SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) meluncurkan Sistem Informasi Akses Lahan Perhutanan Sosial (SiALAM) untuk mempercepat realisasi perhutanan sosial yang hingga 2023 baru mencapai 27 persen dari potensi 493 ribu hektar.
Berdasarkan Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS), izin yang terbit baru sekitar 134 ribu hektar sehingga diperlukan percepatan implementasi melalui penguatan kebijakan dan kapasitas masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sumsel bekerja sama dengan World Agroforestry (ICRAF) dan didukung Global Affairs Canada (GAC) melalui program Land4Lives dalam pengembangan sistem tersebut.
“Bagaimana kita mengelola hutan secara cerdas. Ini tanggung jawab kita sebagai manusia agar generasi berikutnya mewarisi alam dalam kondisi terbaik,” ujar Deru saat diwawancarai usai peluncuran sistem informasi SiALAM pada kegiatan Inovasi Perhutanan Sosial Menuju Ketahanan Iklim di Grand Atyasa Convention Center Palembang, Selasa (9/12/2025).
Deru menyebut Sumsel memiliki kekayaan hayati melimpah sehingga dibutuhkan komitmen bersama dalam pengelolaannya.
“Hadiah dan penghargaan ini mungkin kecil, tetapi saya berharap dapat menjadi motivator bagi masyarakat lain agar semakin sadar pentingnya menjaga alam. Alam menjaga kita, maka kita harus menjaga alam,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur ICRAF Indonesia, Andree Ekadinata menjelaskan bahwa SiALAM dirancang untuk mempermudah pemantauan, pengambilan keputusan, dan meningkatkan transparansi pengelolaan perhutanan sosial.
“SiALAM telah melalui proses pelatihan bagi para pemangku kepentingan dan kini memasuki tahap peluncuran untuk pemanfaatan yang lebih luas,” jelasnya.
SiALAM dapat diakses melalui sialam.sumselprov.go.id menyediakan data, regulasi, prasyarat pengajuan izin, analisis spasial, penapisan kriteria, serta modul pembelajaran dan konsultasi dua arah.
Dengan fitur tersebut, sistem ini diharapkan tidak hanya menjadi alat teknis, tetapi juga sarana peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lahan berkelanjutan.
Inovasi digital ini dikembangkan Dinas Kehutanan Sumsel bersama CIFOR-ICRAF Indonesia sebagai terobosan percepatan perhutanan sosial sekaligus penguatan ketahanan iklim dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
“Perhutanan sosial adalah pendekatan penting dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dengan tujuan mengatasi kemiskinan dan membuka peluang usaha berbasis hasil hutan,” pungkasnya.
