat ini memang dalam tahap proses PPDB dan saat ini masih dalam proses pendaftaran dan insya Allah besok Selasa (22-6-2021) dilaksanakan tes Tes Potensi Akademik.

    Ia mengatakan untuk pendaftaran juga dilakukan secara online dan pelaksanaan tes akan dilakukan secara protokol kesehatan yang ketat.

    “Tesnya akan digelar secara tatap muka namun dengan menggelar prokes yang ketat,” jelas dia.

    Untuk pelaksanaan tes ini dilakukan serentak namun kembali ke sekolah masing-masing.

    “Ada yang mulai hari ini dan besok dan finalisasi nanti atau pengumuman pada tanggal 29 Juni,” ungkapnya.

    Kata Mondy, ditahun ini ada peningkatan peminat yang masuk ke SMK.

    “Peminat SMK ditahun ini banyak peningkatan. Namun berapa besar kita belum tahu karena ini masih dalam tahap pendaftaran,” jelas dia.

    Sementara itu, Kepala SMKN 6 Palembang, Zulfikri mengatakan dalam tes mandiri ini digelar mulai 22 dan 23 Juni mendatang.

    “Ya, pelaksanaan tes ini akan dilakukan besok selama dua hari dimulai dari pagi hingga sore karena kita bagi beberapa sesi,” ujarnya.

    Lanjut dia, pelaksanaan tes mandiri ini dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

    “Untuk ruangan telah kita siapkan, semua sarana sudah kita lakukan mulai dari cek suhu, sarana cuci tangan dan sudah meja dilakukan dengan jaga jarak,” ungkap dia.

    Ia mengatakan dalam penerimaan peserta didik baru tahun ini memang cukup terjadi peningkatan.

    Lanjut Zul, kata dia dari empat jurusan yang ada di SMKN 6 Palembang ini mengatakan jurusan tata boga dan perhotelan yang paling banyak diminati

    “Pendaftaran ditahun ini ada 700an  siswa dan ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Sedangkan untuk jumlah siswa yang diterima sebanyak 540 siswa atau sebanyak 15 rombel,” tegas dia.(hasan).

  • 1.271 Pelaku Pariwisata Dapat Vaksinasi

    1.271 Pelaku Pariwisata Dapat Vaksinasi

    Suarapublik.id, Palembang,

     

    Untuk membangkitkan kembali gairah Pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan, Pemprov Sumsel melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumsel menggelar Vaksinasi Covid-19 untuk pelaku usaha Pariwisata di Sumsel bekerja sama dengan RSUD Siti Fatimah.

     

     

    1.271 Pelaku Usaha sejak hari ini Senin (21/6/2021) mulai dilakukan Vaksinasi hingga sampai tanggal 30/6/2021 mendatang.

     

    Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Pemprov Sumsel, Aufa Syahrizal, mengatakan langkah ini untuk mendorong agar gairah pariwisata di Sumsel kembali meningkat dengan event event berstandar Nasional yang nantinya akan di gelar di Sumsel seperti Ranau Grand Fondo.

     

    “Total ada 1.271 pelaku usaha pariwisata yang akan menjalani vaksinasi corona,” katanya Aufa.

     

    Prosesnya, lanjut Aufa, akan dilakukan pertahap di kabupaten/kota sebagai percepatan pemulihan sektor pariwisata yang cukup terpuruk sejak terjadinya pandemi corona.

     

    “Vaksinasi ini merupakan garansi dan jaminan kepada wisatawan yang berkunjung ke Sumsel,” katanya.

     

    Selain itu, vaksinasi itu juga bagian dari mendukung percepatan sertifikasi cleanliness, health, safety, environment atau ramah lingkungan (CHSE) pada sektor pariwisata.

     

    “Ini juga untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sumsel, meningkatkan daya beli masyarakat dalam mendukung pergerakan ekonomi pariwisata,” katanya.

     

    Adapun pelaku usaha yang akan divaksin itu tergabung dalam sejumlah organisasi. Yakni PHRI, ASITA, HPI, Hiburan dan Rekreasi, DKKS, dan MASATA.

  • Selama 4 Bulan Pemenang LKS Tingkat Provinsi Digenjot Menuju Tingkat Nasional

    Selama 4 Bulan Pemenang LKS Tingkat Provinsi Digenjot Menuju Tingkat Nasional

    Suarapubli.id, Palembang,

     

    Even bergengsi bagi siswa SMK yakni Lomba kompetensi siswa (LKS) SMK tingkat Provinsi Sumsel sudah berlangsung.  para siswa berprestasi yang berhasil meraih sebagai pemenang di even ini akan mewakili provinsi Sumsel ke tingkat nasional yang akan digelar pada akhir tahun mendatang.

     

    “Kita masih banyak waktu sekitar 4 bulan untuk melaju ke tingkat nasional,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Riza Pahlevi, Senin (14/6/2021).

     

    “Para pemenang ini kita akan latih dengan guru pembimbingnya dan juga kita juga libatkan juara 2 dan 3 untuk saling membantu dan mensupport selama empat bulan ini,” tegas dia.

     

    Selama waktu yang cukup lama ini, kata dia dimanfaatkan untuk mempersiapkan siswa untuk mendapatkan pembekalan ilmu lebih banyak lagi.

     

    “Kita targetkan tahun lalu Sumsel masuk 8 besar tahun ini minimal mampu masuk 5 besar,” ungkap dia.

     

    Sementara itu, Kabid SMK Disdik Sumsel, Mondyaboni mengatakan dari 250 siswa yang ikut dalam lomba LKS ini akan dikirim perwakilan pemenang yang meraih juara 1 untuk ke tingkat nasional.

     

    “Kita menggelar 35 cabang lomba yang sudah kita lombakan. Dan ini para pemenang kita sudah umumkan dan telah menerima piagam dan uang pembinaan bagi para peserta,” jelas dia.

     

    Ia mengatakan dalam menjelang LKS tingkat nasional  yang akan digelar November mendatang tentu berbagai persiapan dilakukan dengan matang.

     

    “Kita harap siswa ini bukan hanya mampu juara ditingkat nasional saja nanti tetapi lebih dari itu kita harao bisa melaju ke tingkat internasional.Ini yang akan kita terus lakukan menjelang LKS tingkat Nasional, ” harap Mondy.(hasan)

  • Disdik Sumsel Pastikan PTM Bagi Siswa Digelar Pada Tanggal 13 Juli

    Disdik Sumsel Pastikan PTM Bagi Siswa Digelar Pada Tanggal 13 Juli

     

    suarapublik.id,PALEMBANG,

     

    Pelaksanaan Tatap Muka (PTM) terbatas dilakukan atas persetujuan dari orang tua siswa. Pemerintah Provinsi Sumsel memastikan untuk siap menggelar sekolah tatap muka di Sumsel pada Juli mendatang.

     

    “Ketentuan ini sesuai dengan surat edaran Gubernur Sumsel yang akan diterbitkan insya Allah pada tahun ajaran baru ini.Kalau tidak salah pada tanggal 13 Juli nanti,” jelas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Riza Pahlevi, Rabu (9/6/2021) disela acara pembukaan Lomba Kompetensi Siswa di Asrama Haji.

     

    Dalam surat edaran Gubernur nanti sambungnya,PTM akan dilaksanakan,maka pasti ada yang pro dan kontra.Mengatasi hal tersebut maka pembelajarannya akan dibagi dua yaitu dalam jaringan (daring) dan tatap muka secara langsung (luring) jadi kombinasi.

     

    Karena itu, nantinya untuk PTM kegiatan belajar mengajar (KBM) secara langsung yang dilakukan oleh tenaga pendidik  dan siswa terbatas diatur sesuai jadwal yang telah dibuat oleh pihak sekolah masing – masing.Serta nanti akan diminta persetujuan dari pihak orang tua siswa / wali siswa kalau mereka tidak setuju kita tidak paksakan,”ungkapnya

     

    Sambung Riza,Sekolah yang telah memiliki data siswa untuk tatap muka nantinya bisa diatur bagaimana mekanismenya yang kita serahkan kembali ke sekolah.

     

    “Namun pelaksanaan PTM terbatas harus diatur misalnya isi siswa 36 dibagi dua yakni 18 daring dan 18 luring. Jadi saat jam pelajaran tetap bisa sama-sama mengikuti.Untuk jam pelajaran kata Riza dalam pelaksanaan PTM terbatas dibatasi. “Kalau anjuran Pemerintah itu dua jam tapi ini kita batasi hanya batas 3 jam saja,”katanya

     

     

    Dalam pelaksanaan PTM terbatas ini lanjutnya,semua mengacu pada protokol kesehatan covid-19.Ditengah pandemi covid-19 ini, kata pembelajaran tentu tergangu dan ada ketertinggalan.

     

     

    “Bukan kualitasnya tapi yang terpenting bagaimana guru dan orangtua memotivasi anak-anak agar semangat dalam belajar ditengah pandemi seperti ini.

     

    Saat ini, untuk vaksin guru sedang berlangsung.Hingga saat ini update vaksin untuk guru di Sumsel sudah mencapai 55 persen dan kita yakin sampai juli bisa terus kita kejar.Sebenarnya baik vaksin maupun status zona tidak menentukan untuk tatap muka.

     

    “Baik zona maupun vaksin tak ada pengaruh. Kita tetap buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat,”tegasnya.

     

     

    Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan,PTM dipastikan akan berlangsung di tahun ajaran baru.

     

     

    “Kita akan segera memanggil komite untuk merapatkan hal ini. Sudah saatnya (tatap muka,red) tapi dengan cara yang sehat sehingga tidak menimbulkan kluster baru,” ungkap dia.(Hasan).